MK Didesak Tetapkan Calon Terpilih Pemilukada Pekanbaru

JAKARTA (BO)- Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di jl. Medan Merdeka 7, Jakarta Pusat didatangi puluhan massa aksi dari Suara Rakyat Pekanbaru, Riau. Massa yang berada diluar gedung mendesak MK agar mengambil keputusan yang tidak plinplan terkait sengketa Pemilukada Pekanbaru, Riau.

Sore tadi pukul 16.00 WIB, di gedung Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung sidang terbuka mengenai sengketa Pemilukada Pekanbaru. Sidang kedua yang digelar kemarin terkait dengan surat MK no:63/PHPU-D/IX/2011 tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang yang diabaikan oleh Penjabat Walikota Pekanbaru, Syamsurizal.

Pemerintah Kota Pekanbaru beralasan bahwa keterbatasan anggaran APBD menjadi faktor penghambat dilakukannya PSU. Menanggapi alasan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD sebagai Hakim Ketua di dalam sidang tersebut, merasa heran dengan adanya penundaan PSU, sebab lebih dari tigapuluh kali Pemilukada ulang digelar, baru kali ini terjadi penundaan karena alasan pendanaan.

“Sesuai keputusan MK, maka PSU harus tetap digelar sesuai tenggat waktu 90 hari sejak penetapan putusan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2011 sampai akhir tanggal 22 September 2011,” ungkapnya.

Dalam tuntutannya, masa aksi menyerukan kepastian hukum terhadap Pemilukada Kota Pekanbaru dan meminta ketegasan dalam penegakan putusan MK mengenai penetapan calon pemenang.

Kordinator aksi Suara Rakyat Pekanbaru, Agun Zulfaira, meminta Mahfud MD untuk konsisten dengan pernyataannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia mengatakan pemenang Pemilukada Pekanbaru 18 Mei lalu bisa dilantik jika ditemukan upaya sistematis untuk menjegal pelaksanaan PSU yang telah ditetapkan.

“Kami berharap ada pengesahan definitip dari MK terkait pengunduran PSU Pekanbaru dan adanya upaya sistematis yangh dilakukan oleh Syamsurizal memenangkan pasangan tertentu dalam pemungutan suara ulang” ungkap Agun saat ditemui pihak Humas Mahkamah Konsititusi.

Penunjukan Syamsurizal sebagai Pj. Walikota Pekanbaru oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal pada tanggal 18 juli 2011 lalu, dinilai banyak pihak sebagai langkah interpensi politik untuk memenangkan pihak pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal Muluk yang gugatan Pemilukada ulangnya dikabulkan oleh MK.

“Mutasi 134 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemkot Pekanbaru yang melanggar PP Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132 jelas sekali untuk konsolidasi politik dalam rangka memenangkan istri Gubernur Riau, Septina Primawati”, tambah Agun.
Hingga persidangan MK berakhir digelar, massa yang berada didepan gedung Mahkamah Konstitusi kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Sebelumnya, kubu pasangan Firdaus MT-Ayat Cahyadi (PAS) yang di dukung koalis Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, PKS, PDK, dan partai lainnya, ditetapkan menang telak oleh KPU Kota Pekanbaru atas pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal (Berseri) yang di dukung koalisi Partai Golkar, PKB, PAN, Gerindra, dan partai lainnya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut