Rezim Neoliberal Jangan Buruk Muka Cermin Dibelah!

Segala macam cara dipergunakan pemerintah dan pendukung neoliberal untuk membenarkan segala tindakannya. Tidak cukup dengan berkoar-koar tak bermutu di media massa, tetapi juga dengan berbagai “survei” dan iklan yang berseliwerang menyerbu ruang-ruang publik. Pada intinya, bagi pemerintah dan kaum neoliberal itu, “subsidi merupakan musuh nomor satu bangsa Indonesia sekarang.”

Satu argumentasi yang paling sering dikhotbahkan: sebagian besar subsidi hanya dinikmati oleh orang kaya. Seperti temuan Bank Dunia baru-baru ini, bahwa sekitar 40 persen dari manfaat langsung subsidi BBM hanya dinikmati oleh 10 persen rumah tangga terkaya. Sedangkan menurut Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Semarang, kendaraan pribadi yang mengonsumsi BBM bersubsidi 93 persen.

Sementara itu, versi dari BPS menyebutkan, 65% BBM bersubsidi dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah (berpendapatan 4 dollar AS hingga 2 dollar AS per-hari); 27% oleh klas menengah; 6 % oleh klas menengah atas; dan 2% orang kaya. Versi lain juga menyebutkan bahwa 64% BBM bersubsidi digunakan oleh sepeda motor.

Entah survei mana yang benar. Yang jelas, mayoritas rakyat merasa keberatan jikalau subsidi BBM dikurangi. Dan, jika kita mau tahu pendapat rakyat itu, silahkan digelar referendum. Temanya cukup satu saja: apakah rakyat setuju subsidi BBM dihapuskan atau tidak? Referendum merupakan mekanisme paling demokratis untuk mengetahui pendapat rakyat. Dan, agar referendum itu dijalankan dan dikontrol oleh organisasi-organisasi rakyat.

Akan tetapi, terlepas dari polemik data-data di atas, argumentasi pemerintah mengenai penghapusan subsidi BBM makin absurd. Ada beberapa hal yang membuat argumentasi itu pemerintah itu makin absurd.

Pertama, kalau persoalannya subsidi BBM dianggap menekan APBN, kenapa pos anggaran yang lain yang jauh lebih boros tidak digugat: anggaran belanja aparatus negara dan pembayaran utang luar negeri.

Kenapa subsidi BBM yang bernilai Rp123,6 Triliun itu, yang notabene menyangkut hajat hidup ratusan juta orang, selalu digugat dan dianggap biang masalah. Kenapa tidak mempersoalkan belanja birokrat: pemerintah pusat sebesar Rp215 triliun (2012) dan pemerintah daerah (Rp269 triliun).

Rejim neoliberal ini suka sekali meributkan periuk rakyat yang serba pas-pasan itu, sedangkan gaya hidup mewah yang serba milyaran, bahkan trilyunan, tidak pernah dipersoalkan. Kenapa rebut merampas periuk rakyat yang seharga 2 USD per-hari, sedangkan jam tangan seorang politisi demokrat bisa Rp 450 juta.

Kenapa subsidi dipersoalkan, sedangkan Presiden dibolehkan membeli pesawat kepresidenan yang hampir mencapai Rp 1 triliun itu. Konon, anggaran pesawat Presiden itu setara dengan biaya membangun 4560 sekolah di tanah air. Kenapa tidak menggugat biaya perjalanan dinas pejabat yang senilai Rp25 trilliun?

Kedua, kalau subsidi BBM turut dipersalahkan terkait minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, maka pemerintah dan pendukungnya mesti memeriksakan kesehatan jiwanya di rumah sakit. Pasalnya, pangkal dari minimnya anggaran atau belanja modal justru di APBN.

Dalam APBN-P 2012, belanja rutin pemerintah sebesar Rp724 trilliun, sedangkan hanya Rp168,875,2 triliun atau 10,9% dari total belanja negara. Setiap tahun, terutama sejak menganut neoliberalisme, belanja rutin selalu jauh lebih tinggi dari belanja modal.

Jika pemerintah berfikiran sehat, maka belanja rutin itu yang seharusnya dialihkan sebagian untuk memperkuat belanja modal. Bukan mengejar-ngejar penghapusan subsidi sosial yang menyangkut hajat hidup rakyat.

Ketiga, kenapa pemerintah tidak berfikir untuk memaksimalkan penerimaan negara.

Inilan yang sangat ironis. Sementara pemerintah bicara penghematan anggaran, milyaran dollar keuntungan dari pengelolaan kekayaan alam kita terangkut bebas keluar negeri melalui kantong-kantong dan rekening korporasi asing. rezim neoliberal gagal mengelola kekayaan alam untuk kepentingan nasional. Perusahaan negara satu per satu diobral murah kepada asing.

Satu lagi yang ironis, yakni keputusan pemerintah menurunkan penerimaan pajak dari Rp1.033 triliun menjadi Rp1.012 triliun. Padahal, sekarang saja rasio pajak Indonesia terhadap PDB sudah terlalu rendah, yaitu hanya 12%.

Pemerintah kita juga ‘ogah’ memberlakukan windfall profit tax kepada korporasi migas yang sedang kebanjiran rejeki akibat kenaikan harga minyak dunia. Rezim neoliberal ini rupanya lebih suka mengejar-ngejar rakyat untuk bayar pajak, tetapi perusahaan asing dibiarkan menunggak pajak. Tahun lalu, KPK menemukan 14 perusahaan migas asing tidak pernah bayar pajak sejak tahun 1991. Bahkan, ada perusahaan asing yang tidak pernah bayar pajak selama 5 kali ganti menteri keuangan.

Inilah yang membuat semua argumentasi pendukung pencabutan subsidi BBM menjadi sangat hambar dan absurd. Mereka benar-benar “buruk muka cermin dibelah!”

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut