MK Dan Penegakan Konstitusi

Sudah satu dasawarsa Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja. Dalam kurun waktu itu, MK telah menciptakan sejumlah terobosan. Tak sedikit hak konstitusional warga negara yang berhasil dipulihkan dan dilindungi.

Seperti kita ketahui, salah satu tugas MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Maklum, dalam satu dekade terakhir, tak sedikit produk UU yang justru bertolak belakang dengan UUD 1945. Bahkan, tak sedikit diantara UU itu yang merampas hak konstitusional warga negara.

Pada tahun 2004, MK menghapus pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota karena telah mengingkari hak warga negara untuk menyatakan keyakinan politiknya dan bertentangan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dihapusnya pasal itu, mantan anggota PKI pun punya hak pilih sebagaimana warga negara lainnya.

Kemudian, pada tahun 2010, MK juga membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) karena dianggap inkonstitusional. MK menilai, UU tersebut telah menghilangkan hak warga negara, khususnya rakyat miskin, untuk mendapatkan pendidikan. Padahal, UUD 1945 tidak memperkenankan adanya perlakuan diskriminatif dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Lalu, pada November 2012, MK juga memutuskan bahwa pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat. MK juga berpandangan, UU Migas telah membuka ruang bagi liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

Terakhir, pada Januari 2013 lalu, MK juga menghapus Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur soal rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI). Bagi MK, keberadaan RSBI/SBI telah menciptakan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Selain itu, adanya pembedaan RSBI/SBI dan non-RSBI/SBI dapat menimbulkan kesan adanya kasta-kasta dalam pendidikan.

Sepak-terjang MK ini disambut suka cita oleh rakyat. Tak heran, banyak warga masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap MK. Di mata publik, di tengah krisis ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, MK muncul sebagai lembaga yang tegas dan independen.

Namun, MK bukan tanpa kelemahan. Bagi kami, MK seharusnya menjadi pengawal setia konstitusi. Dalam konteks itu, MK seharusnya melikuidasi semua produk UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Sekarang ini, ada puluhan produk UU yang sangat berbau neoliberal dan bertolakbelakang dengan prinsip UUD 1945. Diantaranya:  UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas, UU nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, UU nomor 25 tahun 2007 tentang PMA, dan UU nomor 7 tahun 2004 tentang SDA, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,  UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, dan lain-lain.

Sebagian besar UU itu, seperti ditegaskan ekonom UGM Revrisond Baswir, telah melegalisasi praktek neokolonialisme di Indonesia. UU nomor 25 tahun 2007 tentang PMA—yang lebih liberal dari UU PMA 1967—telah membuka peluang bagi korporasi asing untuk mengeruk habis kekayaan alam bangsa Indonesia. Akibatnya, sebagian besar penguasaan SDA kita berada di tangan korporasi asing.

Tak hanya itu, sebagai pengawal konstitusi, MK juga seharusnya memastikan proses penyelenggaraan negara berjalan di atas aras konstitusi. Masalahnya sekarang, hampir semua produk kebijakan yang dihasilkan oleh penyelenggara negara justru didikte dari luar. Terutama oleh Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

WTO, misalnya, punya instrumen yang lengkap yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggotanya, seperti pertanian (AOA), liberalisasi jasa (GATS), hak paten (TRIPS), investasi (TRIMS), dan akses pasar untuk industri (NAMA). Indonesia sendiri anggota WTO. Akibatnya, banyak kebijakan dan produk UU kita mengacu pada instrumen WTO di atas. Tidak percaya? Lihat saja UU Pendidikan Tinggi kita, UU Pendidikan Tinggi, yang baru disahkan DPR pada 13 Juli 2012 lalu, itu sama persis dengan ketentuan WTO dalam GATS (General Agreements on Trade in Services). Lihat pula UU pangan kita yang baru, yang sangat sejalan dengan perjanjian WTO dalam  Agreement on Agriculture (AoA).

Di sisi lain, akibat kecenderungan penyelenggara negara mengabdi pada kapitalisme, banyak hak dasar warga negara yang masih terabaikan, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, pekerjaan, penghidupan layak, dan lain-lain. Padahal, hak-hak dasar itu dijamin oleh UUD 1945 dan wajib dipenuhi oleh negara. Ironisnya, penyelenggara negara sekarang justru menyerahkan layanan dasar itu kepada mekanisme pasar.

MK dianggap sebagai lembaga “superbody” dalam menafsirkan berlawanan atau tidaknya suatu UU terhadap UUD 1945. Artinya, jika MK tidak bersigap menghapus semua UU pro-neoliberal itu, berarti sama saja dengan mengamputasi UUD 1945 itu sendiri. MK juga harus berani mengoreksi penyelenggara negara yang menyimpang dari UUD 1945.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut