Pembusukan Negara dan Keresahan Rakyat

Diangkatnya Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru kembali memberi kepastian kesetengah-hatian pemerintah menyelesaikan masalah hukum di republik ini. Kemarin (27/11) presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengangkat Basrief Arief sebagai Jaksa Agung menggantikan Hendarman Supandji. Sebelumnya, komisi III DPR RI telah memilih Busyro Muqoddas untuk memimpin KPK. Tidak ada prestasi istimewa yang dicatatkan oleh dua figur ini sehingga wajar saja keraguan terhadap komitmen penegakan hukum di negeri ini semakin menjadi-jadi. Basrief Arief sebelumnya pernah menjadi salah satu petinggi di lembaga kejaksaan tepatnya sebagai Jaksa Agung Muda bidang Intelejen. Sementara Busyro Muqoddas, meski pernah menjabat sebagai ketua Komisi Yudisial, namun dalam kiprah secara kesuluruhan belum cukup teruji komitmennya melawan korupsi. Terpilihnya dua pimpinan lembaga ini melengkapi “komposisi tidak berdaya” dari jajaran penegak hukum termasuk di dalamnya institusi kepolisian.

Disadari atau tidak, keputusan untuk mengangkat figur-figur tersebut akan kembali membawa lembaga-lembaga penegakan hukum ke dalam persoalan lama yang sama: tetap korup, tidak kredibel, mudah disogok, dsb. Dengan demikian, pembusukan terhadap negara, seperti yang sangat telanjang ditunjukkan dalam kasus “jalan-jalan” Gayus Tambunan, akan terus berlanjut. Bahkan, terkesan kuat bahwa keadaan lemahnya kepemimpinan dalam institusi penegak hukum justru sengaja dibuat agar dapat dimanfaatkan oleh penguasa politik. Namun penguasa politik, dengan dalih pembagian fungsi trias-politika, selalu mengelak dan melempar kesalahan pada pihak lain.

Sungguh tak elok pemandangan di tataran elit penguasa ini, ketika pembusukan terus terjadi, dan rakyat semakin dihimpit berbagai kesulitan hidup akibat kesalahan pada kebijakan ekonomi ditambah ketidakbecusan para pejabat negara. Mayoritas aparatus pemerintahan berjalan dalam rencana dan kepentingan mereka sendiri, sementara rakyat tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari penguasa yang selalu tampak sibuk. Buruh tetap bergolak menuntut kondisi hidup yang lebih layak, pedagang dan kaum miskin berjuang melawan penggusuran, petani terus mengalami bencana, sampai TKI yang mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Sajian berita di berbagai media massa akhir-akhir ini menyiratkan parahnya situasi bangsa yang membutuhkan solusi segera.

Berbagai persoalan yang datang silih berganti adalah bukti dari ketidakmampuan pemerintahan SBY-Boediono menjalankan amanat. Justru pemerintah seperti sengaja mempertahankan kebusukan tersebut dan lepas dari tanggungjawabnya. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi di negeri lain yang lebih maju, di mana penguasa yang masih punya malu akan bertanggungjawab dan mengundurkan diri ketika gagal memimpin. Kesenjangan antara rakyat yang resah dan negara yang membusuk sampai hari ini tidak terjembatani bahkan terus melebar. Sementara kekuatan-kekuatan politik dominan, khususnya di DPR, tidak menunjukkan kehendak untuk mengambil langkah perubahan yang fundamental. Perubahan hanya menyentuh permukaan, atau parahnya sekadar citra empati melalui media massa, seolah peduli tapi hanya di bibir. Sampai kapan kondisi ini akan kita biarkan?

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut