Pemerintahan SBY Makin Tidak Berwibawa

Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa ada upaya kudeta terhadap pemerintahannya pada tanggal 25 Maret 2013, ternyata hanya isapan jempol belaka. Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), koalisi organisasi sipil yang dituding menggerakkan kudeta itu, hanya menggelar orasi politik dan bagi-bagi sembako.

Padahal, pernyataan SBY soal ancaman kudeta itu sudah terlanjur memicu gonjang-ganjing politik di tanah air. Bahkan, pada tanggal 25 Maret kemarin, terjadi pengerahan pasukan keamanan yang luar biasa. Ternyata isu kudeta tidak terbukti alias bohong. Presiden SBY yang terlalu paranoid dan membesar-besarkan isu tersebut.

Pernyataan SBY soal kudeta itu kontraproduktif. Di jejaring sosial, sikap paranoid SBY jadi bahan lelucon. Artinya, dengan terus berkeluh-kesah di hadapan publik, Presiden SBY tidak memperlihatkan wibawa sebagai seorang pemimpin politik. Hal ini juga membuat pemerintahan SBY merosot menjadi pemerintahan yang paranoid berhadap dengan kritikan.

Memang, jika kita mencermati kejadian akhir-akhir ini, wibawa pemerintahan SBY benar-benar dititik nadir. Pada hari Sabtu, 23 Maret 2013 lalu, sekelompok orang bersenjata lengkap menyerang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Para pelaku penyerangan menembak mati empat tahanan, yaitu Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait, yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Sersan Satu Santosa, anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), di Hugo’s Cafe, Selasa (19/3) lalu.

Kejadian ini justru luput dari perhatian SBY. Padahal, seperti diungkapkan Azyumardi Azra, guru besar sejarah dari UIN Jakarta, penyerbuan tersebut merupakan indikasi ”paling sempurna” tentang kian merajalelanya hukum rimba di negeri ini.

Pihak TNI sendiri membantah keterlibatan anggotanya dalam penyerbuan itu. Di sini muncul kejanggalan. Menurut informasi, pelaku penyerangan menggunakan senjata jenis AK 47, jenis FN, dan granat. Sudah begitu, seperti diungkapkan banyak media, proses penyerbuan hanya memerlukan waktu 15 menit. Artinya, pelaku penyerangan ini sangat terorganisir, terlatih, dan punya kemampuan yang baik dalam penggunaan senjata. Siapa kelompok bersenjata ini?

Sebelumnya, tanggal 7 Maret 2013, sekelompok oknum TNI menyerbu dan membakar Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Seperti diulas banyak media, aksi penyerangan itu dipicu oleh kasus penembakan anggota TNI, Pratu Heru Oktavianus, hingga tewas oleh oknum polisi Brigadir Wijaya pada 27 Januari 2013 lalu.

Dua kasus di atas memperlihatkan, bahwa pemerintah tidak bisa lagi mengontrol institusi keamanan. Akibatnya, institusi keamanan yang seharusnya menjadi penjaga hukum, justru melakukan tindakan melawan hukum dan main hakim sendiri. Kalau aparat penegak hukum saja bebas melangkahi hukum, bagaimana dengan masyarakat luas?

Presiden SBY juga tidak punya wibawa untuk mengatur dan mengorganisasikan berbagai institusi negara. Akibatnya, banyak institusi negara bentrok diantara mereka sendiri. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sejak tahun 2005 hingga awal 2013 (era pemerintahan SBY), sudah terjadi 30 kasus bentrokan antara TNI versus Polri.

Presiden SBY juga tidak berwibawa untuk menghentikan tindakan intoleransi beragama yang kian marak, seperti kasus penutupan rumah ibadah di berbagai tempat. Padahal, praktek intoleransi itu sangat menodai Pancasila dan UUD 1945.

Tetapi, bukan hanya dalam soal penegakan hukum, Presiden SBY tidak punya wibawa dalam segala hal. Di bidang ekonomi, sebagian besar kebijakan didiktekan dari luar, khususnya oleh IMF, Bank Dunia, dan WTO. Bersamaan dengan itu, wibawa pemerintah di hadapan korporasi asing juga makin merosot.

Ambil contoh soal renegosiasi pemerintahan Indonesia dengan PT. Freeport. Pemerintahan SBY mulai mengumandangkan isu renegosiasi dengan perusahaan tambang asing, termasuk Freeport, sejak tahun 2011. Namun, hingga tahun 2013 ini, renegosiasi dengan PT. Freeport tidak kunjung menemui titik temu. Padahal, tuntutan renegosiasi sangatlah moderat. Bukan nasionalisasi sebagaimana dilakukan pemerintahan progressif di Amerika Latin.

Rakyat sudah jenuh dengan gaya kepemimpinan SBY yang lembek, suka mengeluh, paranoid, dan kompromis dengan kepentingan asing. Pemerintahan SBY juga lebih banyak mengumbar pencitraan ketimbang pekerjaan konkret. Makanya tak mengherankan, di tengah-tengah masyarakat kita, ada suara-suara yang merindukan sosok pemimpin yang tegas dan pemberani. Tegas dan pemberani di sini tidak bisa dimaknai sempit sebagai diktator, tetapi pemimpin yang berani memihak dan membela kepentingan rakyat dan bangsa.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut