Nilai Demokrasi Dalam Pancasila Kita

Pancasila.jpg

Tulisan Sdr. Bahtiar, Kepala Sub Direktorat Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, yang berjudul “Pancasila dan Demokrasi”, dimuat di Republika tanggal 4 Juni 2013, harus dikritisi. Tulisan tersebut dibangun dari pengertian yang salah kaprah mengenai Pancasila dan demokrasi.

Menurutnya, Pancasila dibangun dari akar kesejarahan dan falsafah masyarakat Indonesia. Sebaliknya, kata dia, demokrasi dibangun dari akar kesejarahan dan falsafah masyarakat lain. Selain itu, di mata Bahtiar, Pancasila merupakan abstraksi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebaliknya, demokrasi merupakan abstraksi nilai-nilai universal.

Bagi Bahtiar, Pancasila dan demokrasi adalah dua hal yang bertolak-belakang. Seolah-olah pancasila tidak mengandung nilai-nilai demokrasi. Tak hanya itu, Bahtiar juga menuding sejarah masyarakat Indonesia tidak mengenal konsep-konsep demokrasi.

Dalam tulisannya itu, Bahtiar mengartikan demokrasi sebagai kebebasan, persamaan, pluralisme, keterbukaan, rasionalisme, dan legitimasi pilihan rakyat. Saya tidak tahu, dari mana Bahtiar mengambil pengertian demokasi sedangkal ini. Bagi saya, apa yang disebut Bahtiar di atas hanya beberapa ekspresi dari berjalannya demokrasi.

Saya tidak akan menelusuri lebih jauh tulisan Bahtiar itu. Sebab, bagi saya, kalau bangunan berfikirnya sudah salah, maka keseluruhan isinya pun sudah pasti salah semua. Di sini, saya akan mengeritik kesalahan berfikir Bahtiar yang mempertentangkan demokrasi dan Pancasila.

Dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, jelas Pancasila tidak menganulir demokrasi. Sebaliknya, demokrasi atau mufakat menjadi salah satu sila dari Pancasila. Yang jadi polemik dalam perdebatan soal demokrasi saat itu, termasuk bagi Bung Karno, adalah konsep demokrasi apa yang cocok dengan cita-cita bangsa Indonesia, yakni masyarakat adil dan makmur.

Bagi Bung Karno, juga pendiri bangsa yang lain seperti Bung Hatta, konsep demokrasi dari barat kurang cocok dengan cita-cita demokrasi bangsa Indonesia. Pasalnya, konsep demokrasi eropa, yang ditandai dengan parlemen borjuis, hanya memberikan kebebasan/kesetaraan politik belaka, tapi tidak memberikan kesetaraan ekonomi.

Akibatnya, bagi Bung Karno, demokrasi barat itu menjadi pincang. Di satu sisi, seorang buruh bisa menjadi anggota parlemen dan menjatuhkan menteri. Di sisi lain, sebagai buruh dalam relasi produksi kapitalis, ia bisa dipecat kapan saja.

Yang lebih penting lagi, kata Bung Karno, karena alat produksi tetap ditangan kapitalis, maka mereka pula yang mengusai produksi pengetahuan dan sarana propaganda (sekolah, tempat ibadah, televisi, radio, surat kabar, universitas, dan lain-lain). Akibatnya, ketika ada kampanye pemilihan parlemen, maka tetap saja kaum borjuis yang akan mendominasi.

Bung Karno sadar betul bahwa siapa menguasai ekonomi maka dia pula yang akan menguasai politik. Dengan kekuatan modalnya, si kapitalis bisa menggunakan parlemen untuk kepentingannya. Tidak percaya? lihatlah wajah parlemen Indonesia saat ini: makin didominasi oleh kelompok yang punya kapital. Sekarang, untuk menjadi anggota DPR, setiap caleg harus mengeluarkan minimal Rp 1 milyar dan maksimal Rp 6 milyar.

Karena itu, Bung Karno menganjurkan, demokrasi kita–demokrasi Pancasila–haruslah memperjuangkan kesetaraan di bidang politik dan kesetaraan di bidang ekonomi. Atau, bahasa sederhananya: mengawinkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Itulah esensi dari ajaran sosio-demokrasi Bung Karno.

Di sini, demokrasi ekonomi dimaknai sebagai kontrol rakyat terhadap alat-alat produksi (semangat pasal 33 UUD 1945). Wujud konkretnya adalah penyelenggaraan ekonomi-produksi sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan (kerjasama dan tolong-menolong). Dengan konsep demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial akan bisa diwujudkan.

Saya kira, itu relevan dengan pernyataan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 (Hari Lahirnya Pancasila): “Jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.”

Artinya, dari penjelasan panjang di atas, Pancasila tidak menolak demokrasi. Justru demokrasi adalah jiwanya Pancasila. Hanya saja, yang lebih pokok lagi: demokrasi yang dikehendaki oleh Pancasila melampaui konsep demokrasi barat. Kita menghendaki demokrasi yang mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Selain itu, saya juga membantah argumentasi Bahtiar yang menganggap seolah-olah sejarah Bangsa Indonesia tak mengenal demokrasi. Dalam tulisan berjudul Demokrasi Asli Indonesia Dan Kedaulatan Rakyat, Bung Hatta menegaskan bahwa konsep kedaulatan rakyat, termasuk kekuasaan di tangan rakyat, sudah ada dalam masyarakat tua Indonesia.

Konsep demokrasi asli bangsa Indonesia itu disebut “demokrasi desa”. Demokrasi desa ini hidup dan dipraktekkan oleh hampir semua suku bangsa Indonesia dengan karakteristiknya masing-masing. Namun demikian, Bung Hatta bisa mengidentifikasi 5 ciri umum demokrasi desa itu: rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja yang lalim.

Bahkan, kata Bung Hatta, hampir semua hukum adat di Indonesia mengenal konsep demokrasi, yakni: Satu, Rapat, sebagai tempat utusan rakyat mencari permufakatan. Artinya, semua proses pengambilan keputusan harus melalui kesepakatan banyak orang/warga; Dua, Hak Rakyat untuk membantah secara umum (recht op massa-protest).

Dengan demikian, Bung Karno tidaklah sesumbar ketika mengatakan dirinya hanya menggali Pancasila. Artinya, lima nilai (dasar) dalam Pancasila, termasuk demokrasi, sudah ada dalam tradisi dan kebudayan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Hanya saja, memang, demokrasi bangsa kita itu berbeda dengan corak demokrasi borjuis di Eropa. Demokrasi kita, yakni demokrasi desa, lahir dari corak masyarakat komunal/kolektif. Sementara demokrasi borjuis Eropa, dengan parlemennya, lahir dari rahim masyarakat kapitalistik.

Sigit Budiarto, aktivis marhaenis dan kontributor Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut