Merayakan Pelanggaran Undang- Undang

(Studi Konflik Agraria di Suku Anak Dalam Jambi)

Jarang sekali kita menyaksikan sebuah kejahatan dipublikasi, dipuja-puji, dirayakan dengan pesta kerbau lazimnya pesta bandit—mafioso. Seminggu yang lalu, Selasa tanggal 13 Mei 2013, pesta semacam itu digelar oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi.

Sebuah pesta adat digelar untuk merayakan akhir konflik agraria. Dikatakan bahwa kasus ini sudah “tutup buku” setelah PT. Asiatic Persada memberikan lahan Kompensasi 2000 Hektar kepada Suku Anak Dalam (SAD) Jambi.

Sekalipun hujan kritik datang dari publik bahwa lahan kompensasi bermasalah, para petinggi pemerintah daerah tetap hadir di pesta syukuran itu untuk memberikan legitimasi politik.

Tentang Pelanggaran Negara

Peny Green & Tony Ward menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang dan hak warga negara sebagai ‘Kejahatan Negara’ (State Crime: Governments, Violence & Corruption, 2004).

Pertama, sangat tidak “etis” bagi pemerintah merayakan sebuah pesta ditengah pelanggaran hak asasi manusia yang sudah berlangsung selama 28 tahun.

Hak asasi warga SAD sudah dihilangkan oleh negara sejak tahun 1986 sebagaimana laporan Komnas HAM RI. Sudah lebih dari 3.000 KK menjadi korban. Mereka mengalami kekerasan fisik, perampasan ruang hidup, dan kriminalisasi.

Data berikut ini menggambarkan bagaimana praktek kekerasan fisik terus berlangsung hingga tahun 2013: Tahun 1986—1990an perampasan tanah adat SAD 113 seluas 3.550 Ha; Tahun 1995—2002 perladangan Kelompok Tani Persada seluas 5.100 Ha; Tahun 2004—2008 perladangan SAD Bukit Terawang 600 Ha; Tahun 2010–2011 penggusuran kampung Danau Minang, Sungai Buaian, Jembatan Besi dan Sei Beruang + 1000 Ha.

Kekerasan selalu berujung pada praktek kriminalisasi. Saat ini saja masih ada puluhan petani dan warga SAD yang dibu. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mencabut “pasal karet”: Pasal 21 dan 47 dalam UU Nomor 18/2004 tentang Perkebunan.

Negara tidak pernah menunjukkan rasa hormatnya pada hak konstitusional warga negaranya (SAD): hak hidup layak, rasa aman, hak kesejahteraan, dan lain-lain, sebagaimana UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Semangat penguasa dalam penangan konflik agraria bertolak belakang dengan prinsip kemanusiaan dan kedamaian. Negara tidak punya usaha keras mencegahan terjadinya praktek militeristik sesuai UU Nomor 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS).

Kedua, sejak semula negara bersalah dalam penerbitan ijin usaha perkebunan tersebut, dan membiarkan pelanggaran terus terjadi sehingga bertambah luas dan sengkarut.

Saat beroperasi pertamakali di tahun 1986, PT. Asiatic Persada telah melanggar UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Kementerian Kehutanan baru menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan di tahun 1992 atau tujuh tahun kemudian.

Di tahun 1994, dua anak perusahaan PT. Asiatic Persada: yaitu PT. Jummer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit (MPS), membuka perkebunan sawit secara ilegal dan mengalihkan asetnya tanpa ijin, yang melanggar UU 18/2014 tentang Perkebunan.

Protes masyarakat juga diabaikan negara ketika melaporkan adanya over-laping penguasaan lahan seluas 18.000 Hektar. Dari ijin HGU PT. Asiatic Persada seluas 20.000 Hektar, lahan yang dikuasai dan dieksploitasinya mencapai 38.000 Hektar.

Ironisnya, aparatus hukum tak mampu menjerat perusahaan yang merugian negara (korupsi) akibat perambahan hutan konservasi +1.500 Hektar yang melanggar UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Apakah perusahaan kebal hukum? barangkali tidak, tetapi aparatus negara bekerja bukan untuk melayani rakyat, melainkan kepetingan kapitalisasi tanah dan sumberdaya alam.

Ketiga, Untuk menciptakan ruang bagi praktek kapitalisasi tanah dan SDA, maka UU 5/1960 yang dinilai mengekang kepentingan modal (kapitalisasi) diamputasi negara.

Padahal, UU Pokok Agraria Nomor 5/1960 melarang negara melakukan praktek kapitalisasi atau komersialisasi atas tanah melainkan untuk kebutuhan sosial.

Sumber hukum yang diumumkan terus oleh penguasa dalam menghadapi konflik agraria adalah: UUNo. 18/2004 tentang Perkebunan, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 37/2007 tentang Penanaman Modal, dll.

Produk UU kapitalistik inilah yang dijadikan “tembok kertas” untuk menghalangi tuntutan rakyat. Sebab, didalam UU tersebut prinsip kesetaraan (equality) sama-sekali tidak ada.

Pada akhirnya, negara pura-pura tak berdaya menghadapi tekanan rakyat yang menghendaki agar tanah dipergunakan sebesar-besarnya bagi kebutuhan rakyat sebagaimana perintah konstitusi: Pasal 33 UUD 1945.

Melawan Solusi Manipulatif

Setali tiga uang dengan perusahaan, pemerintah membuat surat maklumat pengusiran SAD dan petani, lalu menawarkan lahan hidup sementara danmengubahnya menjadi lahan kompensasi (lahan kredit) untuk selamanya.

Publik sudah lama mencium aroma korpotokrasi (persekongkolan busuk) antara pemerintah dengan PT. Asiatic Persada dalam pemberian lahan kompensasi 2000 hektar tersebut.

Perusahaan Willmar Group berhasil “cuci-tangan” dari kasus perambahan hutan konservasi dan tanggungjawab hukumnya untuk meng-encalve 3.500 hektar tanah ulayat milik warga SAD.

Pemerintah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru: menutup-nutupi kejahatan perusahaan. Hazel Croal menyebutnya penjahat kerah putih (white collar crime).

Jadi klaim keberhasilan negara dalam menuntaskan konflik agraria dengan mengawinkan pranata adat (hukum adat) dan hukum positif adalah manipulatif.

Dalam konteks ini, negara gagal memulihkan hak masyarakat adat dan martabat petani yang dirampas puluhan tahun—negara gagal membangun pemerintahan bersih dan berkeadilan.

Untuk menghindari solusi manipulatif maka ada dua level penyelesaian konflik yang perlu dibangun: pertama perjuangan bersifat regulatif dan kedua transformatif.

Umumnya pemerintah lokal takut mengambil tindakan “radikal” dengan alasan dipagari peraturan. Belajar pada kasus ini, maka pemerintah bisa melakukan tindakan regulatif dengan mencegah kejahatan perusahaan (corporate crime).

Pemerintah bisa melakukan moratorium atau seperti pengalaman Bupati Kutai Timur, Isran Noor, yang mencabut ijin perusahaan asal Inggris, Churchill Mining. Dengan begitu, medan mediasi konflik bergeser pada upaya pembelaan rakyat dan pencegahan kerugian negara.

Menurut Kriminolog, Maurice Puch, jika hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan tidak memiliki keberartian, tindakan buruk korporasi yang melakukan aktifitas ilegal tidak akan berubah.

Tindakan regulatif ini sangat terbatas pada aktifitas ilegal perusahaan, namun ini merupakan solusi jangka pendek yang maksimal ditengah gempuran modal dan UU Kapitalistik.

Dalam jangka panjang, dibutuhkan perjuangan yang bersifat transformatif untuk merubah tata-kelola agraria (reforma agraria).

Selain mencabut UU kapitalistik yang menghambat terwujudnya reforma agraria, dibutuhkan badan otoritas yang dapat mengadili konflik agraria. Setidaknya ada + 8000 utang konflik agraria di BPN, dan + 19.000 Desa di kawasan hutan yang menunggu penyelesaian.

Badan otoritas reforma agraria ini bertugas melakukan penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah, serta pembangunan infrastruktur pertanian dari hulu sampai hilir yang lebih demokratis.

Perjuangan transformasi tersebut hanyadapat dicapai dengan perjuangan politik. Maka partisipasi politik rakyat dibutuhkan untuk mengusung pemerintahan baru pro-reforma agraria!

Agus Pranata, pengurusSerikat Tani Nasional (STN)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut