Oliver Stone, Amerika Latin dan Indonesia

Opini Gita Wirjawan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, mengenai Nasionalisme Ekonomi (Kompas/7 Oktober 2010) menuai banyak tanggapan kontra karena pandangannya dianggap justru menafikan kedaulatan ekonomi. Tema mengenai kedaulatan belakangan memang seolah menjadi tidak penting seiring dengan semakin terintegrasinya kita (Indonesia) dengan logika pasar bebas dihampir semua sektor kehidupan. Kedaulatan kemudian hanya menjadi konsumsi akademis bagi para “penikmat” kajian-kajian kritis dan selalu berakhir tragis ketiga berhadapan dengan logika Negara yang justru dibanyak aspek menganggap kedaulatan menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan apalagi ketika berhadapan dengan “kuasa besar”. Namun tidak banyak dari kita yang tahu bahwa di belahan dunia lain yang justru “sedapur” dengan negara Paman Sam terdapat beberapa negara di kawasan Amerika Latin yang sedang giat berusaha menerjemahkan dan mempraktekkan kedaulatan dalam makna yang sebenarnya.

Oliver Stone & Revolusi Bolivarian

Apa yang sedang terjadi di kawasan Amerika Latin inilah yang coba dipotret seorang sutradara langganan Academy Award, Oliver Stone, melalui film bergenre dokumenter dengan durasi sekitar 120 menit yang berjudul South of The Border. Film ini, menurut Stone, bertujuan untuk mengkhabarkan bahwa dibagian selatan Amerika sedang terjadi perubahan yang jarang disorot dan sebaliknya para pemimpin di kawasan ini sering menjadi objek propaganda “hitam” media barat.

Meski film ini berisi wawancara dengan beberapa presiden di kawasan Amerika Latin, antara lain; Hugo Chavez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil), Christina Kirchner (Argentina) dan suaminya yang juga mantan presiden Nestor Kirchner, Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador), dan Raul Castro (Cuba). Namun Stoner lebih fokus mendokumentasikan keberhasilan Venezuela dibawah Hugo Chavez dengan Proyek Bolivarian-nya. Lalu bagaimana sebenarnya proses pembangunan yang sedang terjadi di negeri Simon Bolivar itu?

Michael Lebowitz, menyatakan bahwa pembangunan yang sedang gencar di Venezuela pada dasarnya bertumpu pada tiga aspek, yaitu: (1) pembangunan manusia (human development), (2) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, (3) kepemilikan sosial dan pengambilan kebijakan berbasis partisipasi dalam komunitas dan tempat kerja. Dan menurutnya lagi, konstitusi Venezuela sangat mengakomodir ketiga aspek diatas sebagai alternatif atas logika kerja neoliberalisme. Ketiga aspek ini tidak hanya menjadi lip service atau retorika politik belaka namun lebih dari pada itu dia terejawantah dalam kebijakan ekonomi politik pemerintahan Chavez.

Mengenai pembangunan manusia misalnya, dalam rangka meningkatkan produksi pangan yang dikemas dalam kebijakan “Kedaulatan Pangan” melalui kerjasama bilateral dengan China yang disepakati pada bulan April lalu, pemerintahan Chavez akan mengiri petani-petaninya bersekolah di universitas-universitas terkemuka di Tiongkok. Atau misalnya melalui kebijakan yang disebut Canaima, Kementerian Pendidikan Venezuela tahun ini akan memberikan 768 ribu laptop mini secara gratis untuk kelas 1 dan 2 tingkat Sekolah Dasar. Selanjutnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya kebutuhan pangan melalui kebijakan “Kedaulatan Pangan” yang bertujuan untuk menghindari ketergantungan terhadap produk impor, maka pemerintahan Chavez mengambil langkah serius dengan mengucurkan dana sekitar kurang dari setengah milyar bolivar pada tahun 1998 hingga 20 milyar bolivar pada tahun 2009. Karena program ini pula sehingga Venezuela berhasil mengurangi angka malnutrisi dari 21 % menjadi 60% pada periode yang sama. Selain itu, Chavez juga menasionalisasi perusahaan Agroislena milik Spanyol yang menyediakan bahan-bahan pertanian. Terakhir, dan ini yang saya kira penting, terkait kepemilikan sosial dan partisipasi dalam pengambilan kebijakan. Ini bisa terlihat pada program yang disebut “Tiznados River Socialist Agrarian Project”, program ini berupa pendirian perusahaan produksi pangan milik negara dengan berbasis partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap komunitas lokal, dan menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dibanding pencapaian profit. Selain itu, sejak 4 tahun terakhir rakyat Venezuela telah mengorganisir diri dalam dewan-dewan komunal. Tiap dewan beranggotakan sekitar 150 keluarga di daerah perkotaan. Sementara di daerah pedesaan dan masyarakat adat, tiap dewan terdiri 20 dan 10 keluarga.

