Negara Dan Perlindungan TKI

Kita kembali harus mengelus dada ketika tersiar kabar tewasnya tiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Kabarnya, ketiga TKI itu tewas diberondong tembakan oleh polisi diraja Malaysia. Ketiga TKI itu diketahui bernama Herman (34) Abdul Kadir (25) dan Mad Noor (28). Ketiganya berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Namun penyebab kematian tiga TKI ini masih tanda-tanya. Ada dugaan kuat bahwa ketiganya korban perdagangan organ tubuh manusia. Ironisnya, seperti dituturkan banyak bekas TKI asal Malaysia, kasus perdagangan organ tubuh memang marak terjadi di Malaysia. Sasarannya adalah TKI yang tidak mempunyai dokumen.

Ini bukan kejadian pertama kali. Menurut catatan Migrant Care, sedikitnya 700 TKI tewas di Malaysia tiap tahunnya. Terkait berbagai kasus itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) cenderung menerima penjelasan Pemerintah Malaysia terkait penyebab kematian tanpa melakukan penyelidikan.

Sayang sekali, dalam setiap kejadian yang seperti ini, pemerintah hanya bisa melontarkan kecaman lisan. Sebagian besar protes itu ditumpahkan di media massa nasional. Tidak ada semacam langkah politik terhadap pemerintah Malaysia: pengiriman nota protes, pemutusan hubungan diplomatik, dan lain-lain. Inilah yang membuat kekerasan dan kekejian terhadap TKI terus terjadi.

Selain itu, pemerintah sendiri kurang berperan dalam menciptakan mekanisme perlindungan kepada TKI di negara tempatnya bekerja. Sebagai misal, negara tidak aktif dalam mendorong negara penerima TKI menciptakan regulasi terkait perlindungan buruh migran. Seharusnya, pemerintah kita bisa memboikot pengiriman TKI ke negara-negara yang tidak ada regulasi perlindungan buruh-migrannya.

Sebelum proses pengiriman, pemerintah mestinya membuat pelatihan: selain soal skill dan bahasa, ada juga pelatihan soal hak-hak buruh migran, pengenalan terhadap kebudayaan negara tujuan, dan bagaimana cara TKI meminta bantuan (KBRI/lembaga terkait di Indonesia).

Pemerintah mestinya aktif mendorong para TKI untuk berserikat. Dengan berhimpun dalam serikat buruh, maka para TKI bisa menggalang solidaritas, melancarkan protes, dan mengungkap berbagai perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi yang dirasakan oleh anggotanya.

Tetapi solusi di atas hanya sebatas jaminan formal. Pada prakteknya, upaya seperti di atas akan sulit diterapkan jika banyak TKI tidak terdata. Apalagi, jika sebagian besar TKI tersebut “terjepit soal ekonomi”. Karena itu, bagi kami, persoalan TKI atau buruh migran ini tidak akan selesai jika tak menyentuh akar masalahnya.

Selain itu, kita juga harus memahami bahwa persoalan buruh migran tidak terlepas dari persoalan imperialisme. Negara-negara imperialis, yang berusaha mempertahankan surplus-nya, membuka pintu bagi masuknya buruh migran dari negara-negara bekas jajahan yang disiap dibayar dengan upah murah.

Selain itu, melonjaknya jumlah TKI di Indonesia adalah cerminan dari intensifnya proses penjajahan atau kolonialisasi di Indonesia. Terutama penghancuran ekonomi nasional Indonesia dan penjarahan sumber-sumber kekayaan alamnya. Hal itu menyebabkan sebagian besar rakyat Indonesia kehilangan mata pencaharian dan termiskinkan. Mereka pun terpaksa menjadi TKI untuk menyambung hidup.

Karena itu, penyelesaian problem TKI tidak lepas dari persoalan politik di Indonesia. Selama politik di Indonesia tidak berdaulat, baik secara politik maupun ekonomi, maka Indonesia akan tetap menjadi “negara penyedia laskar cadangan tenaga kerja ber-upah murah” untuk pasar tenaga kerja dunia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut