Menguji Komitmen Jokowi Soal Reforma Agraria

Tanggal 24 Agustus lalu, seusai rapat terbatas di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah percepatan implementasi reforma agraria.

Keputusan Presiden itu sedikit membuat hati lega. Pertama, isu ketimpangan agraria sudah menjadi perhatian Presiden. Beliau akhirnya tahu, bahwa sebagian besar petani di desa adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani gurem yang memiliki lahan di bawah 0,3 hektar.

Kedua, Presiden Jokowi akhirnya percaya bahwa reforma agraria merupakan strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan di daerah pedesaan. Dia menjadi tahu bahwa reforma agraria bisa menciptakan keadilan bagi masyarakat dalam penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Tetapi, ada hal yang membuat gundah, yaitu soal bagaimana Jokowi-JK ini memaknai reforma agraria dan bagaimana menjalankannya dengan benar. Kita tidak mau agenda reforma agraria Jokowi-JK hanya mengulang reforma agraria tipu-tipu zaman SBY.

Apalagi, memang ada kemiripan program reforma agraria Jokowi-JK dengan SBY. Dulu SBY juga menjanjikan redistribusi tanah dengan besaran tertentu: 1 juta hektar tanah tanaman, 8,1 juta hektar hutan produksi dan 7 hektar tanah terlantar. Jangan sampai Jokowi-JK hanya melanjutkan agenda reforma agraria ala SBY yang mandek. Lebih mundur lagi, kalau program transmigrasi dan sertifikasi lahan sudah masuk dalam program redistribusi lahan 9 juta hektar itu.

Tetapi, ya, anggaplah Presiden Jokowi memang punya komitmen yang kuat untuk reforma agraria. Menurut saya, ada tiga persoalan agraria yang mesti diselesaikan beriringan dengan program redistribusi tanah 9 juta hektar.

Pertama, menyelesaikan berbagai kasus konflik agraria di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), telah terjadi 252 kejadian konflik agraria di Indonesia dengan luasan konflik mencapai 400.430 hektar sepanjang 2015. Konflik tersebut melibatkan sedikitnya 108.714 kepala keluarga.

Konflik agraria ini tidak bisa dianggap enteng. Konflik agraria bukan sekedar konflik perebutan tanah, tetapi juga perebutan faktor produksi, sumber daya dan ruang hidup (spasial, sosial dan kultural). Artinya, mereka yang menjadi korban konflik agraria sangat berpotensi kehilangan sarana penting penunjang hidupnya dan jatuh miskin.

Karena itu, agenda reforma agraria ala Jokowi akan menjadi hambar, jika tidak dikerjakan beriringan dengan penyelesaian konflik agraria.

Kedua, menghentikan liberalisasi investasi. Banyak fakta menunjukkan bahwa liberalisasi investasi berkontribusi besar memicu konflik agraria. Kita tahu, setiap investasi yang masuk membutuhkan ketersediaan tanah, jalur distribusi (infrastruktur jalan) dan lain-lain. Belum lagi, dalam kasus Indonesia, kebanyakan investasi yang masuk berkerumun di sektor ekstraktif (perkebunan, kehutanan dan pertambangan).

Seperti dicatat KPA, sebagian besar konflik agraria di Indonesia terjadi di sektor perkebunan yakni sebanyak 127 konflik atau 50 persen dari seluruh konflik agraria di tahun 2015. Disusul konflik di sektor infrastruktur sebanyak 70 konflik atau 28 persen, sektor kehutanan 24 konflik atau  9,60 persen, sektor pertambangan 14 konflik atau 5,2 persen dan konflik lainnya sebanyak empat konflik atau 2 persen.

Lebih jauh lagi, liberalisasi investasi juga berkontribusi pada penguasaan tanah dalam skala besar oleh korporasi. Catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan, lebih dari 35 persen daratan Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara. Lalu, hingga 2010, dari 81,8 juta hutan produksi Indonesia saat itu, 41 persen dikuasai pemilik modal swasta (Hamzirwan, 2010).

Di sisi lain, Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga.

Karena itu, bagi saya, program redistribusi tanah 9 juta hektar tidak akan bermakna dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan agraria kalau tidak mempersoalkan dominasi penguasaan tanah oleh korporasi. Sebab, esensi dari reforma agraria adalah perombakan struktur pemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria, khususnya tanah, agar lebih berkeadilan sosial.

Ketiga, mencabut regulasi yang mendorong liberalisasi investasi dan komoditifikasi sumber daya alam. Selama ini, kehadiran korporasi dalam menguasai sumber-sumber agraria, khususnya tanah, hutan, dan air, dipayungi oleh banyak sekali Undang-Undang, seperti UU kehutanan, UU pengadaan tanah untuk pembangunan, UU penanaman modal asing, UU sumber daya air, UU minerba dan lain sebagainya.

Saya kira, tiga persoalan di atas sangat mendasar untuk diselesaikan Jokowi untuk mempercepat agenda reforma agraria di Indonesia. Tanpa menyentuh persoalan di atas, reforma agraria ala Jokowi-JK hanya mengulang reforma agraria tipu-tipu zaman SBY.

Risal Kurnia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut