Menhut Zulkifli Hasan Dituding ‘Perusak Hutan’

Statemen Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, bahwa Partai Rakyat Demokratik (PRD), Serikat Tani Nasional (STN), dan Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah dalang perambah hutan di Jambi, terus menunai kecaman.

Rabu (28/11/2012) siang, ratusan anggota PRD Surabaya menggeruduk kantor Dinas Kehutanan Jawa Timur. Dengan mengusung sejumlah poster dan spanduk, massa aksi menuntut agar Menhut Zulkifli Hasan segera dicopot dari jabatannya.

“Menhut Zulkifli Hasan harus dicopot dari jabatannya. Ia telah melakukan perusakan legal terhadap ratusan juta hektar hutan Indonesia,” teriak koordinator aksi, Luthfie Ariansyah, di depan kantor Dishut Jatim.

Sekretaris PRD Jatim, Hendraven Saragih, mengungkapkan, tata-kelola hutan Indonesia di bawah Menhut Zulkifli Hasan sangat kapitalistik. “Kepada perusahaan swasta, Ia (Menhut Zulkifli Hasan) mengobral surat ijin eksploitasi, tetapi kepada rakyat tidak ada sama sekali,” ujarnya.

Akibat kebijakan Menhut itu, ungkap Hendraven, ada jutaan hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan atau hilang setiap tahunnya. Belum lagi, penghancuran kawasan hutan lindung dan cagar alam akibat aktivitas pertambangan.

“Bagi PRD sudah jelas, bahwa Menhut Zulkifli Hasan harus dicopot dari jabatannya. Dia telah melanggar konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945, yang mengharuskan pengelolaan hutan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Akhirnya, setelah sempat diwarnai aksi saling-dorong, pihak Dishut Jatim menerima 6 delegasi PRD. Pihak Dishut Jatim berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi PRD kepada atasannya di Jakarta.

Aksi massa mengecam statemen Menhut Zulkifli Hasan juga berlangsung di Tuban dan Madiun. Di Tuban, puluhan massa aksi PRD Tuban mendatangi kantor Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Tuban di Jl. Gajah Mada Tuban.

Selain menggelar orasi secara bergantian, massa aksi juga mendesak Perhutani KPH Tuban mengirimkan statemen politik mereka ke Kantor Kemenhut RI di Jakarta. “Saya minta surat kami ini untuk di faks kepada Perhutani Jatim dan Kemenhut melalui Perhutani KPH Tuban,” kata Untung, pengurus PRD Tuban.

Di Madiun, sejumlah anggota PRD juga menggelar aksi serupa di kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Madiun. Ketua PRD Madiun Firman Noel Telussa mengatakan, tuntutan mundurnya Menhut terkait dengan pernyataannya beberapa waktu lalu yang menuding PRD sebagai salah satu pihak yang berada di balik perambahan hutan di Tanah Air.

“Secara tegas kami menolak tuduhan Menhut bahwa kami adalah pelaku perambah hutan. Faktanya, pihak Kemhutlah yang selama ini memberi izin konsesi (perusakan ilegal) kepada perusahaan-perusahaan perkebunan,” ujarnya.

Kamaruddin Koto

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • bagus

    Rumah tinggal pahlawan perang bali. Pro. Bung Karno dijalan yos sudarso denpasar sampai hari ini masih dikuasai intansi militer padahal sudah terbukti salah di PN,PT,Kasasi,PK