Pemerintah dan DPR Berniat Merevisi UU Ormas

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada hari Senin (30/8) menyampaikan rencana untuk merevisi UU mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR-RI, Pramono Anung, di Jakarta, setelah melakukan rapat koordinasi gabungan antara DPR dan Pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR-RI dari partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menilai, DPR dan pemerintah perlu menyikapi bersama tindakan oknum dari organisasi kemasyarakatan tertentu yang melakukan tindakan kekerasan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dengan nada hampir sama Kapolri Bambang Hendarso Danuri menjelaskan, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah berulang kali melakukan tindakan anarkis, sudah selayaknya dibekukan.

Kapolri mengisyaratkan bahwa revisi ini akan memberikan celah bagi pembubaran sejumlah organisasi kemasyarakatan yang sering melakukan kekerasan, diantaranya, Front Pembela Islam (FPI), Front Betawi Rempug (FBR), dan Barisan Muda Betawi.

Dalam pemaparannya, Kapolri juga mencatat jumlah kekerasan yang dilakukan ketiga organisasi tersebut dari tahun-ketahun, yaitu mencapai 107 kali kekerasan.

Lebih tegas lagi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menjelaskan, keberadaan ormas selama ini kadang-kadang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Dalam penilaiannya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ormas ini kadang-kadang mengganggu empat pilar berbangsa dan bernegara, seperti ketentraman dan ketertiban masyarakat.

“Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan koordinasi kelembgaan dan koordinasi internal pemerintah dengan ormas dalam upaya menjaga keteriban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat,” demikian dikatakan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, seperti dikutip kantor berita Antara.

Tak Perlu Direvisi

Pendapat berbeda justru disampaikan oleh anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, saat rapat gabungan komisi DPR, Senin (30/8).

Menurutnya, penertiban ormas tidak perlu dilakukan dengan merevisi UU nomor 8 tahun 1985 tentang ormas, melainkan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang sudah ada sekarang ini.

“Mengapa bisa mendeteksi teroris, tapi menindak ormas yang melakukan pelanggaran belum bisa,” ungkapnya.

Sebaliknya, Nurul Arifin berpendirian bahwa UU nomor 8 tahun 1985 itu masih sangat relevan untuk konteks saat ini, meskipun dibilang sentralistis dan otoritarial.

Bagi politisi asal Golkar ini, pendirian ormas juga harus diperketat. Pemberian namanya juga jangan provokatif.

Ancaman Demokrasi

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menanggapi secara kritis wacana revisi Undang-Undang tentang ormas ini. Baginya, revisi bukan sekedar reaktif untuk pembubaran ormas tertentu, karena berkumpul dan berserikat merupakan hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945.

Din menilai, penanganan hukum terhadap ormas yang melanggar hukum tidak mesti dengan pembubaran, namun cukup dengan menghukum pelakunya.

Pendapat hampir senada disampaikan oleh salah satu Pimpinan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Dominggus Oktavianus.

Menurut Dominggus, keberadaan Ormas sangat penting dalam kehidupan demokrasi, misalnya sebagai sarana belajar, memperjuangkan hak-haknya secara mandiri, dan mengartikulasi kepentingan rakyat.

“Menjamurnya ormas-ormas hingga saat ini merupakan capaian dari perjuangan demokrasi melawan kediktatoran rejim Soeharto,” katanya.

Ketika suatu pemerintahan memilih untuk menjalankan sebuah kebijakan yang menindas mayoritas rakyat, maka organisasi massa menjadi alat bagi rakyat untuk melakukan perlawanan dan menuntut hak-hak sosial-ekonominya, katanya.

Dominggus Oktavianus menambahkan, Negara yang diatur secara demokratis memerlukan kebebasan berorganisasi dan berpendapat bagi seluruh rakyatnya, bukan dibungkam dengan penyeragaman organisasi dan pencekalan berpendapat.

Lebih lanjut, Dominggus menilai, wacana revisi UU tentang ormas ini sangat bisa dipergunakan untuk tujuan-tujuan melawan demokrasi, karena di dalamnya   istilah-istilah karet yang kerap dipakai pada zaman orba, seperti untuk memulihkan “ketentraman dan ketertiban umum” atau membungkam ormas yang “tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah”.

Berbeda dengan pendapat politisi DPR, Dominggus justru menganggap bahwa UU nomor 8 tahun 1985 seharusnya dihapuskan, selain karena merupakan produk rejim Soeharto yang anti-demokrasi, semangat UU ini juga sangat berbeda dengan tuntutan demokrasi saat ini.

Terkait ormas pelaku kekerasan, Dominggus mengusulkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penghukuman yang tegas terhadap individu pelaku kekerasan, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Negara kita. (Rh)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • abidin

    revisi UU Ormas, dipastikan akan membonsai hak demokrasi rakyat untuk berorganisasi dan pencerminan rasa ketakutan munculnya ormas baru yang akan menghambat bertumbuhnya ormas yang dibawah payung Parpol…..