Dewan-dewan inilah yang menjadi jembatan aspirasi terhadap pemerintah dan juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing anggota dewan dengan mendiskusikan banyak hal termasuk melakukan diskusi rutin menyangkut konstitusi Negara.

Sejalan dengan tiga pondasi serta prakteknya diatas, Chomsky dalam New World of Indigenious Resistance, melihat bahwa spirit yang melandasi setiap aktivitas kehidupan masyarakat di Amerika Latin pada umumnya dan Venezuela pada khususnya adalah spirit “comunalidad” dan “interculturalidad”. Yang dalam konteks Venezuela bisa diartikan bahwa dalam keberagaman tetap terjalin semangat komunalisme. Spirit ini pula yang secara substansial melandasi keteguhan prinsip Chavez untuk mempertahankan kedaulatan Negara, sekali lagi tanpa tawar menawar.

Kita: Indonesia

Kasus Venezuela yang saya paparkan diatas bukan berarti tanpa cela karena disana sini juga masih terdapat banyak kekurangan. Namun yang membuatnya berbeda karena sejak awal semua kebijakan dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Di banyak aspek kita tentu sangat berbeda dengan Venezuela sehingga sangat rumit untuk mengadopsi ide-ide perubahan ala Chavez hingga menjadi manifest di bangsa ini. Namun yang mungkin membuat kita sama adalah bahwa dibanyak aspek kedaulatan kita sedang diuji ketangguhannya. Bangsa ini bukan hanya dipusingkan dengan persoalan perbatasan yang selalu mengundang kisruh tapi juga soal pilihan platform pembangunan yang seringkali justru harus “menggadaikan” sedikit demi sedikit kedaulatan yang kita miliki. Dan parah nya karena harus menjadikan rakyat yang seharusnya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi menjadi korbannya.

Venezuela dan beberapa negara di Amerika Latin juga sedang menghadapi berbagai macam persoalan menyangkut kedaulatan dan di banyak kasus selalu berhadapan vis a vis dengan negara seteru utamanya, Amerika Serikat. Namun perlahan-lahan tapi pasti mereka terus membenahi diri dengan pilihan platform pembangunan yang betul-betul berbasis partisipasi aktif masyarakat sehingga kosa kata “kedaulatan” menjadi ritme aktivitas masyarakat mereka tiap hari dan tidak hanya menjadi konsumsi intelektual namun miskin makna dan pengejawantahan.

Akhirnya, mengutip seorang Taoist terkenal, Lao-Tzu yang mengatakan bahwa seorang pemimpin dikatakan baik ketika apa yang dilakukannya membuat rakyatnya selalu merasa sedang merawat diri sendiri. Betulkah kita sedang merawat diri kita sendiri?

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Tapi sampai kapan? Bangsa Indonesia Menemukan Pemimpin yang progresiv Muslim Negarawan, sehingga kita tidak tergantung oleh asing…..Who next Progressive Leader

  • Yos Bere

    sebaiknya pemimpin negara kita merespek apa yang dilakukan Hugo. bukannya membuat banyak program tetapi realitas sasaran dari program yang dubuat tidak tercapai, lebih baik membuat tiga program inti seperti yang dibuat oleh Hugo. kita harus malu.

  • Pingback: PENERAPAN TEORI DEPENDENSI STUDI KASUS DI NEGARA-NEGARA AMERIKA LATIN | Think, Write, and Share()