Pancasila Dalam Praktek

Sudahkah Pancasila menjiwai penyelenggaraan negara? Sebagian besar kita akan menjawab: belum sama sekali. Kita akan merujuk pada jutaan kenyataan di lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara: penggusuran, pemiskinan, PHK massal, perampasan tanah rakyat, pendidikan mahal, biaya kesehatan selangit, dan masih banyak lagi.

Lalu, apakah itu berarti ada problem pada penerapan Pancasila? Sebab, sampai sekarang, kendati masih banyak pejabat atau politisi yang mengaku pancasilais, namun praktek kebijakan dan sikap politik mereka sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Sebelum melangkah jauh menggeledah problem ‘penerapan’ ini, ada baiknya kita menelusuri lebih dahulu momen historis apa—atau keadaan seperti apa—yang membentuk cita-cita pendiri bangsa mengenai Pancasila. Ini penting agar ada penanda untuk membedakan mana wilayah cita-cita dan mana realisasinya.

Menurut Airlangga Pribadi, seorang pengajar di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, momen historis yang melahirkan Pancasila adalah penginterupsian atau pemutusan total terhadap alam kolonialistik.

Saat itu, menurut Airlangga, para pendiri bangsa memperjuangkan sebuah Republik baru yang tidak hanya bebas dari kolonialisme, tetapi juga ekonomi kapitalistik dan politik liberalistik. “Sembari mengajukan alternatif berupa sosialisme,” kata Airlangga.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, yang menganggap proses kelahiran Pancasila tak lepas dari keinginan memberi ‘pandangan hidup’ kepada sebuah bangsa yang hendak merdeka, terlepas dari belenggu kolonialisme dan imperialisme, agar bisa berumah-tangga sendiri secara adil dan makmur.

Dengan demikian, kita bisa menangkap satu kesimpulan mengenai momen historis yang melahirkan Pancasila, yaitu perjuangan sebuah bangsa untuk keluar dari alam kolonialisme dan mencita-citakan sebuah masyarakat adil dan makmur. Tentu saja, supaya masyarakat adil dan makmur itu bisa terwujud, maka segala bentuk sistem yang menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi, termasuk kapitalisme, harus disingkirkan jauh-jauh di alam Indonesia merdeka,

Problem ‘penerapan’

Sejauh ini, lambang garuda Pancasila masih menempel di dinding-dinding kantor pemerintah. Dalam setiap kesempatan berpidato, setiap pejabat dan politisi masih mengaku berpedoman kepada Pancasila. Lalu, ada begitu banyak produk perundang-undangan yang menyebut Pancasila dalam konsiderannya. Akan tetapi, seperti kita ketahui, praktek kebijakan penyelenggaraan negara sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Kenapa bisa demikian? Bagi anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, penyebabnya adalah penghayatan terhadap Pancasila yang hanya sebatas di level kognitif, tetapi sampai penjiwaan pada militansi.

“Kenyataan itu terjadi dari level masyarakat hingga penyelenggara negara,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara itu, bagi Yakobus Mayongpadang, seorang politisi PDI Perjuangan, selama ini Pancasila masih sebatas sebuah visi, belum menjadi praktek kehidupan dan pola hidup keseharian.

“Pancasila itu harus hadir dalam pola kehidupan, cara berbicara, cara berfikir dan cara bertindak,” katanya.

Yang dikatakan Yakobus ada benarnya. Lihat saja, ada politisi yang tiap hari mulutnya komat-kamit tentang pancasila, tetapi terjerat kasus korupsi. Juga, hampir semua partai politik mengaku mempedomani Pancasila, tetapi mereka nyaris tidak punya keberpihakan terhadap rakyat.

Yakobus sendiri membagi tiga bentuk pemahaman orang Indonesia terhadap Pancasila: (1) tidak paham sama sekali tentang Pancasila; (2) sangat faham pancasila tetapi tidak mempraktekkannya; dan (3) faham tentang Pancasila tetapi kebingungan cara menerapkannya.

Pendapat sedikit berbeda diajukan oleh Retor AW Kaligis. Menurut doktor sosiologi di Universitas Indonesia ini, di masa Bung Karno Pancasila diletakkan sebagai ideologi perjuangan, namun diredusir oleh rezim Orde Baru sebagai ideologi kekuasaan.

“Philosofische grondslag diturunkan derajatnya menjadi formalisme butir-butir budi pekerti ala P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila),” katanya.

Proses peredusiran ideologis tersebut, menurut Retor, telah membuka peluang bagi proses akumulasi modal dan pemusatan penguasan sumber-sumber ekonomi di tangan segelintir orang. “Ini sejalan dengan kepentingan orde baru,” paparnya.

Nah, dalam konteks itulah, Agus Jabo melihat proses penghianatan Pancasila pertama kali dilakukan saat pengesahan UU Penanaman Modal Asing tahun 1967. “Itu menjadi karpet merah bagi kembalinya kolonialisme. Dengan sendirinya, Pancasila dikubur hidup-hidup saat itu,” paparnya.

Dengan masuknya neokolonialisme, yang disertai berbagai perangkat ideologisnya, nilai-nilai dan pemikiran ideologis bangsa Indonesia pun tersingkir. Begitu pula dengan pengikisan terhadap semangat tolong-menolong, kolektivisme, dan gotong-royong. Pancasila pun ditinggalkan.

Pancasila di era reformasi

Pada saat reformasi bergulir, ada semangat anti-orde baru yang sangat kuat. Cilakanya, semangat itu disusupi juga semangat anti-Pancasila dan anti-UUD 1945. Padahal, pancasila dan UUD 1945 pada masa orba telah turut dilemahkan.

“Pengidentikan Pancasila dengan pola indoktrinasi P-4 orba dan diperalatanya Pancasila sehingga seolah-olah melegitimasi orba menjadi pemicu orang mulai meninggalkan Pancasila,” kata Eva Sundari.

Ini terlihat jelas, misalnya, dengan hilangnya Pancasila dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah. Ini berakibat sangat fatal: bangsa Indonesia, termasuk di kalangan pemuda, kehilangan pandangan hidup dan nilai filosofis bangsanya.

Tetapi hilangnya Pancasila tidak hanya di lembaga negara. Massa rakyat pun, kata Eva Kusuma Sundari, seperti kehilangan pegangan berbangsa. Ini ditandai dengan meluasnya praktek kekerasan, diskriminasi terhadap kaum minoritas, menguatnya fundamentalisme, dan lain-lain.

Saat ini, penyelenggara negara berpedoman pada neoliberalisme. Padahal, seperti diungkapkan Airlangga Pribadi, neoliberalisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Neoliberalisme menghantam ketahanan sosial, semangat musyawarah dan gotong-royong, cita-cita keadilan sosial dan religiusitas yang berkeadaban, yang kesemuanya itu menjadi raison d’etre dari eksisnya Republik Indonesia,” katanya.

Ini makin nyata dengan pembatalan 200-an Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Belum lagi, kabar tentang puluhan UU yang sengaja dipesan oleh pihak asing.

Sistim politik kita, yang makin berbasiskan demokrasi liberal, juga sangat bertolak-belakang dengan Pancasila yang menghendaki “sosio-demokrasi”, yakni demokrasi yang tidak hanya kebebasan politik semata, tetapi juga demokratisasi di lapangan ekonomi dan sosial-budaya.

Dengan demikian, rezim sekarang tidaklah Pancasilais dan tidak berpedoman pada UUD 1945. Mereka terang-terangan membokongi cita-cita para pendiri bangsa (founding father)  dan proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945. (Ulfa Ilyas, Rusdianto, Agus Cahyono)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut