Pemerataan Pembangunan

Perayaan hari Lebaran sudah usai. Itu pertanda dimulainya sebuah “arus urbanisasi” penduduk menyerbu kota-kota besar. Jakarta, salah satu kota yang dianggap paling menjanjikan bagi kaum urban, akan menjadi sasaran utama.

Merespon persoalan ini, Pemerintah daerah DKI Jakarta paling-paling mengambil solusi konvensional yang tidak manusiawi: operasi yustisia (kependudukan). Pemda DKI akan segera melabeli para pendatang baru sebagai pendatang illegal. Para pendatang itupun ditangkapi, lalu dipulangkan ke daerah masing-masing.

Tetapi solusi konvensional itu sudah terbukti tidak mujarab. Sebab, solusi itu tidak menyentuh kepada akar persoalan: ketidak-merataan dalam pembangunan. Ibarat menggarut luka, operasi yustisi justru menciptakan kekerasan terhadap rakyat Indonesia yang berasal dari luar Jakarta.

Kita bisa melihat kenyataan adanya kesenjangan itu: ada wilayah yang sangat maju, tapi ada pula yang sangat terbelakang. Ada yang menyebutkan bahwa 81% konsentrasi atau kue ekonomi ada di Jawa dan Bali.

Dari  segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh provinsi, daerah yang mengalami IPM rendah rata-rata berada di Indonesia bagian timur. Ketimpangan dalam lapangan produksi juga bisa dilihat dalam kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional: Jawa-Bali (60%),  Sumatera (22%), Kalimantan (9%), Sulawesi dan Indonesia bagian Timur lainnya kurang dari (5%).

Ketidakmerataan pembangunan itu sebagian adalah warisan kolonialisme dan orde baru. Kolonialis Belanda membuka pusat-pusat ekonomi di wilayah tertentu. Sebagian besar di pulau Jawa dan Sumatera. Sementara rejim orde baru, dengan pola kekuasaan yang sentralistik, mengkonsentrasikan pembangunan di Pulau Jawa.

Menurut kami, ada beberapa penyebab mengapa pola pembangunan di Indonesia semakin tidak merata: Pertama, proses pembangunan yang bersandar pada modal asing. Padahal, kita tahu bahwa modal asing hanya mau berinvestasi daerah-daerah tertentu yang dianggap strategis, punya kandungan SDA yang melimpah, didukung tenaga kerja murah, dan ada jaminan keamanan.

Kedua, pola pembangunan yang tidak berorientasi pada kepentingan nasional. Sebagian besar sumber daya berupa bahan mentah diekspor ke luar negeri. Tidak ada upaya membangun industri pengolahan untuk bahan mentah. Sehingga, misalnya, para pemuda tidak perlu berurbanisasi ke kota, karena pabrik-pabrik pengolahan bisa dibuka di daerah pedesaan.

Ketiga, minimnya pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa, seperti pelabuhan, bandara, jalan, aliran listrik, dan lain sebagainya. Minimnya pembangunan infrastruktur itu menghambat gerak perekonomian di daerah-daerah luar Jawa.

Untuk mengatasi persoalan urbanisasi di Jakarta, tentu tanggung jawab tidak bisa ditimpakan begitu saja kepada Pemda DKI. Pemerintah pusat harus mengambil peran yang lebih dominan. Mengingat bahwa penyelesaian disparitas pembangunan ini bertumpu pada strategi pembangunan nasional.

Pemerintah harus mengakhiri situasi itu. Terobosan pertama yang paling mendesak adalah membangun kembali sektor pertanian: reforma agraria, kredit mikro bagi petani, jaminan pasar terhadap produk pertanian, dan dukungan industri olahan. Jika pertanian di desa bisa dibangun, maka arus urbanisasi akan bisa dikurangi.

Terobosan lainnya adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah yang masih terbelakang. Ini juga perlu dibarengi dengan perbaikan layanan publik, seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Yang tidak kalah penting adalah penciptaan lapangan kerja di luar Jakarta. Ini dapat dilakukan dengan mendorong pembangunan industri, khususnya industri olahan untuk pengolahan bahan mentah dan hasil bumi.

Pemerintah daerah juga diharapkan punya kreatifitas untuk mengolah potensi ekonomi di daerah dan mengembangkannya untuk kemakmuran rakyat. Tidak seperti sekarang, pemerintah daerah hanya bertindak layaknya “tukang obral”, dengan menjual semua potensi kekayaan alam kepada investor asing.

Pemerintah juga tidak bisa bergantung pada investasi asing. Ada baiknya pemerintah merumuskan pembangunan secara mandiri; dimana keputusan-keputusan proses pembangunan bisa diputuskan sendiri dan berorientasi kepada kepentingan nasional.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut