Moratorium Pembangunan Mall

Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan keputusan baru: moratorium izin pembangunan mall baru. Sekalipun terlambat, kebijakan ini patut mendapatkan apresiasi, setidaknya untuk menyelamatkan kota Jakarta dari penuh-sesak bangunan mall dan juga ekonomi rakyat.

Menurut Planolog Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, jumlah mall di Ibukota Jakarta sudah mencapai 170 buah lebih. Jumlah itu sudah melebihi batas ideal dan sekaligus menjadikan Jakarta sebagai kota paling banyak memilik mall di seluruh dunia. Padahal, sejak awal Jakarta dirancang bukan sebagai kota komersil, melainkan sebagai pusat pemerintahan.

Jumlah mall yang tidak terkendali, yang letaknya kadang-kadang saling berdampingan, memang menghadirkan sejumlah masalah. Keberadaan mall itu akan semakin memukul keberadaan pasar tradisional dan usaha ekonomi rakyat. Hal itu akan berdampak lebih jauh pada menyusutnya pangsa pasar bagi barang produksi dalam negeri, khususnya oleh industri dalam negeri dan usaha kecil dan menengah.

Kita tahu, sebagian besar produk yang dijual oleh mall-mall itu adalah barang-barang impor. Kita semakin sulit menemukan barang produksi dalam negeri di pasar-pasar modern. Kalaupun ada, mereka akan dikenakan listing fee yang sangat mahal, sehingga menyulitkan mereka untuk masuk supermarket.

Dulu, pada tahun 1930-an, Bung Karno pernah menyebut: salah satu ciri imperialisme adalah menjadikan negeri kita sebagai pasar penjualan berbagai macam barang hasil industri asing. Dengan demikian, menjamurnya mall-mal perlu dipandang sebagai jaring-jaring imperialis untuk menguasai pasar kita dan memasukkan barang-barang mereka.

Selain itu, pembangunan mall yang diluar kendali, yang tidak ada pengaturan zonazinya, juga menyebabkan terhapusnya ruan-ruang publik, kesemrawutan, dan berkurangnya daerah resapan air. Situasi itu akan membawa Jakarta berada dalam ancaman bencana.

Di luar itu, dalam banyak kasus, pembangunan mall baru juga membutuhkan lahan yang sangat luas. Dengan kondisi Jakarta yang penuh sesak, maka sasaran lahan untuk pembangunan mall baru adalah lahan-lahan milik rakyat dan taman-taman kota.

Sayangnya, sebagaimana dikutip oleh Republika dari pernyataan Fauzi Bowo, moratorium pemberian ijin pembangunan mall ini hanya bersifat sementara, yaitu hingga tahun 2012. Dengan waktu yang sangat singkat begitu, kebijakan moratorium tidak akan berdampak apa-apa.

Seharusnya, jika Pemda DKI memihak kepada ekonomi rakyat, maka yang diutamakan adalah pasar rakyat. Ada baiknya pasar-pasar yang dianggap tradisional itu dikembangkan atau dimodernkan, supaya orang bisa berbelanja di sana dengan tenang dan nyaman.

Sebaliknya, Pemda DKI sangat aktif dalam menggusur pasar tradisional. Ini nampak pada kasus penggusuran pasar Koja dan pasar Barito. Ini menandai keberpihakan Pemda DKI yang sangat minim terhadap ekonomi rakyat, tetapi sangat besar kepada ekonomi swasta.

Selain ancaman mall yang kian nyata, ada juga ancaman dari menjamurnya mini-market hingga ke kampung-kampung. Ini bukan saja mematikan pasar tradisional, tetapi juga membunuh sektor informal (pedagang kaki lima, kios kecil, dan lain sebagainya).

Kita sangat berharap bahwa kebijakan soal pembangunan mall ini tidak sekedar moratorium, tetapi harus ada pengkajian ulang terkait dampaknya terhadap ekonomi rakyat dan kepentingan nasional. Jika ternyata memang sangat merugikan, maka ada baiknya pembangunan mall dihentikan. Dan, ada baiknya pemerintah lebih fokus untuk mengembangkan pasar rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut