Mungkinkah Pemilu 2014 Bisa Menjawab Persoalan Rakyat?

Sebentar lagi hajatan lima tahunan, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), akan digelar. Hampir semua partai politik sudah “tancap gas” untuk menyiapkan diri menghadapi pemilu. Rakyat pun diiming-iming perubahan melalui pemilu tersebut.

Namun, seperti biasa, setiap menghadapi momentum pemilu, kita selalu diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan mendasar: bisakah pemilu mendatangkan perubahan bagi kehidupan rakyat?

Politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Samuel Koto, berkeyakinan bahwa pemilu 2014 mendatang belum bisa diharapkan bisa menjawab persoalan rakyat.

“Saya kira, ini masih pertarungan kekuasaan antar elit politik,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Pemilu 2014 dan Agenda Penyelamatan Bangsa” di kantor Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Kamis (18/4).

Menurut Samuel koto, karakter elit yang akan bertarung dalam Pemilu 2014 mendatang belum berubah. “Ketika pemilu mereka datang ke rakyat, tetapi setelah itu mereka akan menghilang tanpa bekas,” kata dia.

Bagi Samuel Koto, yang paling mungkin dilakukan oleh rakyat dalam pemilu mendatang adalah bersikap kritis. Artinya, kalau ada calon atau figur yang benar-benar bagus sejarah moral, barulah rakyat boleh memberikan suaranya.

Sementara itu, politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Abdul Kholid, mengatakan, ada-tidaknya perubahan dalam perubahan dalam pemilu 2014 tergantung pada kekuatan politik mana yang memenangkan pertarungan kekuasaan.

“Kekuatan yang menang dalam pemilu nanti, itulah yang akan punya kekuasaan menentukan arah politik negara. Termasuk dalam pemanfaatan kekayaan nasional,” ujarnya.

Karena itu, menurut Kholid, yang patut diperiksa adalah agenda ekonomi dari masing-masing partai politik. Agenda ekonomi yang dimaksud adalah soal pengelolaan kekayaan alam nasional.

Kholid sendiri menganggap pemilu 2014 sebagai arena “perebutan alat-alat produksi”. Menurutnya, elit-elit yang akan bertarung dalam pemilu mendatang akan mewakili kepentingan-kepentingan ekonomi.

Seharusnya, menurut Kholid, jika kita mengacu pada konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 1945, siapapun yang memenangkan pertarungan politik harus menempatkan alat produksi sebagai milik bersama demi mencapai kemakmuran bersama seluruh rakyat.

“Saya kira jelas, konstitusi itu mengikat siapapun. Pasal 33 UUD 1945 sejak awal dimaksudkan untuk mengatur pemindahan alat produksi dari tangan kapitalis ke tangan rakyat banyak. Itulah makna sosialisme Indonesia,” kata Kholid.

Kholid sendiri tidak setuju dengan amandemen UUD 1945, khususnya pasal 33 UUD 1945, pada tahun 2002 lalu. Alasannya, amandemen itu telah membuat kapitalisme punya legitimasi konstitusional.

“Sebelum amandemen, kapitalisme di Indonesia tidak punya legitimasi konstitusional. Namun setelah amandemen tahun 2002 itu, kapitalisme sudah memiliki legitimasi konstitusional,” paparnya.

Tetapi Kholid tidak pesimis. Ia yakin, kalau ada kekuatan politik atau tokoh nasional yang berani menegakkan konstitusi, maka perubahan bisa terjadi di Indonesia. Pertanyaannya, adakah kekuatan politik dan tokoh nasional yang seperti itu?

Pendapat kritis disampaikan oleh wartawan Sinar Harapan, Web Warow, yang turut menjadi pembicara dalam diskusi ini. Menurutnya, dengan mengambil pengalaman pemilu 2004 dan 2009, rakyat Indonesia sulit menyandarkan harapan perubahan melalui jalur pemilu.

“Partai-partai dan elit yang dulu kita pilih (pemilu 2004 dan 2009), terbukti korup dan tidak peduli dengan persoalan rakyat. Tidak ada satupun daintara partai-partai itu yang turun ketika rakyat digusur, tanah petani dirampas, atau ketika buruh mogok menuntut haknya,” paparnya.

Namun, Web Waraow tidak menampik kemungkinan menggunakan pemilu untuk kepentingan gerakan. “Pemilu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan gerakan. Tetapi harus jelas, bagaimana rakyat bisa mengontrol wakil-wakilnya yang diutus menjadi anggota DPR/DPRD. Harus ada hukuman ketika mereka berkhianat,” kata dia.

Ia sendiri menganggap tahun 2014 sebagai “tahun persimpangan”, yakni persimpangan antara elit lama atau yang baru untuk duduk di dalam kekuasaan versus rakyat Indonesia yang menginginkan nasibnya menjadi lebih baik.

“Di satu sisi, apakah kita memberikan kesempatan kepada mereka (elit-elit lama) untuk berkuasa kembali atas diri kita. Ataukah, di sisi lain, menciptakan kesempatan bagi rakyat untuk berkuasa atas nasibnya sendiri,” tegasnya.

Web Warouw menegaskan, jika rakyat ingin mengubah nasibnya, tidak ada pilihan lain selain berkuasa. Dalam prakteknya, rakyat tak lagi menyerahkan kekuasaan kepada elit lama, tetapi rakyat sendiri yang harus menduduki kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif, dari pusat hingga ke daerah.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut