Pancasila Menolak Aspirasi Keagamaan?

Pancasila dan Agama kerap dibuat bersimpang jalan. Seperti sekarang, ketika politik identitas sedang pasang naik, Pancasila dipanggil sebagai obat penangkalnya. Seolah-olah Pancasila menolak aspirasi agama.

Benarkah Pancasila menolak aspirasi agama?

Sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, sebetulnya adalah pengakuan (rekognisi) terhadap kehidupan dan kemerdekaan beragama rakyat Indonesia. Politik rekognisi ini tidak hanya berlaku bagi pemeluk agama samawi, tetapi juga bagi penghayat dan penganut kepercayaan.

Sayang, penggunaan redaksional “Ketuhanan yang Maha Esa”, seperti dipakai di UUD Proklamasi 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950, membuka peluang penyangkalan (misrekognisi) terhadap kepercayaan leluhur.

Dan itulah yang terjadi di era Orde Baru. Saat itu Negara hanya merekognisi 5 agama sebagai agama resmi. Akibatnya, pemeluk agama di luar agama itu dan penghayat kepercayaan mengalami misrekognisi.  Agama-agama yang lahir di Nusantara, seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Parmalin, dan lain-lain, tidak mendapat tempat di tanah-airnya sendiri.

Sayang, politik misrekognisi Orba itu masih kita warisi hingga sekarang melalui pencantuman agama resmi di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penganut aliran kepercayaan dan agama leluhur belum mendapat ruang pengakuan.

Sebetulnya, rumusan orisinil Sukarno di pidato 1 Juni 1945 lebih tepat. Rumusan Sukarno itu hanya memakai: Ketuhanan. Tentu saja, rumusan itu sangat bisa mengakomodir keragaman jalan ber-Tuhan di bumi Nusantara ini.

Lalu, jika kemerdekaan beragama diakui, bagaimana menyalurkannya?

Pancasila jelas tidak menolak aspirasi atau perjuangan politik keagamaan. Tentu saja, asalkan aspirasi itu tidak membahayakan eksistensi Negara Kesatuan RI. Asalkan tidak melabrak konsensus bersama yang disebut Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945: mendirikan suatu negara “semua buat semua”.

Karena itu, dalam pidato 1 Juni 1945 Sukarno menyebut dua koridor aspirasi keagamaan. Pertama, perjuangan keagamaan harus melalui jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Artinya, perjuangan keagamaan harus melalui jalan demokrasi.

Sukarno membayangkan demokrasi sebagai “kawah Candradimuka”, yang bergolak-mendidih karena pertarungan gagasan dan cita-cita politik. Namun, sekalipun bergolak dan mendidih, demokrasi tetap bisa menjadi kanal yang mempertemukan berbagai gagasan dan cita-cita politik di atas kepentingan bersama.

Demokrasi memungkinkan semua anggota bangsa bisa menyumbang gagasan untuk Indonesia yang lebih baik. Termasuk di dalamnya anggota bangsa yang ingin menyumbang gagasan yang bercorak ajaran agamanya.

Konsekuensinya, setiap warga negara punya hak untuk turut serta mewarnai kebijakan politik negara sesuai warna ajaran agamanya, asalkan melalui jalan demokratis. Dia bebas untuk berhimpun, membangun kekuatan politik, dan memenangkan banyak-banyak wakilnya di badan perwakilan.

Konsekuensinya lagi, aspirasi keagamaan dengan jalan paksaan, apalagi menggunakan kekerasan dan terorisme, tidak dibenarkan oleh Pancasila.

Kedua, perjuangan keagamaan harus dengan cara berkebudayaan. Maksudnya, perjuangan itu harus tetap menjaga toleransi dan prinsip saling menghormati satu sama lain. Perjuangan itu tidak boleh melukai realitas kebhinekaan kita.

Pancasila menolak perjuangan agama yang berbau “egoisme agama” tertentu. Sebab, egoisme agama, apalagi jika overdosis, bisa mengeras menjadi senjata politik pecah-belah.

Bagaimana dengan aspirasi yang disampaikan melalui pekikan keras di jalanan? Kalau pekikan keras itu konsekuensi dari macetnya saluran beraspirasi di parlemen, tentu saja itu sah. Apalagi, Negara menjamin hak menyatakan pendapat di muka umum.

Mungkin ada yang bertanya lagi, bagaimana jika kelompok yang sejak awal memang anti-Pancasila menggunakan jalan demokrasi untuk pelan-pelan mendelegitimasi dan menggulung Pancasila seperti kasus Perda Syariah di berbagai daerah?

Saya kira, dalam kasus itu jalan demokrasi tidak salah. Salah terbesarnya ada di kaum nasionalis dan progressif: kaum nasionalis terlalu lama bertungkus lumus dalam kepentingan sempit dan jangka pendek sehingga abai mengawal nilai-nilai kebangsaan, sedang kaum progressif sibuk menjaga “kesuciannya” dengan mengambil jarak dari politik.

Pesan saya: berhenti mengutuki kegelapan, nyalakan terang dengan memenangkan Pancasila!

Rudi Hartono, pimred berdikarionline.com dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut