PRD Dan Tugas Sejarahnya

Di dalam kegelapan sekalipun, kita masih bisa bernyanyi. Bernyanyi tentang kegelapan. Kata-kata Berthold Brecht itu dikutip Budiman Sudjatmiko dalam pidato politiknya saat deklarasi PRD, 22 Juli 1996.

PRD memang dilahirkan di ujung jaman kegelapan: 30 tahun, 8 bulan, 22 hari kekuasaan orde baru. Dengan keberanian bernyanyi di tengah kegelapan, sekalipun berhadapan dengan represi (penculikan, penangkapan, dan penghilangan), PRD berhasil memulai tugas sejarahnya: melawan rezim orde baru.

16 tahun sudah berlalu. Rezim orde baru sudah tumbang. Keadaan politik sudah sangat berubah. Sebagian yang diperjuangkan PRD sudah terjadi: lima paket UU politik dan dwi-fungsi ABRI sudah dicabut. Lantas, apakah tugas sejarah PRD sudah usai?

PRD, seperti ditulis di Manifesto-nya tahun 1996, bercita-cita ingin menegakkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan ini mencakup tiga aspek sekaligus: ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dulu, para pendiri bangsa merumuskannya dengan bahasa sederhana: sosio-demokrasi (Bung Karno) atau demokrasi kerakyatan (Bung Hatta).

Kita sekarang hidup di jaman demokrasi liberal. Demokrasi ini sengaja menceraikan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Mereka hanya mengejar kebebasan politik semata, namun tidak ada demokrasi di lapangan ekonomi. Apalagi di lapangan budaya: sudah pasti produksi kebudayaan didominasi oleh klas yang berkuasa di lapangan ekonomi.

Demokrasi liberal ini, dengan coraknya yang seperti di atas, hanya menjadi “wadah” untuk menampung adonan baru bernama neoliberalisme. Ironisnya lagi, neoliberalisme ini hanyalah topeng baru dari “neokolonialisme”. Yang terjadi, kita kembali menjadi bangsa “terjajah”. Dan penjajah itu sebagian besar berwujud perusahaan multinasional.

Memang demokrasi liberal membuka ruang bagi tumbuh-suburnya ormas dan berbagai organisasi politik. “Kekuatan-kekuatan itu muncul seakan memenuhi apa yang diinginkan oleh demokrasi liberal saat ini,” kata Webby Warouw, salah seorang pendiri PRD, saat berbicara dalam diskusi bertajuk “16 Tahun PRD Dan Penemuan Kembali Jalannya Revolusi Kita” di kantor KPP PRD, Minggu (22/7/2012).

Sayangnya, kata Webby, kehadiran berbagai ormas dan organisasi politik itu tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan rakyat Indonesia sekarang ini. “Tidak ada ormas dan organisasi politik yang sanggup menyelesaikan persoalan mereka. Sekalipun berbagai ormas dan organisasi politik tumbuh bagaikan seribu bunga di taman demokrasi liberal ini,” kata Webby.

PRD sendiri masih eksis di tengah proses-proses tersebut. Sementara itu, banyak kader PRD yang sudah tersebar di berbagai partai politik, parlemen, dan pemerintahan. “Rakyat dan kader-kader partai di semua lini, baik nasional maupun daerah, menunggu komando partai untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan ini,” kata Webby Warouw.

PRD sendiri sempat “galau” menghadapi situasi baru ini. Partai kemudian mengalami perjuangan internal yang sangat sengit. Tak sedikit perjuangan internal itu berakhir dengan friksi dan perpecahan. Namun, perjuangan internal itu harus dianggap sebagai proses pendewasaan partai sebagai sebuah gerakan politik.

Sampailah akhirnya pada Kongres Ke-VII PRD tahun 2010. Kongres inilah yang membawa PRD “menemukan kembali jalannya Revolusi”. Kongres VII berhasil merumuskan problem pokok rakyat Indonesia, yaitu imperialisme. Kongres juga memutuskan untuk mengubah azas PRD dari sosial-demokrasi kerakyatan (Sosdemkra) menjadi Pancasila.

Banyak yang sinis dengan perubahan azas ini. Kok bisa Sosdemkra diturunkan menjadi Pancasila, katanya. Tapi, bagi Web Warouw, salah seorang tokoh pendiri PRD, orang yang berpandangan seperti itu berarti “keblinger” dan tidak memahami Pancasila. “Saya secara pribadi mendukung keputusan kongres PRD untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 (asli),” kata Web Warouw.

Web mengatakan, tidak ada pertentangan antara cita-cita sosialisme Indonesia dengan Pancasila dan UUD 1945. “Pancasila dan UUD 1945 sebagai payung bersama untuk memperjuangkan sosialisme Indonesia,” katanya.

Web juga menganjurkan agar PRD mempelajari ajaran Bung Karno dengan sebaik-baiknya dan sepenuh-penuhnya. Sebab, katanya, ajaran Bung Karno masih sangat relevan untuk menjawab persoalan bangsa saat ini.

Terkait metode perjuangan, jurnalis yang pernah bekerja di koran Sinar Harapan ini menganjurkan agar kader-kader partai tidak lagi mempertentangkan antara jalan ekstra-parlementer dan parlementer. Baginya, kedua jalan itu sejak dulu hingga sekarang sudah digunakan oleh PRD.

Sementara itu, Faisol Reza, mantan pengurus KPP-PRD, mengajak untuk mendiskusikan PRD sebagai partai terbuka. “segmentasi PRD, dalam hal perekrutan, mendidik kader, dan memperluas jaringan, tidak berkembang seperti partai-partai lain,” kata Reza.

Partai-partai lain, kata Reza, berhasil menarik minat segmen luas masyarakat. Sedangkan PRD sendiri masih bergerak pada segmen yang terbatas. Ini membuat PRD tidak begitu berpengaruh secara politik.

Sementara Nuraini, mantan pengurus PRD lainnya, mengajak merefleksikan perjuangan PRD sejak 16 tahun yang lalu. “Saya kira, tugas politik kita tetap tidak berubah, yakni melakukan perubahan. Dan perubahan itu harus disandarkan pada massa-rakyat,” katanya.

Hanya saja, kata Nuraini, perjuangan untuk perubahan akan menjadi sangat mungkin kalau PRD berkuasa. Namun, pada kenyataannya, PRD secara institusional masih berada di luar kekuasaan.

“Sejak sekarang PRD harusnya berani menempatkan kader-kadernya yang punya kapasitas untuk masuk di panggung-panggung kekuasaan. Sekalipun panggung kekausaan itu melalui kekuatan orang lain,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono, berbicara panjang-lebar mengenai perubahan-perubahan penting dalam perjuangan PRD. Terutama mengenai perubahan azas PRD, yakni dari sosdemkra menjadi pancasila.

“Keputusan itu tidak jatuh dari langit. Perubahan azas ini melalui proses sejarah dan perdebatan yang cukup panjang. Ini juga hasil pembacaan terhadap sejarah masyarakat Indonesia dan kekhususan-kekhususannya,” kata Agus Jabo.

Dulu, kata Agus Jabo, PRD terkesan memaksakan situasi konkret mengikuti keinginan teoritis. Akibatnya, teori semakin berjarak dari praktek. Sekarang, katanya, persoalan kita bukan sekedar soal bagaimana mengadopsi teori-teori yang berkembang di negara-negara lain, tapi dalam soal bagaimana membumikan teori-teori revolusioner itu di Indonesia.

“Pancasila pernah dipergunakan para pendiri bangsa dalam mengusir kolonialisme dan imperialisme,” tegasnya.

Sayangnya, kata Jabo, banyak orang mengeritik Pancasila tanpa mempelajari secara mendalam pemikiran para penggagasnya. Ironisnya lagi, mereka menumpang cara-pandang teori barat untuk menghakimi pancasila.

Agus Jabo menegaskan, tugas sejarah PRD adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Namun, proses penyelesaian tugas sejarah itu memerlukan dua tahapan, yaitu revolusi-nasional demokratis dan revolusi sosialis.

Saat ini, karena problem pokonya adalah imperialisme, maka PRD menegaskan tugas pokoknya melaksanakan revolusi nasional-demokratis. “Kita harus membebaskan bangsa Indonesia dari dominasi imperialisme dan feodalisme,” tegas Agus Jabo.

Agus Jabo juga menjelaskan, perjuangan nasional-demokratis ini mengharuskan adanya penyatuan berbagai kekuatan nasional. “Ini mengapa PRD membuka tangan untuk bekerjasama dengan berbagai kekuatan politik lain,” katanya.

Sudah 16 tahun perjalanan PRD. Dirgahayu PRD…tetap teguh kukuh berlapis baja untuk mengemban tugas sejarahmu!

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut