Pemilu 2014 sebagai Pijakan Perubahan

Pemilihan Umum, disingkat Pemilu, adalah  panggung politik konstitusional yang penting dan besar (luas) dampaknya. Walau begitu Pemilu dalam sejarah politik Indonesia mengalami pasang surut dukungan rakyat.

Pemilu terakhir di bawah Orde Baru mendapat tantangan dari rakyat dan nyaris gagal dilaksanakan. Tetapi tahun berganti tahun, rejim berganti rejim, Pemilu masih menjadi daya tarik rakyat untuk datang dan melegitimasi  rejim baru, termasuk di sini adalah pemilu 2014 yang mendekat. Persiapan-persiapan menuju Pemilu 2014 semakin nyata baik oleh panitia penyelenggara maupun para peserta pemilu, Partai Politik beserta para caleg.

Berbagai pertanyaan dan sambutan muncul menghadapi gawe Pemilu 2014. Sejak awal, yang menganggap Presiden SBY telah gagal melaksanakan mandat rakyat menuntut Presiden SBY turun segera tanpa harus menyelesaikan kewajiban konstitusionalnya. Berbagai upaya dilakukan untuk mendesak Presiden SBY turun tetapi Presiden SBY tetap pada posisinya. Situasi nasional seperti  keterpurukan bangsa, ancaman demokrasi terutama pada Bhineka Tunggal Ika, ekonomi nasional dan rakyat yang jatuh, tidak sanggup menyadarkan dan menggerakkan mayoritas rakyat untuk terlibat aktif  menuntut perubahan strategis di kepemimpinan nasional segera. Ini artinya  ajakan politik untuk perubahan yang diserukan para aktivisnya tak sampai ke telinga rakyat luas. Telinga rakyat luas lebih suka mendengarkan ajakan dan janji politik dari partai-partai yang memiliki wakilnya di Parlemen untuk menyelesaikan persoalan bangsa melalui Pemilu 2014. Apakah Pemilu 2014 bisa menjadi Pijakan Perubahan untuk Republik Indonesia yang lebih baik?

Bila kita mencermati berbagai arus politik yang ada: perubahan yang digadang itu antara lain: bergantinya haluan politik dari haluan politik yang mendukung proyek neoliberal ke politik yang memajukan kepentingan nasional di berbagai bidang terutama kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian di bidang budaya atau melanjutkan program-program pembangunan yang berbasiskan pada landasan ekonomi penjajahan-neoliberal; tuntutan lain yang kuat adalah pemberantasan korupsi yang dalam hal tertentu arus ini dapat menjadi bagian dari memperlancar proyek neoliberal bila dalam gerakan pemberantasan korupsinya tidak  menyertakan tuntutan perubahan haluan politik ekonominya.

Sudah jelas bagi kita, bagaimana bangunan struktur politik penjajahan ini mampu mengontrol dengan baik berbagai bidang kehidupan rakyat. Melalui politik hutang luar negeri, kepentingan asing mengendalikan  Pemerintahan Republik agar memuluskan jalan neoliberal: Indonesia menjadi pasar bebas bagi produk-produk asing yang bisa lebih murah dan berkualitas sehingga mengancam potensi kreatif rakyat negeri yang selama ini juga tak didukung tumbuh-kembangnya.  Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah pun justru mempersulit rakyat: Kenaikan harga BBM di bidang ekonomi, misalnya.

Akan tetapi di tengah situasi galau dan memprihatinkan ini juga tak ada terobosan politik yang bisa dijadikan blue print perubahan. Kaum pergerakan, katakanlah mereka yang bergerak melawan model ekonomi dan politik Orde Baru dengan berbagai cita-cita idealnya belum mengalami perkembangan signifikan sehingga sepak terjang politiknya dapat menjadi harapan rakyat. Pemberantasan korupsi sudah dijauhkan dari partisipasi rakyat luas dan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dikendalikan oleh permainan elit politik. Dengan demikian politik pemberantasan korupsi pun tak lagi  berpotensi menjadi gerakan politik pembersihan elit politik penindas dan penghisap rakyat. Yang ada justru semakin kencang dan kerasnya caci maki terhadap (partai) politik yang dianggap sebagai sumber masalah bangsa. Walau begitu tetap tak ada bangunan struktur  gerakan yang dapat menopang panggung politik  inkonstitusional yang meluas sehingga dapat menjadi pijakan perubahan.

Pertarungan politik yang kini  semakin jelas medannya  yaitu Pemilu 2014 membuat setiap seruan marah dan benci, caci maki, dan pernyataan menolak pada calon presiden tertentu adalah juga menjadi berkat bagi calon presiden lainnya. Kaum pergerakan yang menyadari bahwa medan pertempuran politik tak hanya di panggung Pemilu 2014 tapi lebih luas dari itu seharusnya menyadari batas-batas kesanggupan sehingga mampu mengukur kemenangan (kecil) pada panggung Pemilu 2014 untuk pijakan perubahan yang lebih besar selanjutnya.

Memperkuat dan memperluas struktur politik patriotik justru kini menjadi tugas mendesak bersama.

 AJ Susmana, pengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut