Neoliberal versus Populisme Kanan?

Tahun 2017 lalu, banyak orang terpapar kepanikan seiring lolosnya kandidat Marine Le Pen ke putaran kedua pilpres Prancis. Marine Le Pen adalah pemimpin Front Nasional yang lahir dari klan politik ultra-kanan. Meski lebih moderat ketimbang  sang ayah—Jean-Marie Le Pen, atribut sebagai politisi rasis tetap melekat padanya. Di putaran kedua Le Pen berhadapan dengan Emmanuel Macron, politisi muda yang mengaku bukan dari aliran kiri ataupun kanan. Posisinya lebih dikenal dengan sebutan centris (tengah), yang pada hakikatnya adalah liberal.

Akibat kepanikan atas lolosnya Le Pen itu, banyak politisi , baik yang aliran tengah maupun kiri serta-merta mengkanalisasi dukungannya pada Macron. Argumentasinya jelas, the lesser evil, mending pilih yang liberal ketimbang jatuh ke ultra-kanan.

Tapi argumentasi ini dibantah oleh Slavoj Zizek, filosuf progresif asal Slovenia. Dalam artikelnya “Don’t Believe the Liberals – there is no real choice between Le Pen and Marcon”, Zizek menganggap situasi di pilpres Prancis ini sebagai “pemerasan” atau paksaan kaum liberal yang tidak menjanjikan suatu prospek yang lebih maju bagi masyarakat. Zizek bahkan menunjuk neoliberalisme itu sendiri sebagai penyebab munculnya populisme kanan yang dipersoalkan. Jadi ketika orang harus memilih Macron untuk menghadang Le Pen, maka orang memilih “sebab” untuk menghadang “akibat”. Seumpama coklat yang disarankan untuk dikonsumsi orang sembelit, sementara coklat itu sendiri adalah penyebab sembelit.

Situasi yang digambarkan oleh Zizek di atas merupakan kenyataan yang terjadi di banyak negara sejak berakhirnya era perang dingin. Polarisasi politik cenderung melahirkan kekuatan konservatif di satu sisi dengan liberal di sisi yang lain. Kekuatan yang lebih progresif hanya bermain di pinggiran.

Sekarang, dalam konteks politik Indonesia di Pilpres 2019, kita digendoruwoi oleh bangkitnya populisme kanan yang konon direpresentasikan oleh figur calon presiden Prabowo Subianto. Pengertian populisme kanan di sini adalah perpaduan antara retorika ekonomi populis (anti elit mapan) dengan politik identitas (suku, ras, agama). Karena (ketakutan) itu, calon pemilih digiring untuk mendukung capres lain, yakni Joko Widodo. Selain bersikap lebih plural, didukung kelompok minoritas serta banyak unsur demokratis lain, Jokowi juga tercitrakan sebagai sosok yang “bersih, kerja, dan merakyat”.

Apakah memang demikian realitasnya?

Kita mulai membedah dari sisi Prabowo Subianto. Bila ditelisik lebih mendalam, retorika ekonomi populis di satu sisi dan permainan politik identitas di sisi lain, tidak dilakoni oleh entitas yang sama. Di dalam kubu ini terdapat unsur-unsur yang memainkan politik identitas, dan mereka nyaris sama sekali tidak bicara tentang ekonomi yang populis; atau setidaknya, tidak memiliki pemahaman yang sama tentang persoalan ekonomi sebagaimana PS. Demikian sebaliknya, unsur yang mengangkat retorika ekonomi populis (dalam hal ini didominasi oleh figur PS) sangat jarang mengangkat politik identitas sebagai jualannya.  Prabowo berbeda dibandingkan Le Pen atau Donald Trump yang mengkombinasikan dua hal tersebut dalam satu hembusan nafas politiknya.

Apa yang terjadi dalam kubu ini sekadar pragmatisme saling memanfaatkan. PS yang sangat ingin berkuasa mengambil resiko melalui jalan kolaborasi dengan unsur-unsur yang mengusung politik identitas. Sementara unsur-unsur tersebut memanfaatkan ambisi Prabowo dengan tujuan politik mereka sendiri yang lebih strategis.

Di sisi lain, di kubu Joko Widodo, belum ada suatu terobosan penting yang dapat menjadi landasan bagi implementasi kedaulatan, kemandirian dan kepribadian nasional (Tri Sakti) sebagaimana yang dijanjikan. Upaya yang dilakukan sejauh ini masih bersifat normatif, sesuai dengan kaidah paraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya.

Terlepas dari sejumlah prestasi yang sudah sering dibahas dan dipuja oleh para pendukungnya, Jokowi sendiri adalah seorang centris (liberal) dengan wajah yang lebih merakyat. Kesimpulan ini bukan didasarkan pada platform di atas kertas yang didaftarkan ke KPU, melainkan di atas  fakta banyaknya kebijakan liberal yang diterapkan selama hampir satu periode kekuasaannya. Selain itu, Jokowi bukan hanya didukung oleh kelompok minoritas dan banyak unsur demokratis, tetapi juga oleh kekuatan modal besar yang selama ini menguasai banyak sektor bisnis strategis.

Bila tesis bahwa neoliberalisme lah yang melahirkan populisme kanan itu benar adanya, maka persoalannya justru ada pada pemerintahan Jokowi. Prabowo punya andil dengan memberi ruang, tapi ruang yang lebih besar justru disediakan oleh situasi ketimpangan sosial, penguasaan lahan dan sumber daya ekonomi oleh segelintir pemodal, serta tingginya biaya pendidikan dan kesehatan yang terkomersialisasi. Persoalan ekonomi ini yang harus menjadi perhatian, pendiskusian serius, dan ditemukan jalan keluarnya.

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut