Menkeu Baru Dianggap Pro Neoliberal

Selasa, 21 Mei lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru. Namun, penunjukan Chatib Basri sebagai Menkeu baru itu menuai protes banyak kalangan.

Jumat (25/5) kemarin, seratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Neolib (KORAN) menggelar aksi massa di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Mereka menuding Chatib Basri sebagai agen neoliberal di Indonesia.

Track Record Chatib Basri itu jelas sekali bahwa dia pro neoliberal, sama seperti Agus Martowardoyo, Sri Mulyani dan Boediono. Lalu, apa masih ada harapan kita terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh antek-antek neolib macam itu,” kata Tora, salah seorang aktivis Koran.

Menurut Tora, penunjukan Chatib Basri sebagai Menkeu baru hanya akan memperdalam agenda neoliberal di Indonesia. Dalam aksinya, massa yang mengatasnamakan diri Koran ini menyerukan agar rakyat Indonesia membangun front nasional anti-neoliberalisme.

Tudingan agen neoliberal terhadap Chatib Basri tidak hanya disuarakan aktivis. Sejumlah ekonom juga menyuarakan hal yang sama. Ichsanuddin Noorsy, ekonom dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), adalah salah satunya.

“Sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Chatib Basri menunjukkan keberpihakannya kepada liberalisasi sektor keuangan,” kata Ichsanuddin Noersy dalam tulisannya “Menkeu Baru dan Proliberasi” yang dimuat di Suara Karya tanggal 22 Mei 2013.

Selain itu, katanya, ketika sejumlah pihak mengajukan uji materi terhadap UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas di Mahkamah Konstitusi, Chatib Basri dan sejumlah tokoh liberal melobi agar UU Migas tidak senasib dengan UU kelistrikan.

“Ketua MK (waktu itu) Jimly Asshiddiqie menyatakan Rizal Mallarangeng, Moh Ikhsan, dan Chatib Basri sudah melobi dirinya agar UU Migas tidak bernasib seperti UU Ketenagalistrikan,” ungkap Ichsanuddin Noersy.

Bukti lainnya, kata Ichsanuddin Noersy, adalah sikap Chatib Basri menyetujui argumen Bank Dunia bahwa subsidi BBM adalah salah sasaran, tanpa lebih dulu mempermasalahkan status komoditas sektor energi dan pengertian subsidi pada hajat hidup orang banyak.

Tak hanya itu, Ichsanuddin Noersy juga mengungkapkan, ketika menjadi narasumber Pansus skandal Bank Century pada Januari 2010, Chatib Basri dengan tegas membela kebijakan yang terindikasi memenuhi unsur pidana itu.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut