Merasa Ditindas, PKL Surakarta Bangkit Melawan

Semut pun akan marah apabila diinjak-injak. Apalagi jika terjadi kepada manusia, tentu perlawanan hanya soal waktu. Begitulah yang terjadi dengan para pedagang kaki lima di Surakarta, Jawa Tengah.

Kemarin, Senin, 14 Maret 2011, ratusan pedagang kaki lima Surakarta mendatangi Balai Kota Surakarta. Mereka menggelar aksi untuk mendesak Pemerintah Kota untuk segera mencabut Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan Pedagang kaki lima.

“Apa yang dilakukan pemerintah kota bukanlah penataan, melainkan penggusuran. Sehingga para pedagang menolak untuk direlokasi,” ujar Sriyanto, salah seorang koordinator pedagang kaki lima.

Menurut pengakuan para pedagang itu, sebagian besar pedagang yang direlokasi masuk ke dalam pasar akhirnya bangkrut total. Pasar Panggung Rejo misalnya, dulnya adalah pedagang kaki lima yang ditampung di pasar, tetapi kini menjadi sepi dan akhirnya bangkrut.

“Para pedagang kaki lima yang awalnya berjumlah ratusan, kini 75% sudah berubah menjadi penganggur,” kata Henri Anggoro, koordinator lapangan aksi Aliansi Pedagang Surakarta kepada Berdikari Online.

Akibatnya, program relokasi menjadi momok sangat menakutkan bagi para pedagang.

Selain itu, Perda ini juga dianggap sangat otoriter karena memberikan denda bukan hanya kepada pedagang kaki lima, tetapi juga kepada para pembeli yang kedapatan membeli barang PKL.

Lebih parah lagi, dalam sebuah pasal Perda itu, terdapat ketentuan bahwa mereka yang menjadi PKL haruslah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta.

Beberapa kantong PKL yang terancam direlokasi, antara lain: PKL di jalan veteran, PKL di jalan Adi Sucipto, dan PKL di jalan Dr. Rajiman. Para PKL tersebut bergabung dengan 19 titik PKL lainnya dan mendirikan Aliansi Pedagang Kaki Lima Surakarta (APS).

APS sudah tiga kali melakukan aksi, tetapi belum mendapatkan solusi yang memuaskan. Para pedagang ini meminta agar Pemkot menyediakan solusi yang bisa menjamin kehidupan keluarga mereka.

Sementara itu, Wakil Walikota Surakarta Hadi Rudyatmo menyampaikan kepada wartawan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk menata PKL. “Siapapun bisa berjualan di kota Surakarta, asalkan mau ditata dan tidak mengganggu kepentingan umum.”

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut