Pedagang Pasar Sentral Kendari Tuntut Kios Gratis

pedagang.jpg

Ratusan pedagang pasar sentral Kendari, yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 [GNP 33 UUD 1945], menggelar aksi massa di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, selasa (01/4/2014).

Dalam aksinya para pedagang menuntut pemerintah kota Kendari agar memberikan kesempatan kepada para pedagang bisa menempati kios-kios di pasar sentral Kendari secara gratis.

“Pasar sentral Kendari itu dibangun dengan menggunakan dana APBD sebesar Rp 122 milyar. Dana APBD itu kan uang rakyat,” kata Hasrun, aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), yang mendampingi para pedagang.

Hasrun mempersoalkan adanya pemungutan uang muka oleh Pemkot Kendari kepada para pedagang. Menurutnya, pemungutan itu uang muka itu mengarah pada penyalah-gunaan anggaran.

“Pungutan uang muka ini tidak ada landasan hukumnya. Tidak diatur dalam Peraturan Walikota,” terangnya.

Untuk diketahui, selain menggelar aksi massa di kantor Gubernur, para pedagang juga menggelar aksi di kantor DPRD kota Kendari, Kantor Kejaksaan Negeri Kendari, dan kantor Walikota Kendari.

Di kantor DPRD Kedari, massa aksi tidak bertemu dengan seorang anggota DPRD pun. Alhasil, karena kecewa, massa aksi pun melakukan aksi simbolis penyegelan kantor DPRD Kendari.

Sementara di kantor Kejari Kendari, massa aksi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran terkait pungutan uang muka oleh Pemkot Kendari terhadap para pedagang. Pihak Kejari menerima laporan tersebut dan mendesak para pedagang mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.

Di kantor Walikota Kendari, massa aksi mempertanyakan komentar Walikota Kendari, Ir Asrun, di sebuah media Online, bahwa pihaknya akan mengutamakan pedagang pasar sentral yang lama untuk menempati kios di pasar sentral baru.

Namun, bagi para pedagang, pernyataan Walikota itu bersifat diskriminatif karena membeda-bedakan antara pedagang lama dan pedagang baru.

“Semua pedagang ini adalah warga. Dan mereka punya hak yang sama untuk berjualan di pasar sentral sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” kata Hasrun.

Selain mengangkat isu terkait hak pedagang mendapatkan kios gratis, massa aksi GNP 33 UUD 1945 ini juga menuntut adanya penataan ulang terhadap penempatan pedagang dan zonasi kelompok jualan.

“Ini sudah tidak sesuai dengan pemerintah no.122 tahun 2007 dan peraturan Menteri Perdagangan no. 70 tahun 2013,” kata Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Tenggara, Badaruddin.

Tak hanya itu, GNP 33 UUD 1945 juga menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kota Kendari yang mencapai 300%. Menurut massa aksi, kenaikan PBB tiga kali lipat itu sangat membebani rakyat banyak.

Organisasi yang turut bergabung dalam aksi GNP 33 UUD 1945 ini adalah: Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sultra, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Kerukunan Pedagang Pasar Sentral Kota Kendari (KPPS), Koalisi Muda Pedagang Aspiratif Sultra (Kompas)

Hayadin Manaf

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • deni

    pemerintah sudh bijak