Pansus HTI Ditolak, Mahasiswa Melawan

CUKUP lama ditunggu-tunggu, Rapat Paripurna DPRD Riau justru membawa hasil yang sangat mengecewakan. Setelah melalui perdebatan, sekitar pukul 20.40 WIB tadi malam, sebagian besar fraksi di DPRD menolak pembentukan Pansus HTI.

Dari tujuh fraksi di DPRD Riau, hanya fraksi Demokrat yang menyatakan setuju dengan pembentukan pansus HTI. Sedangkan enam fraksi lainnya, yaitu Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, dan fraksi gabungan, menyatakan menolak pembentukan pansus HTI.

Seratusan massa Posko Perjuangan Rakyat Meranti (PPRM) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPEL) pun sangat kecewa. Sejumlah aktivis langsung menggelar orasi di ruang sidang paripurna itu. “Hari ini, kawan-kawan, kita kembali menyaksikan keberpihakan anggota DPRD kepada pihak pemodal. Rupanya, mereka telah lupa bahwa mereka duduk di sini karena dipilih oleh rakyat,” kata Desri Kurnia W, sekjend Serikat Tani Riau (STR), saat berorasi.

Di luar gedung DPRD, mahasiswa berusaha memblokade pintu keluar. Mereka memasang badan untuk mencegah anggota DPRD meninggalkan lokasi. Namun, polisi segera dikerahkan untuk membongkar barikade tersebut.

“Terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dan Polisi. Polisi berusaha membuka jalan dan mengawal anggota DPRD keluar dari kantor,” kata Desri kepada Berdikari Online.

Dua orang mahasiswa, Rido dan Dian, yang berusaha memasang spanduk di pintu keluar, sempat terseret sejauh tiga meter oleh sebuah mobil anggota DPRD. Keduanya pun mengalami luka lecet dan keseleo.

Selain itu, di tengah-tengah aksi dorong-dorongan itu, polisi berusaha menangkap dua orang aktivis: Agun Sulfira dan Bambang Aswendi. Melihat hal ini, mahasiswa berusaha untuk mencegah penangkapan.

Tuntutan pembentukan Pansus HTI

Sekitar pukul 05.00 WIB, aktivis AMPEL sudah bergerak dengan memasang spanduk besar di gerbang utama DPRD Riau. Spanduk itu berisi tiga tuntutan, yaitu: cabut SK Menhut nomor 327/2009, usir PT.RAPP, PT. SRL, dan PT. LUM dari kabupaten kepulauan Meranti, dan sahkan Pansus HTI.

Kemudian, pagi harinya, sekitar pukul 10.00 WIB, giliran ratusan massa PPRM dan AMPEL yang mendatangi kantor DPRD. Dengan menggunakan kertas karton, massa menyusun huruf-huruf menjadi sebuah kalimat: “Tolak HTI RAPP”.

Kepada Berdikari Online, koordinator aksi ini, Desri Kurnia W, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada DPRD agar segera merealiasikan pembentukan Pansus HTI.

“Jika pansus HTI ini tidak dibentuk, maka perusahaan HTI dengan leluasa akan merampas tanah dan sumber-sumber penghidupan rakyat banyak,” kata Desri Kurnia saat menyampaikan orasinya.

Untuk diketahui, aktivis PPRM dan AMPEL sudah berbulan-bulan mendesakkan agar DPRD segera membentuk pansus HTI. Selain menggelar aksi massa, mereka juga pernah membangun tenda selama 20-an hari di depan kantor DPRD.

Saat itu, aktivis PPRM dan AMPEL berkali-kali mendapatkan intimidasi dan serangan dari para preman. Namun, para aktivis tetap maju terus dan memilih bertahan dalam posko tersebut.

Selain itu, PPRM dan AMPEL juga pernah menggelar Dzikir Akbar untuk menolak HTI di kabupaten kepulauan Meranti. Ada banyak tokoh masyarakat dan ulama kabupaten kepulauan Meranti yang hadir.

Dengan keputusan DPRD dalam sidang paripurna tadi malam, berbagai aspirasi mahasiswa dan rakyat banyak itu telah diabaikan. “Ini merupakan bukti penghianatan DPRD terhadap rakyat kepulauan Meranti,” kata Desri Kurnia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut