Partai Oposisi Costa Rica Menolak Masuknya Kapal Perang AS

SAN JOSE: Partai-partai oposisi Costa Rica mengecam keputusan majelis legislatif negeri itu untuk memberikan otoritas atas masuknya 46 kapal perang AS dan 7000 pasukan marinir, yang digambarkan sebagai tindakan illegal dan melanggar kedaulatan nasional negerinya, demikian dilaporkan Prensa Latina, Sabtu (3/7).

Ijin ini, diputuskan Jumat kemarin oleh 31 suara melawan delapan, memberikan lampu hijau kepada pasukan AS untuk memasuki teritori nasional Kosta Rica, antara 1 Juli hingga 31 desember mendatang, dengan dalih memerangi perdagangan narkoba.

Partai politik Costa Rica seperti Accion Ciudadana (PAC), Frente Amplio (FA) dan Unidad Social Cristiana (PUSC) yang mengekspresikan penolakan terhadap keputusan itu, berpendapat bahwa kekuatan penghancur dari kapal, helicopter, dan marinir itu tidak sebanding dengan ancaman diakibatkan oleh perdagangan narkoba.

Surat kabar La Nacion melaporkan, selain kapal perang dengan kapasitas dapat mengangkut 200 helikopter dan pesawat tempur, mereka juga membawa frigate, kapal dengan dua lambung, lainnya kapal seperti USS freedom, yang memilik kapasitas menyimpan kapal selam dan punya rumah sakit.

“pemberian ijin untuk masuknya sejumlah pasukan AS adalah sama dengan memberi cek kosong. Kami tidak bisa mendukung aksi illegal, kami tidak akan mengijinkan konstitusi dihancurkan,” ujar wakil PUSC Luis Fishman.

Carmen Granados, anggota parlemen dari CAP, mengatakan bahwa sebagian besar kekuatan ini telah melanggar kedaulatan nasional.

Legislator FA José María Villalta mengingatkan kembali bahwa perjanjian bilateral 10 tahun yang lalu hanya mengijikan kapal penjaga pantai untuk masuk, tapi tidak untuk kapal perang induk untuk kepentingan konflik dan militer.

Villalta mempertanyakan kondisi apa untuk menjamin pemberian ijin tersebut, sejak personil AS menikmati kebebasan bergerak dan dapat melaksanakan segala kegiatan yang diperlukan untuk menunjang misinya.

FA juga berpendapat, pertimbangan situasi geopolitik yang telah mengijinkan angkatan laut memasuki wilayah yang dikehendaki Washington sebagai bagian dari ruang pengaruh.

Legislator mengingatkan bahwa AS telah memberlakukan “strategi dominasi sempurna” di kawasan ini, yang meliputi tindakan opensif seperti kudeta militer di Honduras dan pembangunan basis militer di Kolombia.

Wakil oposisi mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi untuk melawan keputusan majelis legislative, sejak mengijinkan kapal perang, pesawat tempur, helicopter, pasukan marinir untuk memasuki negeri itu dan melanggara kesepatan yang dibuat satu dekade yang lalu.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut