‘Pemimpin Yang Berani Dan Tegas’

Akhir-akhir ini, di tengah banyaknya persoalan yang membelit kehidupan bangsa, banyak orang yang merindukan kehadiran sosok pemimpin yang berani dan tegas. Rakyat sudah bosan dengan pemimpin yang hanya mengumbar himbauan dan pencitraan.

Bagi sebagian orang, pemimpin tegas itu diperlukan untuk menegakkan wibawa hukum dan negara. Maklum, maraknya aksi “main hakim sendiri”, termasuk yang dilakukan oleh aparat TNI, membuat wibawa hukum benar-benar merosot.

Rakyat makin tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Jajak pendapat Kompas terbaru mengungkapkan, sebanyak 73,6% responden menganggap citra kepolisian buruk dan 71,0% menganggap citra kejaksaan buruk. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga pengadilan juga sangat rendah.

Di bidang ekonomi, rakyat juga sudah muak dengan penjajahan di lapangan ekonomi. Sebagian besar sumber daya alam dan aset-aset strategis nasional sudah dicaplok oleh asing. Hampir semua kebijakan ekonomi nasional kita didikte oleh triumvirat: IMF, Bank Dunia, dan WTO. Pemerintah kita pun, baik pusat maupun lokal, begitu ramah dan patuh kepada korporasi asing.

Yang terjadi, rakyat Indonesia diperbudak di negaranya sendiri. Kaum buruh dipaksa bekerja di bawah kondisi kerja yang buruk: ketidakpastian kerja (rawan di-PHK), menurunnya posisi tawar buruh, penurunan upah, memburuknya kondisi kerja, tidak mendapat perlindungan sosial, pelemahan serikat buruh, dan lain-lain.

Dalam kehidupan sosial, bangsa ini juga terus dirongrong oleh menguatnya praktek intoleransi dan konflik komunal. Praktek intoleransi itu, yang notabene merusak kerukunan antar umat beragama dan menciderai Bhineka Tungga Ika, seakan dibiarkan saja tanpa sikap tegas oleh sang Presiden.

Persoalan terbesar pemimpin sekarang adalah tidak punya keberanian, sikap mandiri dan berdikari. Pemerintahan sekarang terlalu lemah di hadapan kepentingan asing, khususnya di hadapan pemilik modal dan lembaga keuangan asing (IMF, Bank Dunia, dan WTO). Pemerintahan sekarang juga tidak berani mengambil sikap dan resiko untuk melindungi kepentingan nasional dan kepentingan rakyat banyak. Pemimpin sekarang juga sangat “peragu”–demi menjaga citranya–untuk mengambil sikap tegas terhadap para pelanggar hukum.

Dengan demikian, wacana pemimpin berani dan tegas adalah antitesa terhadap pemimpin saat ini yang tidak berdikari, pro-asing, tidak pro-rakyat, lamban, dan sangat peragu. Padahal, semua kondisi di atas tidak perlu terjadi jika sang pemimpin teguh berpegang pada dasar negara, yakni Pancasila, dan tetap konsisten menjalankan konstitusi (UUD 1945). Sebab, Pancasila sudah memberikan landasan agar bangsa ini berjalan di atas basis dan nilai-nilai yang benar: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/Perikemanusiaan, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhananan yang Maha Esa. UUD 1945, yang seharusnya menjadi dasar aturan penyelenggaraan negara, juga dikhianati oleh pemerintahan sekarang.

Hanya saja, kerinduan akan sosok pemimpin berani dan tegas itu selalu diidentikkan dengan Capres berlatar-belakang TNI. Survei Lembaga Klimatologi Politik menyebutkan, sebanyak 40,5 persen masyarakat Indonesia masih menghendaki tokoh berlatar belakang militer menjadi presiden mendatang. Padahal, Presiden sekarang pun berasal dari latar-belakang TNI, tetapi terbukti tidak sanggup membuat bangsa ini berdaulat dan berdikari.

Bagi kami, pemimpin pemberani dan tegas tidaklah identik dengan militer. Banyak pemimpin pemberani di Amerika Latin, seperti Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ekuador), Cristina Fernandez (Argentina), Dilma Roussef (Brazil), Pepe Mujica (Uruguay), Daniel Ortega (Nikaragua), dan lain-lain, tidak berasal dari latar-belakang tentara. Dua pemimpin Indonesia yang cukup pemberani dan tegas, yakni Bung Karno dan Gus Dur, juga berasal dari sipil. Sementara dua Presiden dari latar-belakang TNI, yakni Soeharto dan SBY, justru terbukti pro-asing dan tunduk kepada agenda kapitalisme global.

Karena itu, pemimpin berani dan tegas saja tidak cukup, tetapi juga harus anti-neoliberal, pro-rakyat, berpihak pada demokrasi, dan sanggup pasang-badan untuk membela kepentingan nasional. Ukurannya sebetulnya sederhana: pemimpin kedepan harus berpegang teguh pada Pancasila dan tidak kenal kompromi untuk melaksanakan UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut