Neoliberalisme Dan Ketidakadilan Global

Artikel Jason Hickel berjudul “The truth about extreme global inequality”, yang dimuat di Aljazeera tanggal 14 April lalu, boleh jadi membuat banyak orang tersontak. Pengajar London School of Economics itu mengomentari video berjudul “Global Wealth Inequality”, yang diproduksi oleh Grain Media.

Dari Video itu, seperti dipaparkan Jason Hickel, kita menemukan angka-angka yang mencengangkan terkait ketimpangan dalam penguasaan kekayaan global. Di situ dikatakan, 300 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang setara dengan 3 milyar orang atau hampir separuh dari penduduk bumi. Juga, yang lebih buruk, 200 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan 2,7 triliun dollar AS. Sementara 3,5 milyar orang di dunia hanya memiliki 2,2 triliun dollar AS.

Selain itu, kesenjangan antara negara kaya dan miskin juga meningkat. Sejak periode kolonial, ketimpangan negara kaya dan miskin telah meningkat dari 3:1 menjadi 35:1. Sementara ketimpangan antara Eropa dengan negara-negara Selatan telah meningkat menjadi 80:1.

Sebelumnya, Transnational Institute juga menyingkap fakta yang hampir serupa. Menurut Transnational Institute, 0,1% penduduk dunia menguasai 42 triliun dollar atau dua pertiga dari GDP dunia (total 70 triliun GDP dunia). Kekayaan 0,1% penduduk tersebut sebanding dengan 10 kali lipat dari utang Yunani, Irlandia, Spanyol, dan Portugal.

Selain itu, kekayaan 25 milyuner dunia, yang mencapai 827 milyar USD, setara dengan tiga lipat biaya pendidikan Universitas di Inggris atau empat kali lipat biaya pendidikan dasar di negara berkembang. Transnational Institute juga memotret betapa berkuasanya korporasi dibanding negara bangsa. Ini terlihat dari data: kurang dari 1% korporasi dunia, yang sebagian besar bank, mengontrol 40% bisnis global.

Yang menarik dari penjelasan Jason Hickel, bahwa meningkatnya ketimpangan itu tidak terlepas dari kebijakan neoliberal yang dipaksakan oleh institusi, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, terhadap negara-negara berkembang. Hickel, yang mengutip data Robert Pollin dari University of Massachusetts, menyebutkan bahwa negara-negara miskin kehilangan 500 milyar per tahun dari PDB mereka akibat kebijakan tersebut.

83 tahun silam, di hadapan pengadilan kolonial, Bung Karno juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, praktek kolonialisme—yang sangat berkepentingan dengan akses bahan baku, pasar, tenaga kerja murah, dan investasi—telah mengalirkan kekayaan dari negeri jajahan ke negeri-negeri penjajah di Eropa. Bung Karno mengatakan sedikitnya f 1.500.000.000 kekayaan alam Indonesia (Hindia-Belanda) yang diangkut oleh perusahaan asing ke negerinya.

Pada kenyataannya, praktek kolonialisme tidak menghilang sekalipun negara-negara jajahan, termasuk Indonesia, sudah meraih kemerdekaan secara politik. Lewat jubahnya yang baru, yakni neokolonialisme, praktek penjarahan kekayaan dunia ketiga itu terus berlanjut.

Neoliberalisme membuka akses kepada korporasi multinasional, terutama dari AS dan Eropa, untuk menguasai sumber daya alam dunia ketiga. Lalu, dengan menyuap penguasa dan sistem peradilan negara dunia ketiga, korporasi tersebut bisa merampas tanah dan menggunakan infrastuktur dengan pajak sangat rendah.

Belum lagi melalui privatisasi. Bayangkan, BUMN yang dibangun melalui “uang rakyat” selama bertahun-tahun, lalu dijual dengan harga sangat murah kepada korporasi asing. Contohnya: privatisasi Krakatau Steel (KS) melalui skema Initial Public Offering (IPO). Pemerintah menetapkan harga jual saham Krakatau Steel sebesar Rp850 per lembar. Padahal, menurut hitungan para ekonom, harga jual saham Krakatau Steel bisa di atas Rp 1.700 per lembar saham.

Belum lagi, ketika korporasi asing itu menggali keuntungannya di Indonesia, mereka ditopang oleh sistem tenaga kerja murah, pasar tenaga kerja yang fleksibel, pengurangan pajak bagi perusahaan multi-nasional, dan lain-lain.

Lebih parah lagi, model pembangunan neoliberalisme itu justru meninggalkan utang luar negeri yang menggunung bagi negara-negara dunia ketiga. Hingga tahun 2013 ini, utang luar negeri Indonesia sudah mendekati 2000 trilyun. Akibatnya, APBN Indonesia selalu defisit setiap tahun karena kewajiban membayar cicilan utang dan bunganya.

Sudah beratus-ratus tahun, yakni sejak era kolonialisme hingga neoliberalisme saat ini, kekayaan dunia ketiga mengalir ke kantong segelintir orang di negara-negara kapitalis maju. Hal itulah yang menyebabkan hampir 3 miliar orang—hampir separuh dari populasi dunia—hidup dengan pendapatan di bawah 2 dollar AS. Lalu, dari 4 milyar orang yang hidup di negara berkembang, hampir sepertiga tidak bisa mengakses air bersih dan seperlima tidak cukup asupan kalori.

Pilihannya: apakah kita pasrah membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut ataukah kita mau mengubahnya demi masa depan kemanusiaan yang lebih baik?

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut