Moratorium Penerimaan PNS

Mulai bulan September 2011 mendatang hingga September 2012, pemerintah pusat dan daerah akan mulai menerapkan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setidaknya ini adalah sinyalamen yang sudah dimunculkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) untuk mereformasi layanan publik dan mengatasi pembengkakan anggaran.

Langkah pemerintah ini patut untuk diapresiasi. Jumlah PNS di Indonesia memang sudah terlampau banyak, tetapi kinerjanya masih sangat buruk dan justru menjadi sarang dari praktek korupsi. Selain itu, jumlah PNS yang besar itu juga telah membebani anggaran negara. Menurut catatan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), jumlah PNS di Indonesia per Mei 2011 sudah mencapai 4.708.330 orang atau 2,03 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan beban APBN per tahun mencapai Rp180 triliun untuk gaji PNS termasuk pensiunan.

Selain itu, berdasarkan laporan FITRA, ada 124 dari 497 kabupaten dan kota di Indonesia terancam bangkrut akibat sistem alokasi anggaran belanja daerah yang tidak seimbang dalam APBD. Lebih lanjut, menurut FITRA, ada 16 daerah/kabupaten yang sudah berada diambang kebangkrutan. Penyebabnya: sekitar 60-80% APBD-nya dipergunakan untuk membelanjai pegawai, sedangkan belanja modalnya hanya berkisar 1-15%. Sebagai konsekuensinya, anggaran untuk layanan publik, pembangunan daerah, dan pemberdayaan ekonomi rakyat sangat minim.

Selain itu, dari fakta di lapangan, jumlah PNS yang melimpah itu tidak berbanding lurus dengan kinerja dan kualitas layanan publik. Hampir setiap hari terdengar protes atau komplain dari masyarakat mengenai buruknya kinerja PNS tersebut.

Ada beberapa penyebab mengapa kinerja PNS masih buruk: (1) proses perekrutan PNS banyak diwarnai oleh praktek kolusi dan nepotisme. Ada banyak kasus dimana PNS yang berhasil direkrut tidak memiliki kapasitas dan kompetensi pada bidang pekerjaannya. (2) Kurangnya kedisplinan dan dedikasi PNS terhadap pekerjaan dan tanggung-jawab sosialnya. Bahkan, dalam banyak temuan, semangat nasionalisme dan patriotisme PNS sudah meluntur. (2) Pengontrolan dan pengawasan terhadap kinerja PNS juga sangat lemah. Penerapan sanksi terhadap PNS yang indisipliner, mankir, bolos pada jam kerja, dan lain sebagainya, masih belum memadai.

Tetapi, kami juga tidak bisa menyangkal, bahwa buruknya kinerja PNS tidak terlepas dari lingkungan ekonomi politik dan relasi sosial yang membentuk birokrasi di Indonesia. Kita hidup di jaman kapitalisme, bahkan kapitalisme yang neoliberal, dimana pertimbangan untung dan rugi selalu nomor satu. Orang bekerja untuk uang dan keuntungan, bukan bekerja untuk rakyat dan kemanusiaan!

Oleh karena itu, menurut hemat kami, proses moratorium PNS ini saja belum cukup. Tetapi harus ada sebuah gebrakan dari kementerian untuk memperbaiki kualitas dan kinerja PNS di seluruh Indonesia.

Dalam proses itu, kami memandang penting untuk memasokkan kembali semangat nasionalisme dan kecintaan kepada rakyat kepada setiap pegawai negara. Kita harus menanamkan dalam setiap dada PNS itu anjuran Bung Karno—yang dikutip dari sloka   Bhagavad Gita: “Kerjakan engkau punya kewajiban tanpa menghitung akan untung atau rugi, tanpa menghitung-hitung akan apa akibatnya, kerjakan engkau punya kewajiban, jalankan!”

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut