Menjinakkan Pergerakan

Resensi Buku

Judul : Memata-matai Kaum Pergerakan. Dinas Intelejen Politik Hindia Belanda 1916-1934
Penulis : Allan Akbar
Penerbit : Marjin Kiri, Maret 2013
Halaman : xx+117 hlm
Harga : Rp. 35.000

“Apabila aku berbicara tentang negeriku, semangatku berkobar-kobar. Aku menjadi perasa. Jiwaku bergetar. Sayang, di antara pendengarku semakin banyak anggota polisi” Soekarno

Pengawasan dan pencegahan atas segala tindakan beserta kegiatan yang dapat membahayakan pemerintah kolonial merupakan tugas utama dinas intelejen politik. Sejak awal pendiriannya pada masa-masa Perang Dunia I, komunisme (dalam hal ini ISDV yang kemudian bertransformasi menjadi PKI) dan Sarekat Islam (SI) merupakan dua organisasi utama yang diawasi dengan ketat oleh Politieke Inlichtingen Dienst (PID) karena dianggap sebagai ancaman potensial terbesar.

Ini terjadi masa-masa pergerakan nasional di mana ditandai dengan lahirnya kebijakan politik etis pada tahun 1901. Diwarnai oleh berdirinya organisasi-organisasi nasionalis, rapat-rapat umum, pemogokan buruh, pemberontakan petani, dan gagasan Indonesia merdeka yang tercetak di surat kabar pribumi serta buah tangan para tokoh pergerakan. Macam: Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Tan Malaka, tidak luput dari jangkauan pengintaian dinas intelejen politik. Karena sepak terjangnya dirasa membahayakan status quo kolonialisasi yang dilakukan Belanda di Indonesia.

Untuk itu melalui sebuah skripsi yang kemudian dijadikan buku ini, Allan Akbar dengan buku yang diberi judul, Memata-matai Kaum Pergerakan, Dinas Intelejen Politik Hindia-Belanda 1916-1934. Ingin memperkaya khasanah pengetahuan pergerakan nasional tentang sebuah gerak organisasi intelejen. Yang berangkat dari pertanyaan tentang, bagaimana mungkin kegiatan pergerakan nasional berjalan dengan mulus tanpa ada sebuah penentangan.

Untuk itu penulis, mencoba menyusuri kekosongan kajian intelejen ini tidak hanya berbicara tentang seluruh seluk beluk organisasi PID yang kemudian bertransformasi menjadi Algemeene Recherche Dienst (ARD). Tetapi dalam buku ini penulis juga menceritakan soal politik adu domba kolonial Belanda yang masih dipakai guna menghancurkan pergerakan nasional.

Dengan cara menjadikan kaum pribumi sebagai agen dan informan. Sedangkan pucuk pimpinan dinas intelejen tetap dikepalai oleh orang Belanda sendiri. Selain itu, dalam buku ini penulis juga memaparkan tentang kegagalan perlawanan PKI pada tahun 1926, sebagai titik keberhasilan atas kerja dinas intelejen politik. Dan strategi yang dilakukan oleh tokoh pergerakan yang diintai guna menghindari pantauan serta sergapan ARD.

Strategi-Strategi Dinas Intelejen Politik

PKI berdiri pada 23 Mei 1920, atau hanya sekitar enam bulan dari terbentuknya ARD. Hanya dalam waktu singkat, PKI menjadi salah satu organisasi radikal dengan anggota terbanyak selain Sarekat Islam. Perkembangan ini diiringi dengan proses radikalisasi yang makin menjadi. PKI dipandang sebagai musuh dan target pengawasan utama.

Untuk menangkal bahaya yang dapat terjadi kapan saja, pemerintah bertindak cepat dengan menggunakan dinas intelejen politik untuk melakukan aksi pencegahan dan penanganan setiap gerakan berbahaya. Strategi penanganan oleh dinas intelejen politik pertama-tama terwujud dalam bentuk pengawasan dan pembuatan laporan mengenai rapat-rapat yang diselenggarakan PKI. (halaman 64)

Syahdan, pengawasan itu berbuah laporan bahwa PKI akan melakukan aksi pemogokan di Hindia Belanda. Pemogokan yang tercatat di buku ini tertulis pada tahun 1922 yang dilakukan oleh buruh pegadaian, dan pemogokan buruh kereta api pada 1923. Gubernur Jenderal Dirk Fock lantas beraksi keras atas pemogokan tersebut. Dia memerintahkan untuk memecat buruh, menangkap, dan menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap tokoh di balik aksi tersebut.

Upaya dan strategi menekan kaum pergerakan tidak hanya dengan didirikan dinas intelejen politik. Pemerintah colonial juga membuat undang-undang tentang larangan menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban Hindia Belanda. Sangsinya diatur dalam kebijakan yang dinamai Exorbitante Reichten, di mana mereka yang melanggar dapat diasingkan.

Pada 6 November 1926 sejumlah pemimpin PKI bertemu di Cirebon guna membahas pemberontakan kepada kolonial Belanda. Pertemuan tersebut menyepakati tanggal 12 November 1926 seluruh Jawa dan pesisir barat Sumatera akan melakukan pemogokon serta pemberontakan. ARD bukannya tidak mengetahui adanya rencana revolusioner PKI ini.

Melalui bantuan mata-mata, mereka menembus kode rahasia partai dan mendapatkan informasi korespondensi antar seksi tanpa kesulitan yang berarti. Mereka juga telah membayangi dan membuntuti para tokoh penting PKI. Tetapi mereka tidak melakukan apapun, dikarenakan baru rencana belaka. (halaman 71)

Baru pada 17 November 1926 Jaksa Agung memerintahkan penangkapan semua orang yang diketahui komunis. Atas dasar instruksi tersebut, terjadi penangkapan massal terhadap anggota PKI dan gerakan revolusioner PKI pun surut dengan cepat.  Dari rentetan pemberontakan dan penanganannya ini, kita bisa lihat bahwa pemerintah kolonial, dalam hal ini dinas intelejen politik (ARD), gagal dalam melakukan tindakan preventif terhadap ancaman revolusioner di Hindia-Belanda.

Penulis melihatnya karena kurang koordinasi antara Pangreh Praja dan kepolisian membuat tidak adanya keputusan yang terpusat untuk merespon pemberontakan. Kekisruhan komunikasi ini memunculkan salah pengertian di antara pemerintah dan kepolisian, dan menjadi penyebab utama gagalnya kepolisian dalam menangkal pemberontakan.

Dari sini kita dapat melihat, bahwa buku ini menjadi sumbangan penting bagi pemahaman kita tentang dunia pergerakan dalam sisi yang berbeda. Di dalam buku ini juga mengisahkan bahwa tokoh pergerakan seperti Soekarno pun rela melakukan rapat-rapat di tempat pelacuran. Guna menghindari pantauan yang menyebabkan proses Indonesia merdeka juga terhambat akibat keberadaan dinas intelejen politik tersebut.

Kiranya melalui buku ini, jika dikorelasikan dengan Indonesia hari ini. Kita patut mempertanyakan keberadaan intelejen Indonesia, yang perannya belum bergeser pada masa kolonial. Lihatlah periode Orde Baru di mana penculikan terhadap aktivis marak terjadi di mana-mana, dan sampai sekarang belum ditemukan keberadaannya.

Artinya kita bisa melihat bahwa cara represif kolonial dilakukan dalam rangka menjaga kolonisasi Belanda agar tetap ada di Indonesia. Kemudian represifitas tidak bisa diterapkan pada masa sekarang, di mana dinas intelejen kita memandang masyarakat itu sendirilah bahaya utama yang harus diwaspadai pemerintah.

Buku ini layak dibaca oleh siapapun, terutama militer, pejabat, atau pengamat intelejen. Yang diharapkan mampu memberikan paradigma. Bahwa dinas intelejen hadir untuk mampu melakukan berbagai aksi preventif guna menjaga keamanan Indonesia, dan bukan digunakan untuk menekan dan meredam perubahan sosial yang ada di masyarakat seperti yang terjadi pada masa kolonial. Dinas intelejen semestinya bertugas mengawal perubahan tersebut guna menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera.

Satriono Priyo Utomo, Mahasiswa Semester Akhir Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta dan Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika UNJ.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Rizal D Fernandez

    pesan bukunya di mana neh?