Penanggulangan Kemiskinan Butuh Parameter

Indonesia masih berjibaku menghadapi kemiskinan. Kendati sumber resmi menyebut angka kemiskinan cenderung menurun, tetapi dalam hitungan satu dekade terakhir penurunan itu melambat. Bahkan, pada tahun 2015 lalu, cenderung merayap naik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 menunjukkan, sebanyak 11,22 persen atau sebanyak 28,59 juta orang rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Padahal, sejak awal dekade 1970-an pemerintah telah gencar melaksanakan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan.

Menanggapi hal itu,  Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr.soc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si, mengatakan, ada permasalahan pada pemahaman dan parameter kemiskinan yang selama ini terlalu mengandalkan pada aspek moneter.

Padahal, kata dia, kemiskinan perlu juga untuk dilihat secara komprehensif dan beragam.

“Kami menyebutnya sebagai asymmetric poverty atau kemiskinan asimetris,” kata Agus dalam dalam Seminar HUT Ke-43 PSKK UGM dengan tema Kemiskinan Dan Ketimpangan Di Indonesia, di kampus UGM, Sabtu (9/4).

Agus melanjutkan, salah satu paremeter yang bisa digunakan dalam penanggulangan kemiskinan adalah Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM). Indeks ini dikembangkan oleh Perkumpulan Prakarsa bersama Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) Universitas Oxford.

Dalam IKM, jelas dia, ukuran kemiskinan juga mencakup kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang memadai.

Selain soal kemiskinan, Agus juga menyoroti tingkat ketimpangan di Indonesia juga masih cukup tinggi dan cenderung meningkat.

Merujuk ke data BPS, rasio gini Indonesia pada 1999 sebesar 0,31, namun di tahun 2014 sudah menjadi 0,41. Sedangkan menurut Bank Dunia, antara tahun 2003 sampai 2010, konsumsi per kapita 10 persen penduduk terkaya di Indonesia naik lebih dari 6 persen per tahun. Sebaliknya, konsumsi 40 persen penduduk termiskin hanya naik kurang dari 2 persen per tahun.

“Ini menegaskan ada kecenderungan kelompok miskin semakin tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan dibandingkan dengan kelompok menengah ke atas,” jelas Agus.

Sementara menurut Wakil Kepala PSKK UGM, Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si., selain pengunaan parameter, hal penting lainnya yang perlu dikembangkan, yakni metode pengukuran yang merakyat.

“Metode ini melibatkan perspektif dan dinamika rumah tangga miskin beserta komunitasnya dalam perumusan kriteria dan pengumpulan data,” jelasnya.

Menurut dia, rakyat–khususnya rumah tangga miskin—jangan hanya ditempatkan sebagai objek. Sebaliknya, orang miskin seharusnya dibuat berdaya dan tidak mengalami ketergantungan.

Ahmad Taufik

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid