Menyelamatkan Kebebasan Berkeyakinan

Dalam film “Sang Pemimpi”, yang disadur dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, diceritakan mengenai Jimbron, anak yatin piatu beragama islam tetapi dibesarkan oleh seorang pastor Katolik bernama Geovanny.  Meskipun berbeda agama dengan Jimbron, beliau tidak memaksakan Jimbron untuk turut menjadi umat Katolik. Bahkan beliau tidak pernah terlambat mengantar Jimbron pergi ke masjid untuk mengaji.

Iya, orang bisa mengatakan bahwa cerita ini hanya “isapan jempol” dari Andrea Hirata belaka, supaya pembacanya berdecap kagum dan terbujuk menyelami ceritanya. Namun, berkaca pada guru peradaban manusia, yaitu sejarah, maka lembar demi lembar sejarah itu akan menceritakan bagaimana masyarakat nusantara hidup damai dan rukun sebelum kolonialisme datang. Apalagi, sebagai masyarakat maritim dan tempat persilangan budaya, nusantara memang dituntut untuk mengembangkan toleransi sebagai modal dasarnya untuk berkembang.

Pada kenyataannya, kolonialismelah yang merusak “tatanan damai” itu dan mulai menyusun “provokasi-provokasi” untuk memuluskan politik “divide et impera”. Pada saat perjuangan pembebasan nasional bergolak, semangat toleransi kembali menjadi spirit dasar untuk membangun sebuah nation bernama “Indonesia”. Lahirlah dasar dari sebuah nation baru itu; satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yang dicetuskan para pemuda melalui suatu kongres.

Namun, kenyataan historis ini seakan hendak “didurhakai” oleh segelintir kelompok yang berfikiran sempit di negeri ini. Kelompok-kelompok ini, yang gagal membaca sejarah Indonesia dan kebiasaan hidupnya tidak berakar dalam masyarakat kita, dihasilkan dan dipelihara oleh kepentingan politik yang tidak menginginkan adanya persatuan nasional.

Kelompok-kelompok berfikiran sempit inilah yang mengobarkan pertikaian antar agama di Indonesia, melakukan penutupan sarana ibadah, menyerang keyakinan umat lain, dan memaksakan kebenaran tunggal menurut persepsinya sendiri. Mereka pula yang menjadi “algojo-algojo” dalam berbagai aksi kekerasan yang berbau SARA, menyerang kelompok minoritas, dan memukul pejuang-pejuang demokrasi.

Sayang sekali, bahwa Negara terlihat “mengalah” dan tidak berusaha memberi perlindungan terhadap golongan minoritas. Penyerangan terhadap HKBP di Bekasi, yang sudah terjadi berulang kali, bahkan para korban pernah mendatangi presiden di Istana untuk meminta perlindungan, namun pemerintah sepertinya memilih untuk “berpangku tangan”.

Iya, disebut berpangku tangan karena kejadian seperti ini bukan pertama kali. Menurut catatan Wahid Institute, sepanjang tahun 2009 negara melakukan 35 kasus pelanggaran terkait kebebasan berkeyakinan, sementara terdapat 93 kasus yang dilakukan oleh kelompok tertentu di tengah-tengah masyarakat.

Ditambah pula dengan ulah segelintir kelompok ultra-konservatif di AS, yang telah merobek beberapa lembaran kitab agama tertentu, telah menambah keyakinan kita bahwa ada proyek politik besar yang sedang “menukangi” aksi-aksi anti-toleransi ini.

Presiden SBY telah berkirim surat kepada Presiden Barack Obama untuk menghentikan rencana pembakaran Al-quran, tetapi kenapa belum belum pernah mengeluarkan satu surat perintah pun untuk menindak tegas kelompok atau organisasi yang mengacaukan kebebasan berkeyakinan di Indonesia. Padahal, jaminan terhadap kebebasan berkayinan tercantum dalam UUD, konstitusi tertinggi di negeri ini.

Presiden SBY, sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, tentu punya otoritas paling besar untuk mengatasi persoalan. Di tangannya terletak keputusan-keputusan penting dan akan sangat mudah dijalankan oleh apparatus Negara. Oleh karenya, kita tidak mau menunggu lebih lama lagi, presiden harus mengerahkan apparatus Negara, termasuk Pemda dan Polri, untuk melindungi kebebasan berkeyakinan di Indonesia.

Jika perlindungan itu tetap tidak diberikan, berarti Presiden telah mengabaikan konstitusi; UUD 1945. Dan, karena setiap presiden harus tunduk dan menjalankan konstitusi, maka “pengabaian” berarti juga pelanggaran; karenanya, dia harus meletakkan mandate!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • kiki

    sebagian dari masyarakat kita salah , namun sebagian lagi benar, jika kasus HKBP itu salah,dan bisa merusaka sikap toleransi, namun jika ahmadiah itu benar, karena dalam ajaran agama islam sudah jelas batasan-batasannya, nah kalau ditambah-tambah sudah tidak sesuai lagi, menurut saya, agama apapun tidak masalah, namun jangan seperti ahmadiyah,pakai saja nama yang berbeda.