Menimbang Peluru Aparat Kepolisian

Dalam sebuah demonstrasi mahasiswa, seorang orator dengan nada tinggi mengecam aparat kepolisian dengan mengatakan: “Polisi tidak bisa seenaknya mengarahkan senapan kepada rakyat. Sebab, mulai dari tali sepatu hingga peluru senapannya didapatkan dari uang rakyat.”

Pernyataan demonstran di atas tidaklah berlebihan. Dalam beberapa kasus, Polisi telah menggunakan senjata dan pelurunya untuk melukai rakyat. Contoh terbaru mengenai kekerasan polisi terhadap rakyatnya adalah penembakan 13 mahasiswa dan dosen Unirversitas Al-asyariah (Unasman) di Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Sumber: Tribun Timur, 14 januari 2010).

Kejadian semacam ini sudah berulang kali terjadi, dan sudah menjadi kebiasaan Polisi untuk menggunakan kekerasan saat menghadapi aksi protes rakyat. Di Indonesia, kita akan sangat mudah menemukan polisi yang turut mengambil batu, berlagak bak preman, dan saling-lempar dengan demonstran. Padahal, polisi punya semboyan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, sebagaimana dengan mudah kita temukan di spanduk-spanduk di pinggir jalan.

Kepolisian Indonesia, yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sejarah polisi istimewa bentukan fasisme Jepang, memang seringkali menggunakan kekerasan ketika berhadapan dengan rakyat. Bukan rahasia umum lagi, bahwa persepsi masyarakat terhadap kepolisian adalah aparatus kekerasan.

Padahal, di masa-masa awal revolusi 1945, kepolisian pernah punya andil dalam pertempuran melawan tentara kolonial dan menolong rakyat di kala perang sedang terjadi. Bahkan, ketika kepolisian istimewa baru saja melebur menjadi Polisi Republik Indonesia, mereka punya ikrar yang patriotik: “Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi Istimewa sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia.”

Pada jaman orde baru, sebagai bagian dari usaha pembersihan angkatan bersenjata dari pengaruh kaum kiri, maka kepolisian dimasukkan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Saat itu, karena posisinya di dalam lingkup ABRI, maka tugas kepolisian pun kadang tumpang-tindih dengan angkatan perang.

Beruntunglah kepolisian itu, setelah proses reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia, mereka akhirnya bisa terpisah dari ABRI. Jadi, seharusnya kepolisian berterima kasih kepada mahasiswa dan rakyat.

Akan tetapi, alih-alih bisa menjadi bagian penting dari proses demokrasi, kepolisian justru dirundung berbagai persoalan: korupsi, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Bahkan, banyak kasus menunjukkan bahwa kepolisian menjadi lembaga yang paling tidak demokratis dan reformis.

Padahal, pada tahun 2010, kepolisian menikmati anggaran sebesar Rp27 triliun dari negara, yang notabene sebagian besar berasal dari pajak rakyat. Orang kampung bilang, “ itu yang namanya lupa diri atau tidak tahu diuntung”, jikalau sudah dikasih makan oleh rakyat tetapi tetap saja melukai bahkan membunuh rakyat.

Meski begitu, bukan berarti kami tidak punya lagi harapan bahwa kepolisian bisa menjadi abdi dan pelayan rakyat. Dengan tidak henti-hentinya mengeritik perilaku kepolisian yang salah, terutama yang melawan demokrasi dan melukai rakyat, maka sebetulnya kami berharap bahwa Kepolisian bisa kembali kepada ikrarnya: “Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945”.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • A.Susi

    Sebagai polisi dimanapun di dunia, memang sangat dilematis.Maju dengan kekerasan salah, tidak maju juga, babak belur sendiri.Menghadapi unjuk rasa dalam mengaspirasikan tuntutan yang dirasa belum adil, tidaklah mudah.Saya tidak berniat untuk memberikan solusi bagaimana berunjuk rasa dengan tertib dan aspiratif. Saya hanya ingin menghimbau para pengunjuk rasa supaya apabila memobilisasi masa di-jalan2 untuk menyampaikan aspirasi permasalahan, tidak secara arogan atau brutal. Mengapa demikian ? Karena tidak akan tersampaikan secara tuntas dan rakyat awam pun tidak akan bersimpati lagi. Bahkan menjadi takut. Sayang kan kesempatan yang sudah diberikan oleh aparat (untuk memperoleh izin)tidak dilakukan secara benar dan patriotik. Dan juga khusunya bagi pengelola negara ini memperhatikan apa yang sudah menjadi uneg2 rakyat untuk dengan kerendahan hati mau menerima mereka dan tidak hanya mendengar apa yang disampaikan tetapi juga diupayakan solusi yang terbaik.
    Memang sangat idealis, tetapi inilah ilmu politik yang sebenarnya, yang maksud dan tujuan mengelola negara adalah dengan seadil2nya.