Politik Kontrol Harga Barang Kebutuhan Rakyat

Kenaikan harga BBM tinggal menghitung hari. Bersamaan dengan itu, harga barang akan sudah bersiap-siap untuk melonjak naik. Kebanyakan kita, rakyat kecil Indonesia, terkadang hanya bisa mengelus dada.

Kenaikan harga, khususnya sembako, memang masalah besar di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, belum ada satupun pemerintahan yang berhasil mengontrol harga sembako agar tetap bisa dijangkau rakyat banyak.

Saat ini, akibat liberalisme ekonomi, harga sembako makin ruwet. Pertama, harga sembako, yang notabene kebutuhan pokok rakyat, sudah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Akibatnya, harga sembako tidak disesuaikan dengan tingkat kemampuan membeli rakyat, melainkan pada keputusan pasar.

Kedua, sebagian besar barang kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, diperoleh atau didatangkan melalui impor. Harga barang-barang ini sangat ditentukan oleh gejolak pasar global. Di sinilah masalahnya: harga barang itu terkadang tidak sesuai dengan realitas ekonomi atau daya beli rakyat Indonesia.

Lebih parah lagi, pada tingkat global, harga komoditi tidak semata-mata karena permintaan dan penawaran, tetapi juga spekulasi. Harga pangan, misalnya, sekarang sudah dipengaruhi pula oleh spekulasi.

Barang-barang kebutuhan rakyat yang lain, seperti perlengkapan rumah tangga dan lain-lain, pun sebagian besar dipasok melalui impor. Akibatnya, banyak aspek kehidupan rakyat yang sangat bergantung di ketiak ‘korporasi besar’.

Ketiga, sebagian besar penyedia atau distributor barang-barang kebutuhan rakyat adalah supermarket atau retail-retail asing. Logika mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebagian besar barang yang dijual atau tersedia di retail-retail itu adalah barang impor.

Keempat, mekanisme pasar yang tidak terkontrol seringkali diwarnai dengan aksi spekulasi dan penimbunan. Untuk mendapat keuntungan dengan cepat, perusahaan distributor atau penampung sering menimbun barang dan melepas barang-barang itu ke pasar satu per satu. Ini sering memicu kenaikan harga secara tiba-tiba dan tak terkendali.

Belajar dari hal-hal di atas, pemerintah seharusnya punya politik untuk mengontrol harga. Hal ini, tentu saja, di mata penganut neoliberal, dianggap dosa atau kejahatan. Akan tetapi, dalam aras kepentingan nasional, hal itu sangat patut diambil oleh pemerintahan-pemerintahan yang mengabdi kepada rakyat.

Pemerintah Venezuela melakukan hal itu. Sejak Juli 2011 lalu, Venezuela punya Undang-Undang khusus untuk mengatur harga agar adil bagi rakyat. Dengan UU baru ini, pemerintah Venezuela punya kekuasaan untuk mengontrol, menolak atau mengijinkan harga keseluruhan barang atau layanan yang diproduksi, distribusikan, dan dipasarkan di dalam negaranya.

Bagi pemerintah Venezuela, kebijakan regulasi harga ini terutama ditujukan untuk melindungi rakyat dari kenaikan harga akibat penimbunan dan spekulasi. Dalam penerapannya, pemerintah mengultimatum semua perusahaan swasta untuk mendaftarkan harga produksi mereka.

Setelah proses pendaftaran, pemerintah akan menugaskan tim khusus untuk mengunjungi pasar-pasar di seluruh negeri guna mengetahui besaran dan variasi harga barang yang dimaksud di pasaran. Temuan dari tim ini akan menjadi acuan untuk penetapan harga.

Setelah melalaui proses pendiskusian, pemerintah pun akan menetapkan harga resmi yang berlaku di pasar Venezuela. Harga resmi barang akan ditempel di masing-masing produk. Pengusaha dan distributor akan dikenai sanksi jikalau menerapkan harga di atas harga resmi. Pengusaha yang melanggar ketentuan itu akan dipenjara paling minimal 6 tahun.

Pemerintah Tiongkok, dalam derajat tertentu, juga mengambil langkah hampir serupa untuk mengontrol harga barang-barang pokok. Tujuannya untuk menekan kenaikan harga yang sangat cepat dan sangat membebani rakyatnya.

Dulu Bung Hatta, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang punya fikiran cemerlang di bidang ekonomi, juga pernah mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan aturan guna mengontrol harga, khususnya beras. Selain itu, Hatta menganjurkan agar pemerintah mengorganisir proses distribusi guna memotong kehadiran pedagang perantara dan tengkulak.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut