Parpol Dan Korupsi

Korupsi masih terus membelit bangsa ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan, sepanjang Januari hingga Juli 2012 terdapat 285 kasus korupsi di Indonesia. Jumlah uang negara yang dicoleng dalam kurun waktu itu mencapai Rp 1,22 triliun.

Korupsi pun dinobatkan sebagai masalah besar. Seiring dengan itu, para peneliti mulai menarik kesimpulan, bahwa lembaga politik—DPR dan Parpol—sebagai institusi terkorup. Bahkan, profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris terang-terangan menuding parpol telah menjadi pilar praktek korupsi.

Parpol di Indonesia memang sangat korup. Tidak ada yang membantah kesimpulan tersebut. Akan tetapi, mengisolasi persoalan korupsi hanya sebatas di ruang politik, khususnya parpol dan parlemen, bisa berujung pada blunder. Ini hanya akan memperkuat angin depolitisasi.

Selain itu, mengurung isu korupsi terbatas di ruang politik juga tidak menyentuh akar persoalan. Bagi kami, persoalan korupsi harus dilihat dengan cakrawala berfikir yang luas, mendalam, dan ilmiah. Karena itu, pendekatan sejarah dan ekonomi-politik tak bisa ditanggalkan.

Secara historis, praktek korupsi sudah ada sejak jaman feodalisme. Bentuknya: penyerahan upeti kepada raja. Begitu kolonialisme merambah nusantara, praktek ini tidaklah ditumpas. Bahkan, kolonialisme mempertahankan praktek itu demi tujuannya sendiri: mengikat loyalitas pembesar-pembesar pribumi.

Kolonialisme juga bangkit dan ambruk karena korupsi. Tahun 1799, kongsi dagang terbesar saat itu, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), mengalami kebangkrutan akibat korupsi. Pejabat kolonial dan pembesar pribumi, seperti dicatat Multatuli alias Douwes Dekker, juga tak segan bersekongkol untuk memeras rakyat.

Selain itu, korupsi juga terkait dengan sistem ekonomi. Sastrawan terkemuka Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, pernah bilang, “korupsi terjadi karena konsumsi lebih besar dari produksi.” Penjelasan Bung Pram memang terkesan sangat sederhana. Tetapi penjelasan itu langsung menukik ke akar persoalan.

Struktur ekonomi Indonesia sangat tidak produktif. Bangsa ini pun tidak punya kapasitas untuk menjadi bangsa produktif. Semua ini, lagi-lagi, tidak terlepas dari praktek kolonialisme selama ratusan tahun. Kolonialisme telah membabat semua potensi bangsa ini untuk mengembangkan kapasitas produktifnya.

Sebaliknya, selama ratusan tahun, kolonialisme hanya menjadikan Indonesia sebagai negara penyedia bahan baku, tenaga kerja murah, pasar bagi produk negeri kapitalis maju, dan tempat penanaman modal asing. Pedagang Tionghoa, yang berusaha merintis ekonomi produktif, juga ditumpas oleh kolonialisme dengan kebijakan diskriminasi dan pembantaian massal.

Revolusi nasional tahun 1945 seharusnya menghentikan struktur ekonomi kolonialistik ini. Baru saja upaya itu  mau dilakukan, negara-negara imperialis sudah berebut untuk menguasai kembali negeri ini. Revolusi nasional pun kandas di tahun 1965.

Sejak orde baru hingga sekarang, ekonomi nasional sangat bergantung kepada kapital asing. Ketergantungan itu—modal, teknologi, dan sumber daya—membawa malapetaka: lahirnya lapisan elit bermental makelar. Kalaupun ada yang jadi pengusaha, seperti di jaman orde baru, itupun karena selalu “menyusu” pada kekuasaan.

Neoliberalisme memperparah kondisi itu. Ia merontokkan Industri nasional yang susah payah dibangun itu. Neoliberalisme hanya menempatkan Indonesia sebagai tempat pembuangan barang-barang atau kelebihan produksi di negara-negara maju. Kita hanya menjadi bangsa konsumen dan pedagang.

Pembangunan sumber daya manusia kita juga terhambat. Praktek komersialisasi pendidikan menyebabkan mayoritas rakyat Indonesia tidak bisa mengakses pendidikan yang bermutu. Akibatnya, sebagian besar tenaga kerja kita—dan mereka ini objek praktek upah murah—adalah lulusan SD dan SMP.

Lagi pula, penyakit dalam sistem politik kita tak terlepas dari kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme hanya menempatkan politik sebagai sekrup untuk melayani proses akumulasi keuntungan (profit). Instrumen-instrumen politik yang diciptakan, termasuk Parpol, tak lebih sebagai alat untuk menjaga kesinambungan proses akumulasi keuntungan.

Karena itu, menjawab korupsi di tubuh parpol tidak bisa dengan solusi gampangan: transparansi keuangan parpol. Korupsi juga tak bisa diperangi hanya dengan mengobarkan kebencian terhadap parpol.

Bagi kami, korupsi harus hanya mungkin ditumpas melalui perombakan struktur ekonomi-politik negara. Kehidupan ekonomi harus diproduktifkan dan didemokratiskan. Di bidang politik, partisipasi politik rakyat harus dibangkitkan (bukannya didepolitisasi). Dan di lapangan budaya, sisa-sisa budaya feudal dan konsumerisme harus disingkirkan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut