Pemerintahan Yang ‘Diperintah’ Oleh Modal Asing

Di negeri ini, yang usia kemerdekaannya sudah 68 tahun, modal asing adalah tuan. Tidak percaya? lihat saja pernyataan sejumlah pejabat tinggi negara dan petinggi militer terkait investasi asing.

Kamis (19/9/2013) kemarin, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berbicara di hadapan ribuan Mahasiswa Baru (Maba) Universitas Islam Malang (Unisma). Kepada maba yang masih polos itu, Gita berpesan agar maba Unisma jangan terlalu sering demo karena dampaknya sangat besar bagi calon investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. “Demo itu memberikan kesan di mata investor, Indonesia negara yang tidak aman,” kata Gita, seperti dikutip Surya Online (19/9/2013).

Sementara pekan lalu, Menteri Perindustrian MS Hidayat dengan bangganya meluncurkan program mobil murah ramah lingkungan. Mobil-mobil murah tersebut diproduksi oleh industri otomotif asing, yakni Toyota dan Daihatsu. Namun, dengan bangganya sang Menteri menyebut program itu untuk kepentingan rakyat. Padahal, keuntungan dari penjualan mobil tersebut tentu masuk ke kantong perusahaan otomotif asing tersebut.

Lalu, pada awal September lalu, tepatnya 4 September 2013, Panglima TNI yang baru dilantik, Jenderal (TNI) Moeldoko, juga membuat komentar yang benar-benar menyakitkan bangsa. Jenderal kaya-raya itu menyakinkan bahwa TNI siap mengambil langkah jika ada gangguan yang mengancam stabilitas sehingga berdampak kepada investasi. “Untuk itu, saya katakan jangan ragu-ragu datang ke Indonesia karena TNI akan turun tangan menghadapi berbagai kondisi yang kira-kira akan mengancam stabilitas,” kata Jenderal (TNI) Moeldoko, seperti dikutip Kompas (4/9/2013)

Tiga pernyataan di atas hanya contoh. Ada banyak komentar pejabat lain, termasuk Presiden SBY sendiri, yang juga menegaskan hal yang serupa. Namun, tiga pernyataan di atas menunjukkan bahwa, di bawah sistem ekonomi neoliberal, instititusi negara hanyalah menjadi ‘fasilitator’ dan ‘penjaga’ kepentingan kapital asing di Indonesia.

Dalam konteks itu, peran institusi negara hanyalah sebagai penjamin sektor swasta bisa menjalankan aktivitas bisnis atau investasinya dengan aman dan nyaman. Hampir semua institusi negara, dari pusat hingga ke lokal, hanya menjadi pelayan investor asing.

Bahkan, tidak hanya dukungan institusi, aktivitas bisnis swasta itu juga dilegalisasi dengan Undang-Undang. Ini sangat merusak sistem hukum dan demokrasi kita. Lembaga penegak hukum kita begitu gampang dibeli oleh kalangan bisnis. Sementara lembaga parlemen kita tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai “representasi” rakyat, melainkan tempat berkumpulnya makelar untuk melancarkan bisnis swasta.

Dengan demikian, klaim pendukung neoliberal, bahwa peran negara berkurang di bawah neoliberal, terbukti tidak benar. Peran negara tetap ada dan kuat. Pada kenyataannya, hanya bentuk peran negara itu yang diubah selaras dengan kepentingan swasta.

Ironisnya, dukungan terhadap kapital asing ini dirumuskan seolah-olah hal itu menyangkut kepentingan nasional. Dasar argumentasinya pun sederhana: tugas besar pemerintah adalah menjaga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dan, untuk memastikan pertumbuhan ini jalan terus, maka reformasi atau liberalisasi ekonomi harus berjalan tanpa rintangan guna memperluas ruang bagi investasi. Nah, hambatan terhadap investasi inilah yang dianggap mengganggu kepentingan nasional.

Masalahnya, tidak semua investasi itu sejalan dengan kepentingan nasional yang sesungguhnya. Ambil contoh investasi di sektor pertambangan. Investasi ini memerlukan penguasaan tanah di lokasi yang menyimpang kekayaan tambang. Alhasil, kalau ada penduduk atau petani di atasnya, harus disingkirkan. Jika diatasnya adalah hutan, maka itu pun harus dibabat. Jika penambangan itu butuh air, maka sumber-sumber air di sekitarnya akan dikuasai sepenuhnya untuk tambang. Dan, kalau mereka butuh membuang limbah, maka sungai-sungai bisa dikorbankan. Ironisnya lagi, pembangunan infrastruktur pun diabdikan untuk kepentingan investasi ini.

Efeknya sangat merugikan bagi rakyat: perampasan lahan, pembabatan hutan, pemiskinan warga sekitar, penghancuran ekologi, legalisasi kekerasan untuk mengusir atau membungkam rakyat yang menolak investasi, dan lain-lain. Sementara kontribusinya bagi pembangunan ekonomi nasional sangat minim. Untuk kuartal II-2013, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian hanya 1,19%.

Sudah begitu, seperti diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad, banyak perusahaan tambang asing yang tidak membayar pajak dan royalti. Akibatnya, negara kehilangan Rp 7.200 triliun karena penyelewengan itu. Padahal, ungkap Samad, bila semua pajak dan royalti yang seharusnya dibayarkan oleh blok migas, batubara, dan nikel ditotalkan, maka kas negara seharusnya menerima pemasukan sebesar Rp 20.000 triliun tiap tahunnya.

Lantas, apa gunanya kita menyandang predikat ‘negara Merdeka, sementara kebijakan ekonomi kita membiarkan kekayaan dari hasil-hasil bumi kita mengalir ke peti-peti kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa kapitalis dunia. Apa pula gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila rakyat justru terusir dari tanahnya sendiri, kehilangan hutannya, hidup di tengah luapan limbah, dan kehilangan sumber-sumber mata pencahariannya.

Padahal, pembukaan UUD 1945 sudah sangat terang menggariskan kepentingan nasional kita: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut