Pemimpin Itu Harus Mengenal Keadaan

Baru dilantik sebagai Gubernur, Jokowi langsung melakukan agenda “Turun Ke Bawah”. Ia rela “blusukan” ke kampung-kampung miskin di Jakarta. Hanya saja, setiap agenda blusukan itu selalu disertai wartawan. Akhirnya, aktivitas-nya ini selalu menjejali pemberitaan media. Tetapi, ingat, bukan Jokowi yang minta diliput.

Reaksi pun bermunculan. Sebagian orang, terutama rakyat Jakarta sendiri, mengapresiasi langkah Jokowi ini. Bagi mereka, kesempatan tatap muka dengan gubernur membuka ruang untuk dialog langsung. Tak jarang warga menumpahkan berbagai persoalannya ke Pak Gubernur.

Tetapi, ada juga reaksi yang kurang senang. Salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, meminta Jokowi mengurangi agenda “jalan-jalan”-nya itu. Politisi PKS ini meminta Jokowi mengurusi hal yang lain. Entah apa yang dimaksud urusan lain itu?

Reaksi negatif juga dilontarkan oleh rezim berkuasa. Ruhut Sitompul, salah seorang jubir Partai Demokrat, menganggap agenda “jalan-jalan” Jokowi itu sebagai bentuk pencitraan. “Pencitraan saja, kasihan Jakarta,” kata Ruhut menyindir Jokowi.

Namun, Jokowi segera menepis tudingan itu. Dia bilang, kata “jalan-jalan” itu sebetulnya cuma istilah saja. Akan tetapi, esensinya adalah ia sedang meninjau lapangan. Baginya, pengenalan lapangan adalah bagian dari mengetahui medan dan mengenal keadaan.

Di samping itu, ungkap Jokowi, kegiatannya itu berguna untuk menyerap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Memang, dalam setiap acara kunjungannya, Jokowi sering berinteraksi langsung dengan warga. Ia mendengar keluhan-keluhan mereka dan mendiskusikannya.

Tak hanya itu, dalam setiap acara “blusukan” itu ia mengajak serta Kepala-Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia berharap, para Kepala Dinas dan SKPD juga bisa mengenal keadaan. Selain itu, mereka juga diharapkan bisa bekerja maksimal sesuai tuntutan rakyat.

Langkah Jokowi itu sudah tepat. Salah satu persoalan pokok bagi sebuah pemerintahan kerakyatan adalah bagaimana menjangkau massa rakyat, mengetahui persoalan mereka, dan melibatkan partisipasi mereka dalam menyelesaikan problem kota.

Untuk menjangkau massa-rakyat, tak ada jalan lain selain melakukan aksi “Turun Ke Bawah” (Turba). Turba ini memang metode efektif untuk mengenal keadaan dan menyerap persoalan. Dengan begitu, seorang pejabat bisa merumuskan langkah atau kebijakan yang tepat.

Yang terjadi selama ini, banyak kebijakan pemerintah tidak nyambung dengan kebutuhan rakyat. Rakyat minta dibuatkan jalan agar aktivitas ekonomi mereka berjalan lancar, eh, pemerintahnya malah membikin lapangan sepak bola. Benar-benar tidak nyambung!

Ini juga untuk mengikis watak birokrat yang sok faham persoalan rakyat. Pemerintahan kerakyatan harus menyerap apa yang menjadi kebutuhan rakyat, bukan apa yang diyakininya sebagai kebutuhan rakyat. Lebih dari itu, ini juga efektif untuk mengurangi peran pembisik. Sebab, terkadang pembisik berbicara apa yang ada di fikirkannya, bukan apa yang difikirkan rakyat.

Dengan Turba, pemerintahan kerakyatan bisa mengikis model politik tradisional, yakni vertikalisme. Model vertikalisme ini selalu menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Ya, bak menara gading. Dengan demikian, Turba bisa menjadi ruang untuk menyatunya pemimpin dengan rakyat.

Model Turba juga mengubah persepsi rakyat tentang kekuasaan. Bagi mereka, selama ini kekuasaan identik dengan “birokrat yang terkurung dalam gedung elit”. Kalaupun mereka keluar, biasanya hanya untuk urusan peresmian, menghadiri undangan, dan memberikan arahan. Sedangkan Turba mengubah kekuasaan itu menjadi berada di tengah-tengah massa.

Turba sendiri bukan tradisi baru. Organisasi-organisasi kiri sangat akrab dengan metode ini sebagai jalan mengenal keadaan, melakukan riset, dan menyelami keadaan massa-rakyat.

Bung Karno sendiri juga sering melakukan Turba.  Dalam buku otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno mengatakan, ia menemukan istilah “marhaen” setelah melakukan aktivitas Turba. Saat itu, kira-kira tahun 1921, Bung Karno jalan-jalan menggunakan sepeda ke daerah Bandung selatan. Daerah itu merupakan kawasan pertanian. Di situlah Soeharto memperhatikan kehidupan kaum tani. Bukan cuma itu, Bung Karno melakukan kontak dengan mereka, berdiskusi. Kelak, nama petani yang diajak Bung Karno berdiskusi, Pak Marhaen, menjadi inspirasi penamaan teorinya: Marhaenisme.

Lebih dari itu, mendengar ide-ide rakyat itu penting. Selama ini, elit lebih banyak percaya pada ide akademisi dan ahli. Akibatnya, ide-ide rakyat tidak pernah terserap oleh penguasa. Jokowi sendiri mengatakan, kegiatan Turba itu berguna untuk menyerap ide-ide rakyat. “gagasan itu kan muncul dari masyarakat. Yang pinter itu bukan Jokowi, tapi masyarakat yang pintar,” ujar Jokowi.

Kita berharap, kegiatan Turba Jokowi ini benar-benar bermanfaat. Artinya, ia tak sekedar mengetahui keadaan dan menyerap persoalan, tetapi juga membuat langkah konkret untuk menjawab kebutuhan rakyat.

Tentu saja, Jokowi bukanlah Sinterklas. Karena itu, Jokowi harus mendorong partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakannya. Dan karena itu pula, harus ada pengorganisasian komunitas yang sadar politik. Komunitas sadar-politik inilah yang akan melakukan evaluasi kritis terhadap proses berjalannya pemerintahan Jokowi. Dengan demikian,  ia dapat mengoreksi ketika pemerintah mulai kehilangan arah sehingga segera diperbaiki.

Aditya Thamrinpenggiat di perhimpunan diskusi Praxi Theoria ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut