Partisan dan Non-Partisan Gerakan Anti-Korupsi

SETELAH melalui proses panjang pencarian dan seleksi, Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menghadap Presiden, sabtu (28/8), untuk menyerahkan dua nama calon pimpinan baru KPK, yaitu Bambang Widjayanto dan Dr Mohamad Busyro Muqoddas.

Kedua sosok ini disambut “hangat” oleh publik, khususnya kalangan intelektual dan aktivis LSM, karena memiliki track-record yang baik dalam perjuangan melawan korupsi dan dikenal tidak berpolitik. Kategori yang terakhir ini terasa janggal bagi saya, justru karena kita sedang berbicara soal strategi memberantas korupsi.

Korupsi dan politik memang kait-mengkait, tetapi bukan berarti bahwa kehadiran politik yang melahirkan korupsi. Ini ada kaitannya dengan pernyataan Lord Acton, “Power tends to corrupt,”—“kekuasaan itu cenderung korup”.

Tidak Ada Garansi

Ada keyakinan yang terus berkembang akhir-akhir ini, bahwa kaum non-partisan bisa memelihara objektifitas dan jauh dari penunggangan kelompok tertentu. Alih-alih menjadi pencipta “objektifitas”, kaum non-partisan justru seringkali menjadi “pendukung lugu” dari kekuasaan yang sangat kuat.

Ada banyak pentolan aktivis mahasiswa, pimpin serikat buruh, ataupun Ornop/LSM, yang ketika masuk dalam ranah kekuasaan dan pengambilan keputusan politik, mereka tidak dapat menyembunyikan keberpihakannya pada sebuah kekuatan politik tertentu.

Politik bukan ruang kosong, melainkan ruang pertentangan dan perebutan pengaruh antara kepentingan berbagai sektor sosial di masyarakat. persoalannya bukan pada usaha menghindar dari berbagai kepentingan itu, tetapi bagaimana menentukan keberpihakan yang benar kepada mayoritas, yaitu rakyat.

Dalam banyak kasus, kenyataan mengkonfirmasi bahwa tidak sedikit kekuasaan yang mengabdi dan melayani rakyat dengan baik, dan sejarah mencatat itu dengan gilang-gemilang.

Dari berbagai kecenderungan yang ada, saya cenderung melihat bahwa penomor-satuan atau pengutamaan non-partisan sangat terkait dengan strategi neoliberal untuk mendeformasi Negara. Dalam hal ini, hubungan antara Negara dan rakyat yang dulunya bersifat langsung, hendak diperantarai dengan kekuatan non-politik dan non-pemerintah, misalnya LSM/NGO.

Saya juga cenderung melihat hal ini sebagai alat demobilisasi dan depolitisasi gerakan-gerakan sosial dan politik akar rumput.

Persoalan Korupsi

Korupsi adalah persoalan mentalitas; karenanya, juga persoalan budaya. Menurut seorang sosiolog terkemuka, Thamrin Amal Tomagola, korupsi sangat melekat dengan kultur warisan feodalisme, dimana  pejabat merasa berhak mengasai harta negara menjadi milik pribadi.

Sastrawan terkemuka Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, pernah menjelaskan, “korupsi itu tumbuh dari jaman feudal. Selain bawahan harus tunduk pada atasan, bawahan juga harus memberi upeti pada atasan, dan seterusnya naik-naik.” Tapi, si bawahan tadi menindas rakyat banyak. Ketika barat mulai masuk, tradisi tadi disebut sebagai “korupsi”.

Setelah Indonesia merdeka, banyak orang biasa yang mendadak menjadi birokrat dan mengejar “impian” kaya raya dengan sangat mudah. Seperti ditulis seorang Soviet, M Simonia M, perkembangan penting paska kemerdekaan adalah berkembangnya capital birokrat yang terbentuk bukan atas dasar kegiatan wiraswasta yang wajar, melainkan dengan melalui penyalah-gunaan dana-dana pemerintah dan penyalah-gunaan kekuasaan Negara.

Di jaman Soeharto, situasi itu semakin terlembaga dengan baik, dimana aparatur dan pengusaha pencari kekayaan sesaat duduk satu meja dengan kekuasaan Soeharto, dan tidak ada tekanan moril ataupun politik terhadap mereka.

Selain itu, Bung Pram juga punya penjelasan sangat sederhana namun sangat padat tentang bagaimana korupsi sekarang ini masih terus lestari. Bung Pram berkata; “Korupsi adalah karena tidak seimbangnya antara produksi dan konsumsi. Orang Indonesia ini hidup konsumtif, dan kurang berproduksi.” Karenanya, selama produksi dan konsumsi tidak berjalan seimbang, maka selama itu pula korupsi akan tetap ada.

Butuh Gebrakan Politik

Karena itu, perdebatan soal strategi anti-korupsi tidak bisa dipisahkan dengan politik, soal-soal penggunaan kekuasaan. Disini, gerakan politik punya kelebihan, yaitu tidak sekedar mengkritisi habis-habisan perilaku korup dari luar dinding kekuasaan, tetapi sekaligus dapat menggantikan kekuasaan dan sistim yang korup tersebut.

Berbeda dengan non-partisan, yang sekedar mengandalkan kapasitas personal atau organisasi non-politik, gerakan politik bisa mengakomodir dan mempersatukan spectrum masyarakat yang sangat luas dalam satu blok atau alat politik. Dan, karena itu, gerakan politik lebih punya “gigi”, dan hal itu sangat diperlukan untuk strategi anti-korupsi yang berjangka-panjang.

Saya sangat merasa, bahwa strategi anti-korupsi yang bagaimanapun, jikalau tidak tersangkut-paut dengan persoalan pergantian sistim atau tatanan politik, maka itu hanya akan seperti mengobati penyakit tumor dengan menggarut-garutnya.

Tanpa adanya industrialisasi dan produktifitas ekonomi, mengikuti alur pemikiran Pram, maka akan sulit untuk menghilangkan korupsi dalam kehidupan politik dan masyarakat kita.

Pertama, gerakan politik ini harus menarik partisipasi luas masyarakat, dari berbagai sektor sosial dan golongan, melalui posko-posko anti-korupsi di berbagai tempat. Dengan begitu, rakyat akan menjadi “kamera CCTV yang hidup” dan akan mengontrol pejabat atau siapapun yang berusaha melakukan korupsi.

Kedua, sangat sulit rasanya untuk menanamkan minpi Negara tanpa korupsi, jikalau budaya dan sistim politiknya tidak berubah. Dengan kekuasaan politik, kita bisa memiliki peran yang lebih besar untuk menggeser perubahan sosial, budaya, dan politik di masyarakat.

Ketiga, untuk melancarkan pembersihan terhadap lembaga dan birokrasi Negara dari aparatur korup, maka diperlukan “tangan besi” politik untuk melakukannya. Kita bisa mengeluarkan dekrit “hukuman mati” bagi seluruh koruptor, misalnya.

Terakhir, sebagai renungan untuk diskusi ini, saya mengutip perkataan Bung Karno; “pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan; pererakan kita itu haruslah pada hakekatnya suatu pergerakan yang ingin merobah sama sekali sifatnya masyarakat, suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai kesulur-sulurnya dan akar-akarnya, suatu pergerakan yang sama sekali ingin menggugurkan sistem imperialisme dan kapitalisme.”

Sigit Budiarto

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • bambangtoyo

    …memang seakan korupsi sudah menjadi ‘budaya’…
    kalau perlu KPK harus ‘belajar’ bagaimana cara pemerintah ‘RRC’ memerangi korupsi secara serius !!

  • hasan masat

    alat produksi sebagai suatu kunci…distribusi kekuasaan dan pemerataan alat produksi hendaknya benar benar menjadi bagian integratif yang dijamin oleh semua komponen kekuasaan negara, termasuk rakyat,kemudian pasar juga hendaknya merupakan akumulasi masing masing posisi tawar berintraksi dan melahirkan semua teriakan yang sama, ketika salah satu pihak mulai culas dan menguntungkan diri pribadi atau golongan…masalah partisan maupun nonpartisan, bukanlah soal substantif, karena dalam sejarah perkembangan indonesia, peralihan prilaku korupsi bisa hilir mudik antara partisan maupun nonpartisan, karena negara belum permanen menjamin ruang kompetisi yang sehat untuk semua pihak, baik yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi. standar elitisitas juga penting dipikirkan dalam strata jabatan kekuasaan..