Menghilangkan Hambatan (Pembangunan) Ekonomi

Tidak diragukan lagi, pemerintahan Jokowi bersama kabinet kerja telah bekerja dan  terus bekerja keras untuk memajukan pembangunan ekonomi. Berbagai hambatan pun dihajar. Dengan jelas kita bisa melihat bagaimana perijinan birokratis yang rumit dan panjang disederhanakan dan diperpendek untuk memacu tumbuhnya usaha-usaha perekonomian yang kadang malas melangkah karena hambatan perijinan birokratis.

Dalam kerangka memajukan investasi ekonomi inilah ribuan Perda yang dinilai  memperlambat proses perizinan dan memperpanjang birokrasi sehingga tidak memudahkan jalannya kerja ekonomi  serta Perda yang diidentifikasi menghambat in­vestasi dicabut Pemerintah. Berbagai rayuan manis untuk datangnya investasi juga terus disiapkan seperti menggenjot pembangunan infrastruktur Jalan raya, tol laut, kereta api dan pelabuhan. Pun kesiapan untuk menstabilkan situasi agar investasi nyaman terus dilakukan seperti tindakan tegas terhadap aksi buruh yang dianggap kriminal dan dalam beberapa hal penataan kota yang menyingkirkan kekumuhan tapi tidak sabar dengan orang-orang miskin. Undang-Undang Pengampunan Pajak pun dilakukan dalam perspektif melancarkan dan menambah arus investasi.

Dengan demikian kata kunci dari pembangunan Jokonomics ini makin jelas yaitu menghilangkan berbagai hambatan ekonomi dalam artian memudahkan  kerja penanaman modal untuk menggairahkan iklim usaha dan gerak perekonomian nasional. Dengan arus modal yang deras, roda-roda ekonomi negeri bisa digerakkan untuk mencapai tujuan maksimal: kemakmuran atau sering diartikulasikan dalam situasi sekarang: peningkatan daya beli rakyat.

Dalam hal model pembangunan ekonomi seperti ini, kita perlu bertanya lebih jauh dalam perspektifnya  dengan pembangunan ekonomi berdikari sebagaimana terkandung dalam visi Tri Sakti. Sejauh mana pemerintah menyiapkan pembangunan Industri Nasional yang berdasar pada memajukan kepentingan nasional dalam berbagai aspek? Sebagaimana juga pernah disampaikan Presiden Jokowi ketika menjelaskan soal kondisi perekonomian Tanah Air di hadapan para diaspora Indonesia di Doha, Qatar, 14 September 2015: “…selain karena faktor tekanan global, lemahnya rupiah juga terjadi karena kebiasaan Indonesia melakukan impor berbagai komoditas. Barang-barang impor itu tidak melulu barang elektronik. Kebutuhan bahan pokok seperti jagung, bawang merah, gula dan garam juga impor.” Presiden pun menekankan pentingnya melakukan transformasi dari sektor konsumsi ke sektor produksi. Presiden mengharapkan akan ada penguatan di sektor produksi seperti peningkatan produksi beras, kedelai, jagung, gula dan daging. “Menteri Pertanian saya perintahkan untuk urusan beras, kedelai, jagung dalam 3 tahun, gula 5 tahun, dan daging memerlukan waktu lebih dari 5 tahun.” (Kompas.com, 15 September 2015)

Tetapi tampak jelas bagi kita, Jalan pembangunan ekonomi Jokonomics  tidak berangkat dari kekayaan sumber daya alam dalam negeri dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Jokonomics sejauh ini menyandarkan pada modal asing sebagaimana pernah dinyatakan Jokowi: “Kunci agar negara kita menjadi makmur adalah dengan memperbanyak uang yang beredar di negara kita. Oleh karena itu, jika ada investor yang ingin berinvestasi di bidang apa pun, pemerintah akan memberikan izinnya.” (Kompas.com, 15 September 2015)

Dalam kerangka inilah Pemerintahan Jokowi tampak berfungsi seperti polisi lalu lintas yang melayani, mengatur dan memudahkan jalan dan laju investasi menuju Tanah Air agar bebas hambatan. Hambatan-hambatan yang ada akan terus dipangkas.

Kita mengerti bahwa problem utama pembangunan adalah dari mana modal didapat. Jokonomics jelas modal itu diusahakan didapat dari mana saja, yang siap berinvestasi baik modal asing maupun modal nasional sementara pemerintah siap bekerja untuk jalannya modal. Tetapi karena Industri Nasional sendiri pada dasarnya sudah bangkrut dan sejak Orde Baru berkuasa, pemerintah lebih banyak melayani modal asing jadinya Jokonomics pun tampak seperti kelanjutan dari pembangunam model Orde Baru. Usaha maksimal untuk mengembangkan ekonomi nasional dengan modal nasional tidak kentara. Begitulah juga jawaban ragu dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ketika menjawab pertanyaan dari berdikarionline.com apakah ada yang membedakan Pemerintahan Jokowi-JK dengan pemerintahan-pemerintahan reformasi sebelumnya? Sebuah kelanjutan atau pertentangan? Kita lihat misalnya hutang luar negeri dan investasi asing tetap menjadi andalan dalam membangun negeri. Jawaban Pak Ganjar balik bertanya: “Kalau investasi nasional mampu kenapa tidak? Tapi ada tidak itu? Pemerintahan ini mengeksekusi (http://www.berdikarionline.com/ganjar-pranowo-revolusi-mental-jawabannya/)

Dalam memajukan ekonomi nasional pemerintah memang harus mengeksekusi tapi apa yang harus dieksekusi? Tentu bukan jalan ekonomi yang akan melemahkan ekonomi nasional dengan bersandar pada kekuatan luar negeri tetapi memang benar yaitu menghilangkan hambatan pembangunan ekonomi nasional yang pokok yaitu watak ekonomi kolonial yang masih dominan  beserta rentetan birokrasi yang ruwet yang mematahkan iklim usaha karena banyaknya pungli dan pungutan tidak jelas itu.

Baiklah di sini kita kutipkan pernyataan Hatta,  empu pembangunan ekonomi nasional dari bukunya yang berjudul: “Beberapa Fasal Ekonomi” halaman 141 tahun 1954,  sebagai peringatan bagi Jokonomics agar tidak melupakan tujuan pembangunan nasional:

“Kalau industrialisasi mau berarti sebagai djalan untuk mentjapai kemakmuran rakjat, mestinja kapitalnja datang dari fihak rakjat atau dari fihak pemerintah. Karena kalau kapital harus didatangkan dari luar, tampuk produksi terpegang oleh orang luaran. Pedoman bagi mereka untuk melekatkan kapital mereka di Indonesia ialah keuntungan. Keuntungan jang diharapkannja mestilah lebih daripada jang biasa, barulah berani mereka melekatkan kapitalnja itu. Supaja keuntungan itu dapat tertanggung, maka dikehendakinja supaja dipilih matjam industri jang bakal diadakan dan djumlahnja tidak boleh banjak. Berhubung dengan keadaan, industri agraria dan tambang jang paling menarik hati kaum kapitalis asing itu. Dan dengan djalan itu tidak tertjapai industrialisasi bagi Indonesia, melainkan hanja mengadakan pabrik2 baru menurut keperluan kapitalis luarnegeri itu sadja. Sebab itu, industrialisasi Indonesia dengan kapital asing tidak dapat diharapkan.”

AJ Susmana, Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut