Pemerintah Dituntut Tidak Berkompromi dengan Freeport

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dituntut tidak berkompromi dengan PT Freeport dalam proses perundingan yang tengah berlangsung saat ini.

Tuntutan itu disuarakan oleh puluhan massa Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) DKI Jakarta di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

Menurut Humas GNP 33 UUD 1945, Hendri Kurniawan, ada beberapa hal yang tidak boleh dikompromikan dengan Freeport, yakni perubahan KK ke IUPK, divestasi 51 persen, aturan pajak dan royalti yang mengikuti UU, pembangunan smelter, dan partisipasi rakyat dalam pengelolaan tambang.

“Pemerintah harus menunjukkan posisi sebagai wakil Negara Berdaulat di perundingan itu. Jangan lagi ada kompromi dengan keinginan Freeport,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, selama setengah abad lebih Freeport di Indonesia, nyaris tidak ada kontribusinya bagi Negara maupun masyarakat sekitar.

“Penerimaan Negara dari Freeport sangat kecil, karena aturan royalti dan pajak yang kurang menguntungkan negara kita,” paparnya.

Selain tidak memberi dampak ekonomi, lanjut Hendri, Freeport juga membawa bencana sosial dan ekologis terhadap masyarakat di sekitar pertambangan, khususnya Suku Amungme dan Kamoro.

“Masyarakat Amungme dirampas tanah ulayatnya sejak 1967 dan sampai sekarang tidak mendapat ganti-rugi. Sudah begitu, mereka dan suku Kamoro juga paling merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat limbah tailing Freeport,” ungkapnya.

Selain menggelar orasi-orasi, massa GNP 33 UUD 1945 ini juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat kerakusan Freeport.

Selain itu, perwakilan GNP 33 UUD 1945 juga bertemu dengan Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri ESDM, Hadi M Djuraid. Dalam pertemuan itu, Hadi mengungkapkan bahwa perwakilan pemerintah dari lintas Kementerian dan Lembaga Negara tengah berunding dengan Freeport.

“Ada informasi bahwa mereka (Freeport) agak melunak sekarang. Tetapi ini masih proses,” ungkap Hadi.

Menurut Hadi, proses perundingan sekarang lebih ke teknis, seperti stabilitas investasi atau stabilisas fiskal. Tetapi pemerintah tidak akan kompromi terhadap hal yang prinsip, yakni perubahan KK ke IUPK, divestasi 51 persen, dan pembangunan smelter.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut