Pancasila Dan Tantangan Kebangsaan Di Abad 21

Pada tahun 1945, saat Bung Karno merumuskan Pancasila, gagasan nasionalisme lagi naik daun. Terlebih bagi negeri-negeri terjajah, termasuk Indonesia, yang memerlukan nasionalisme sebagai senjata mengusir kolonialisme.

Namun, setelah 68 tahun kemudian, dunia sudah berubah. Orang-orang menyebut dunia sekarang sebagai era “globalisasi”. Dunia yang makin terglobalisasi itulah, meminjam bahasa Kenichi Ohmae, “menyebabkan negara bangsa tak ubahnya artefak peninggalan abad ke-18 dan ke-19”.

Inilah era kapitalisme yang beroperasi dalam skala global. Pasar global telah mengintegrasikan ekonomi nasional. Dan aktor-aktor ekonomi global, seperti TNC/MNC, punya kekuatan yang lebih besar dan sanggup mengendalikan negara bangsa. Di sisi lain, akibat perkembangan teknologi informasi, efek jarak jauh (time-space distanciation) makin menghilang.

Efek teknologi di abad 21 melampaui batas-batas yang diimajinasikan manusia abad 19, yakni negara bangsa. Imajinasi orang sekarang adalah dunia tanpa batas-batas lagi. Dalam konteks itulah, banyak yang beranggapan, konsep kebangsaan menjadi rapuh. Menurut mereka, apa yang dibayangkan orang sekarang bukan lagi sebuah komunitas bernama bangsa, melainkan sebuah komunitas yang lebih besar: warga dunia.

Di sini, banyak orang yang mempertanyakan Pancasila dalam konteks dunia yang terglobalisasi ini. Maklum, salah satu prinsip dari Pancasila adalah peri-kebangsaan. Apakah kebangsaan versi Pancasila itu masih relevan?

Rupanya, fenomena seperti yang kita bahas diatas sudah diperkirakan oleh Bung Karno, sang penggali Pancasila. Dalam kursus Pancasila di Istana Negara, pada Juli 1958, Bung Karno menyebut fenomena ini sebagai “paradoks historis”.

Apa “paradoks historis” itu? Penjelasan Bung Karno sederhananya begini: Di satu pihak, perkembangan abad ke-20 mendekatkan manusia satu sama lain akibat perkembangan lalulintas (darat, laut, dan udara), telepon, telegram, radio dan lain-lain. Di pihak lain, bangsa-bangsa atau umat manusia ini malah memisahkan dirinya dalam gerombolan-gerombolan besar ke dalam negara nasional. Yang menarik, Bung Karno melihat fenomena ini sebagai keharusan yang berdiri di atas fakta-fakta objektif. Keharusan ini, kata Bung Karno, didorong oleh susunan atau cara manusia dalam berproduksi. Jadi, bagi Bung Karno, perkembangan ini—berkembang dan menghilangnya negara bangsa—tidak terlepas dari corak produksi kapitalis.

Bung Karno punya dasar untuk argumentasinya. Ia mencontohkan kondisi Jerman pada abad ke-17. Saat itu, ketika ekonominya belum terindustrialisasi, Jerman masih merupakan negara kecil-kecil. Namun, ketika ekonomi kapitalistik mulai tumbuh, mereka tak bisa lagi tumbuh hanya dalam lingkup negara kecil-kecil. Mereka butuh negara yang lebih besar, yakni negara nasional. Namun, seperti dikatakan Karl Marx, kebutuhan pasar yang lebih luas, yang dibutuhkan bagi barang-barang hasil produksinya, membuat kaum borjuis tidak boleh puas meringkuk hanya dalam satu negara. Meminjam bahasa Marx, “mereka bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, mengadakan hubungan-hubungan di mana-mana.” Inilah yang memaksa borjuis Eropa menjelajah negeri-negeri pra-kapitalis di abad ke-18 hingga abad ke-20. Ujung-ujungnya mereka melakukan kolonialisasi. Bahkan, lantaran persaingan merebut pasar baru itu, antara sesama negeri kapitalis terjadi benturan.

Inilah esensi dari perang: kalau diplomasi dengan lidah gagal, maka solusinya adalah diplomasi dengan peluru. Berbekal penjelasan marx di atas, yang juga sangat mempengaruhi Bung Karno, kita bisa menyimpulkan, “globalisasi saat ini tidak lepas dari tuntutan kapitalisme yang butuh beroperasi dalam skala dunia.” Kapitalisme mutakhir membutuhkan organisasi politik yang lebih besar dari skala negara-bangsa. Tak heran, lahirlah pengelompokan-pengelompokan baru, seperti Uni Eropa, APEC, dan lain-lain.

Dan untungnya Bung Karno seorang marxis. Ia menjadi sadar, bahwa kapitalisme hanyalah salah satu fase dalam perkembangan masyarakat. Dan, perkembangan kapitalisme ini, yang dirongrong oleh kontradiksi internalnya, yakni pemilikan alat produksi yang sifatnya individual dan tujuan produksi yang bersifat sosial, akan menciptakan perjuangan klas yang hebat dan membawa kapitalisme pada keruntuhannya. Kapitalisme akan digantikan oleh sosialisme.

Karena itulah, Bung Karno menggariskan, tujuan akhir dari perjuangan rakyat Indonesia adalah “menyelenggarakan sosialisme ala Indonesia atau sosialisme yang berdasarkan Pancasila.” Karena itu, bagi Bung Karno, bernegera atau memiliki negara bernama “Republik Indonesia” ini bukanlah tujuan akhir.

Negara ini, kata Bung Karno berulangkali, hanya alat untuk memperjuangkan masyarakat adil dan makmur alias sosialisme Indonesia. Inilah yang membuat kebangsaan Indonesia sangat jauh dari chauvinisme. Bahkan, seperti dijelaskan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, kebangsaan Indonesia justru sangat tidak dapat dipisahkan dari semangat internasionalisme. Seperti dikatakannya: “Nasionalisme hanya bisa hidup subur di dalam taman sarinya internasionalisme. Internasionalisme hanya dapat hidup subur jikalau berakar di buminya nasionalisme.” Bung Karno juga berulangkali mengutip Gandhi: My nationalism is humanity. Artinya, nasionalisme Indonesia hanyalah jembatan menuju kemanusiaan yang universal, yakni suatu masyarakat dunia yang di dalamnya tidak ada lagi ‘exploitation de l‘homme par l‘homme’ dan ‘exploitation de nation par nation’. Artinya, Pancasila—yang memadukan kebangsaan dan internasionalisme; antara perjuangan nasional dan cita-cita sosialisme—memang sengaja disusun oleh pendiri bangsa senafas dengan perkembangan zaman atau hukum objektif sejarah perkembangan manusia.

Beruntunglah kita, bangsa Indonesia, diwarisi oleh para pendiri bangsa kita sebuah nasionalisme yang bervisi sosialisme. Artinya, di tengah meluasnya perlawanan terhadap kapitalisme global, nasionalisme Indonesia tetap relevan. Dan, Pancasila kita, yang jelas-jelas anti-kolonialisme dan anti-kapitalisme itu, akan tetap relevan dalam menjiwai perjuangan rakyat Indonesia mencapai masyarakat adil dan makmur.

Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut