Mobilisasi Kaum Tani Gagalkan Operasionalisasi PT.RAPP

Berkat mobilisasi yang dilakukan oleh ribuan petani dari berbagai desa, rencana PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk memulai operasinya di Desa Tanjung Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, kembali menemui kegagalan.

Dengan menggunakan Pompong, sejenis kapal kayu untuk transportasi antar pulau, para petani yang berjumlah 1500 orang bergerak pada tengah malam, yaitu pukul 21.00 WIB, 02.00Wib, dan 05.00 WIB (19/01/11).

Sesampainya di lokasi, dusun Hiu, sekitar pukul 10.00 WIB pagi, ribuan massa kaum tani ini langsung mendatangi kamp-kamp yang sedianya menjadi tempat pasukan Brimob dan pekerja PT.RAPP. Namun, berdasarkan informasi warga, pihak humas PT.RAPP sudah meninggalkan lokasi.

Meskipun begitu, kaum tani tetap bertahan di lokasi dan menggelar orasi-orasi secara bergantian. Tidak lama kemudian, aparat Kepolisian dari Polsek Merbau dan intelkam dari Polres Bengkali mendatangi lokasi, tempat dimana massa sedang berkumpul dan menggelar orasi-orasi.

Aktivis Serikat Tani Riau, organisasi yang menaungi perjuangan para petani ini, mendesak kepada pihak Kepolisian untuk segera membongkar tenda-tenda dan kamp milik PT. RAPP. Tetapi pihak kepolisian tidak menyanggupi permintaan itu, dengan alasan bahwa tidak ada aparat desa dan pihak PT. RAPP yang berada di lokasi.

Setelah melalui negosiasi panjang antara pihak STR dan Kepolisian, maka disepakati untuk menggelar pertemuan dalam waktu seminggu kedepan, dengan menghadirkan semua pihak yang terkait.

Pihak Kepolisian juga menjamin bahwa pihaknya akan memastikan pihak PT.RAPP tidak akan menjalankan aktivitasnya dalam waktu dekat ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Penolakan Perusahaan pengelola HTI Di PUlau Padang yang di motori oleh Serikat Tani Riau kabupaten Kepulauan Meranti Harus menjadi Acuan,Atau rujukan seluruh elemen masyarakat kabupaten kepulauan meranti.Karena Saya selaku ketua DPD LSM LIRA ( Lumbung Informasi Rakyat) wilayah kabupaten kepulauan meranti menilai jika,Pemkab kepulauan meranti.DPRD di duga kuat ada main mata dengan pihak perusahaan pengelola HTI seperti PT RAPP,PT SRL.PT LUM.Jadi tak ada gunanya meminta dukungan nyata dari kedua lembaga tertinggi di wilayah ini, Sebab mereka hanya bisa menjadi penonton yang baik, tanpa memiliki kepedulian atas nasib ribuan petani di wilayah ini yang nasibnya berada di ujung tanduk, akibat keberingasan perusahaan pencaplok kayu hutan alami di tanah gambut.jika memang tak ada main mata, kenapa upaya mereka setengahsetengah, dan terkesan tarik ulur, padahal dampak yang di akibatkan oleh pengelolaan HTI, sudah jelas, yaitu pihak perusahaan melkukan penyerobotan lahan perkebunan masyarakat, hingga terjadinya konflik antar masyarakat yang selama ini hidup rukun dan damai, jadi patut kita bertanya, kemana aturan hukum di negara kesatuan republik indonesia ini, kok tak permah muncul ketika masyarakat menjerit akibat konflik lahan di meranti yang di sebabkan oleh perusahaan HTI

    Defriyanti
    Ketua DPD LSM LIRA Kabupaten kepulauan meranti
    085376356687