Pemborosan APBD

Sebuah temuan lembaga Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (FITRA) baru-baru ini sangat mencengangkan. Menurut lembaga anti-korupsi itu, 124 dari 497 kabupaten dan kota di Indonesia terancam bangkrut akibat sistem alokasi anggaran belanja daerah yang tidak seimbang dalam APBD.

Lebih lanjut, menurut FITRA, ada 16 daerah/kabupaten yang sudah berada diambang kebangkrutan. Penyebabnya: sekitar 60-80% APBD-nya dipergunakan untuk membelanjai pegawai, sedangkan belanja modalnya hanya berkisar 1-15%. Sebagai konsekuensinya, anggaran untuk layanan publik, pembangunan daerah, dan pemberdayaan ekonomi rakyat sangat minim. Sudah begitu, dalam banyak fakta di lapangan, anggaran untuk layanan publik dan pembangunan itu pun masih sering disunat.

Untuk diketahui, sebagian besar pemasukan APBD berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, pihak yang paling berkontribusi dalam memberikan pemasukan kepada APBD adalah rakyat. Tetapi, kita menemukan sebuah fakta: meskipun rakyat-lah yang paling berkontribusi melalui berbagai jenis pajak, tetapi mereka hanya mendapat porsi paling kecil dari anggaran itu.

Ini menjelaskan kepada kita bahwa pola penyusunan anggaran di daerah masih sangat jauh dari kepentingan rakyat. Sebagian besar anggaran masih mengabdi kepada kepentingan birokrasi yang korup; dan, itu berarti konsumsi. Sangat sedikit anggaran yang diperuntukkan untuk sektor produktif.

Model penganggaran seperti ini adalah pemborosan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, biaya operasional pejabat daerah sangat mahal; mulai dari persoalan pengadaan kantor, mobil dinas, rumah dinas, pakaian dinas, dan lain-lain. Kedua, membengkaknya jumlah pegawai pemerintah. Terkadang, penerimaan pegawai tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sudah begitu, pegawai yang melimpah itu terkadang tidak produktif. Ketiga, pembengkakan anggaran operasional biasanya menjadi lorong menuju korupsi.

Sebaliknya, meskipun merupakan pembayar pajak terbesar, rakyat justru menerima porsi paling kecil.  Di sini, kita melihat pula bahwa pemerintah daerah belum kreatif dalam mencari sumber pendapatan yang lain di luar pajak. Kalaupun ada sumber lain, paling-paling itu mengandalkan investasi asing. Tetapi dampak dari keberadaan investasi asing ini justru lebih buruk: seringkali terjadi perampasan tanah rakyat, pencemaran lingkungan, perampokan kekayaan alam, dan kekerasan terhadap warga sekitar.

Buruknya penganggaran APBD di daerah dipengaruhi beberapa hal: Pertama, buruknya kepemimpinan politik di daerah, khususnya Bupati/walikota dan DPRD. Kedua, minimnya partisipasi rakyat dalam mengontrol penyusunan anggaran dan proses pengalokasiannya.

Kedepan, persoalan semacam ini sudah harus diatasi. Beberapa terobosan yang bisa diambil antara lain: Pertama, membatasi penerimaan pegawai dan lebih mengoptimalkan fungsi dan kapasitas pegawai negeri yang sudah ada. Kedua, memangkas biaya operasional pejabat yang tidak perlu dan tidak mendesak, misalnya: mobil dinas tidak perlu mewah, kantor Bupati/walikota tidak perlu megah, biaya perjalanan dan kunjungan ke berbagai daerah luar negeri harus dikurangi, dan lain sebagainya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut