Pemerintah Semakin Jauh Dari Roh Proklamasi

Pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 10.00, pagi, suara Bung Karno telah menandai sebuah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan, laksana sebuah komando, rakyat Indonesia di berbagai tempat telah bergerak untuk menyambut proklamasi itu. Dalam pergulatan itulah, seringkali disebut revolusi Agustus, tidak sedikit rakyat Indonesia yang gugur demi Republik baru ini.

Namun, meskipun kolonialisme sempat ditendang keluar, tetapi usaha-usaha kolonialis untuk menguasai Indonesia masih berlangsung hingga sekarang. Sekarang ini, karena kepengecutan kepemimpinan nasional kita, kaum kolonialis sudah hampir menguasai negeri kaya-raya ini.

Pertemuan tokoh lintas agama pun menyadari hal ini. Salah seorang tokoh kristen, Pendeta Andreas Yewangoe, mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini sudah kehilangan roh proklamasi kemerdekaan. Sekarang ini, kata Pendeta Andreas Yewangoe, sistim neokapitalisme sedang berusaha menghancurkan pancasila.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, yang berpendapat bahwa kebijakan ekonomi kita saat ini betul-betul melenceng dari konstitusi terutama Pasal 33 UUD 1945.

Apa yang disampaikan oleh tokoh lintas agama memang benar adanya. Sekarang ini, pengelolaan negara tidak lagi didasarkan pada konstitusi dan pancasila, melainkan mengacu pada dikte dari luar: negeri-negeri imperialis dan lembaga internasional kaki-tangannya. Bayangkan, ada 76 produk Undang-Undang di parlemen yang dicurigai sebagai “pesanan” asing.

Jika pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka kenyataan ekonomi sekarang justru menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan alam dikeruk oleh perusahaan asing dan swasta untuk kepentingan negeri-negeri imperialis dan segelintir pemilik modal.

Adakah pemerintah menjalankan amanat konstitusi? jawabannya: tidak. Sebagian besar rakyat masih sulit memenuhi kebutuhan dasarnya: pendidikan, kesehatan, perumahan (tempat tinggal layak), lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Adakah rasa keadilan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum? jawabnya: tidak ada sama sekali. Hukum yang dipraktekkan sekarang ini, kalaupun masih pantas disebut hukum, adalah jauh lebih buruk dibanding jaman kolonial. Coba anda bayangkan: hukum itu begitu bengis untuk menindas mereka yang mencuri semangka atau anak yang mencuri voucher, tetapi begitu baik hati terhadap koruptor atau pencoleng uang negara.

Pertanyannya: Jika pemerintahan sekarang tidak lagi memiliki roh dan jiwa proklamasi, masihkah ada alasan bagi kita untuk memberikan kepadanya mandat lebih lama lagi. Kalau para tokoh lintas agama sudah menyadari kenyataan ini, adakah keinginan mereka untuk menyiarkan hal itu kepada umatnya dan menyerukan umatnya untuk bergerak.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut