Militer Masih Memegang Kontrol Di Mesir

Dewan Militer Mesir, yang saat ini masih memegang kontrol kekuasaan, membubarkan parlemen dan membekukan konstitusi. Bukan hanya itu, Militer Mesir juga memerintahkan pengosongan lapangan Tahrir (pembebasan) mulai hari ini.

Laporan media lokal menyebutkan bagaimana pasukan militer menyisir lapangan Tahrir dan memerintahkan demonstran untuk pulang. Hanya ratusan demonstran yang masih memilih bertahan di lokasi.

Dalam sebuah maklumat yang dibacakan di stasiun TV negara, Dewan Militer menjanjikan akan memegang kekuasan negara hingga enam bulan kedepan, atau setidaknya hingga pemilihan parlemen dan presiden pada September mendatang.

Dewan Militer juga mengatakan akan membentuk Komite untuk mengamandemen konsitusi dan membuat sebuah aturan untuk penyelenggaraan refendum kerakyatan sebagai langkah menyetujui perubahan.

Dan, baik parlemen rendah maupun tinggi sudah dibubarkan oleh Dewan Militer.

Pemilihan anggota Parlemen terakhir pada bulan November dan Desember diyakini telah dipermainkan oleh Partai Nasional Demokrat, Partainya Hosni Murabak.

Sebuah Kabinet karateker yang dibentuk Mubarak hanya berumur pendek karena protes massa rakyat, akhirnya dipertahankan hingga yang baru terbentuk–sesuatu yang sebetulnya tidak diharapkan hingga pemilu terjadi.

Pejabat Militer juga telah menjanjikan akan mematuhi semua perjanjian internasional Mesir, termasuk perjanjian damai dengan Israel yang banyak dicerca orang.

Asosiasi Nasional untuk Perubahan (NAC), yang diketuai oleh mantan pejabat Badan Energi Atom PBB, Mohamed Elbaradei, menyerukan kepada seluruh pendukungnya masih tersisa di lapangan pembebasan untuk segera pulang ke rumah dan mengajukan proposal untuk menggelar aksi setiap hari Jumat untuk tetap memberikan tekanan.

“Sudah waktunya kita menunjukkan kepercayaan kepada Militer,” ujar jurubicara NAC, Nasser Abdel-Hamid.

NAC juga menyerukan pencabutan UU darurat, pembentukan dewan kepresidenan yang terdiri dari perwakilan militer dan “dua orang terpercaya”, pembubaran partai berkuasa, pembentukan pemerintahan persatuan dan komite untuk menulis ulang konstitusi.

Banyak demonstran di Lapangan Pembebasan, termasuk Gerakan Pemuda 6 April dan Gerakan Demokratik Kerakyatan untuk Perubahan, mengancam akan tetap tinggal di lokasi sampai pemerintah memenuhi janjinya untuk membuat konstitusi yang menjamin “kebebasan dan keadilan sosial”.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
Tags: