Menggugat Penafsiran Politis Dan Historis ‘Di Balik 98’

Di balik 98

Di tengah hiruk-pikuk per-fileman Indonesia yang dipenuhi horor dan kisah percintaan, muncul juga film yang liris dan kontemplatif. Adalah film berjudul ‘Di Balik 98’, karya Lukman Sardi, yang berusaha membangkitkan ingatan kita mengenai peristiwa Mei tahun 1998.

Film yang dirilis tanggal 15 Januari lalu ini berusaha mengangkat kejadian-kejadian yang jarang terungkap di balik peristiwa penggulingan rezim Orde Baru di tahun 1998. Terutama aspek humanitas yang melibatkan sejumlah aktor, seperti aktivis mahasiswa, pegawai Istana, anggota TNI, keluarga Tionghoa, dan pemulung, di balik peristiwa tersebut.

Yang perlu dilihat, kendati unsur politis dan historis sangat kental di film ini, tetapi Lukman Sardi menampik jika film-nya ini dikategorikan sebagai film politik ataupun sejarah. Menurutnya, film Di Balik 98 merupakan film bergenre drama keluarga dan percintaan yang menjadikan peristiwa Mei 1998 sebagai latar-belakang cerita saja.

Latar Utama

Dari judulnya, Lukman bercita-cita besar ingin menampilkan drama kemanusiaan di balik Peristiwa Mei 1998. Tentu saja melalui tokoh-tokoh utamanya: Diana (aktivis mahasiswa), Salma (petugas rumah tangga Istana Kepresidenan), Bagus (tentara), Daniel (mahasiswa keturunan Tionghoa), dan seorang pemulung. Saya kira, inilah latar utama dari cerita yang hendak disampaikan oleh Lukman.

Garis besar latar utama yang hendak disampaikan oleh Lukman Sardi sebetulnya sederhana. Pertama, pergulatan batin antara Diana (Chelsea Islan), seorang aktivis mahasiswa, dengan keluarganya yang berada di pihak rezim berkuasa. Kakaknya, Salma (Ririn Ekawati), adalah pelayan rumah tangga Kepresidenan. Sedangkan kakak iparnya, Letnan Dua Bagus (Donny Alamsyah), adalah seorang anggota militer.

Sebagai seorang aktivis mahasiswa penyokong reformasi, Diana selalu berbenturan pendapat dengan kakak dan iparnya itu. Tetapi hal itu tidak menghalangi Diana untuk terus terlibat dalam aksi-aksi mahasiswa menuntut pelengseran Soeharto.

Di sisi lain, Salma selalu mengkhawatirkan keselamatan adiknya ketika mengikuti aksi-aksi mahasiswa. Terutama setelah peristiwa ‘Tragedi Trisakti’, yang memakan korban jiwa sejumlah mahasiswa. Alhasil, ketika berita kejadian itu tersebar, Salma yang sedang hamil tua meninggalkan pekerjaannya untuk mencari sang adiknya. Sayang, ia terjebak di tengah kerusuhan.

Posisi dilematis juga dialami oleh Letnan Bagus. Sebagai aparat negara, yakni TNI, ia harus berhadapan dengan adik iparnya, Diana, yang berada di barisan mahasiswa. Ia juga mengalami galau luar biasa saat mengetahui istrinya hilang dalam keadaan hamil tua. Ia dipaksa memilih antara tugas atau mencari istri yang sedang dirundung bahaya.

Kedua, pergulatan batin yang dialami Daniel (Boy William), seorang mahasiswa keturunan Tionghoa, yang rajin mengikuti aksi mahasiswa lantaran berpacaran dengan Diana. Ironisnya, setelah peristiwa Tragedi Trisakti, yang kemudian dibuntuti dengan kerusuhan sosial selama 3 hari, Daniel yang kembali ke rumahnya menemui kondisi tragis: rumahnya hancur diamuk massa, keluarganya hilang entah kemana, dan umpatan bernada rasialis di dinding rumahnya. Tak hanya itu, ia juga harus berjibaku menghindari amuk massa dan razia anti-Tionghoa.

Ketiga, dilema seorang pemulung (Teuku Rifnu Wikana) yang selalu berusaha menyenangkan anaknya (Bima Azriel). Sayang, sang ayah gagal mewujudkan impian sang anak yang sangat menginginkan kaos pemain sepak bola PSSI bernomor punggung 10, atas nama Kurniawan Dwi Yulianto, yang terpajang di sebuah toko olahraga. Ironisnya, ketika kerusuhan melanda Jakarta, kaos tersebut turut terjarah oleh massa.

Saya kira, Lukman Sardi kurang piawai meramu tokoh-tokoh tersebut, berikut kontradiksi-kontradiksi diantara mereka, sehingga menjadi sebuah cerita yang dinamis dan menarik. Yang terjadi, kita justru sering dipertemukan dengan adegan yang agak norak. Misalnya, ketika Diana memaki-maki Letnan Bagus di tengah aksi mahasiswa di gedung DPR: makian Diana sangat tidak berbobot dan tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai aktivis mahasiswa.

Juga adegan Diana minggat dari rumah karena dinasehati kakaknya. Dalam dialog film itu, Salma sama sekali tidak melarang Diana mengikuti aksi demonstrasi. Hanya saja, ia mengkhawatirkan keselamatan adiknya itu. Namun, Diana yang aktivis mahasiswa itu justru sangat reaksioner menanggapi nasehat kakaknya.

Yang juga tampak konyol adalah ketika si pemulung menyampaikan kepada anaknya, bahwa barikade TNI dan Polisi yang sedang berhadap-hadapan dengan massa aksi mahasiswa sebagai ‘Upacara Hari ABRI’. Padahal, sebagai manusia yang banyak menghabiskan waktunya di jalanan Jakarta, si pemulung mestinya sudah akrab dengan aksi-aksi mahasiswa dan barikade aparat keamanan saat itu. Bukankah, pada bulan Mei tahun 1998 itu, aksi-aksi mahasiswa sedang ramai-ramainya.

Juga yang tak kalah noraknya adalah cara Lukman Sardi menggambarkan meletusnya Tragedi Trisakti. Dalam filmnya itu digambarkan, ketika massa mahasiswa Trisakti dihadang oleh barikade aparat keamanan saat hendak bergerak ke DPR/MPR, tiba-tiba sejumlah mahasiswa—tanpa alasan yang jelas dan tanpa arahan dari koordinator lapangan aksi—berlari ke arah aparat dan menabrakkan diri. Inilah yang memicu bentrokan, versi film ini.

Saya kira, pemahaman Lukman Sardi masih sangat minim tentang pengorganisasian aksi massa. Ia tidak tahu bahwa dalam setiap aksi massa ada manajemen aksi: ada perangkat aksi dengan fungsi masing-masing untuk mengatur berjalannya aksi. Ada koordinator lapangan yang mengatur barisan massa aksi, maju dan mundurnya barisan massa aksi, teriakan yel-yel perjuangan, dan lain-lain. Juga keharusan bagi setiap peserta aksi untuk mematuhi arahan koordinator aksi dan perangkat aksi.

Disamping itu, kehadiran Fauzi Baadila, yang memerankan seorang tentara, nyaris tidak punya signifikansi dalam film tersebut. Juga Alya Rohali dan Verdi Solaiman yang memerankan pegawai rumah tangga Kepresidenan.

Dominasi Latar Belakang

Yang juga bermasalah, dalam 107 menit film tersebut, latar depan itu justru sangat kabur. Sebaliknya, yang tampak terang adalah latar-belakangnya, yakni peristiwa-peristiwa politik penting di bulan Mei 1998: Tragedi Trisakti, Peristiwa Mei 1998, Pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, dan lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Malahan, tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari peristiwa tersebut ditampilkan cukup dominan, seperti Presiden Soeharto, Wakil Presiden Habibie, Ketua MPR Harmoko, dan Amie Rais. Selain itu, tokoh politik dan petinggi militer yang hanya muncul sekilas dalam film itu, seperti Wiranto, SBY, dan Prabowo, juga diberi keterangan nama. Ini menggambarkan betapa seriusnya Lukman Sardi hendak menceritakan detail peristiwa politik saat itu.

Alih-alih mengeksplorasi tokoh utama dan drama kemanusiaan yang menjadi latar utama film, Lukman Sardi justru sibuk memotret kehidupan Soeharto di hari-hari terakhir kekuasaannya, kesibukan Wapres Habibie dan Menteri-Menteri dalam merespon keadaan, rapat-rapat petinggi militer, dan pergerakan pasukan militer beserta kendaraan lapis bajanya untuk mengamankan sejumlah tempat strategis di Jakarta.

Karena itu, saya kira, Lukman Sardi agak naif jika menganggap Di Balik 98 bukan film politik dan sejarah. Malahan, dengan mengangkat peristiwa Mei 1998 secara dominan, berikut detail peristiwa dan pelakonnya, maka Lukman Sardi sedang menyajikan sebuah sudut pandang politik dan interpretasi sejarah atas kejadian tersebut.

Tentang Kerusuhan Mei 1998

Salah satu kejadian yang juga dipotret oleh Di Balik 98 adalah peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Memang, pasca Tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan sosial selama tiga hari (13-15 Mei 1998).

Dalam Di Balik 1998, kejadian ini menjadi bagian yang penting. Digambarkan Jakarta yang diselimuti asap. Salma, sang pegawai Istana, terjebak di tengah amuk massa. Ia terlihat ngeri melihat kejadian itu: motor dan mobil dibakar, supermarket dan toko dijarah, dan orang Tionghoa dikejar-kejar.

Namun, efek kerusuhan yang bernuansa rasialisme itu coba diceritakan oleh Di Balik 98 melalui sosok Daniel dan keluarganya. Keluarga Daniel menjadi sasaran amuk massa. Rumahnya dihancurkan. Ayah dan adiknya terpaksa bersembunyi di pengungsian. Daniel sendiri, yang baru pulang dari aksi bersama mahasiswa Trisakti, syok menyaksikan rumahnya yang sudah hancur dan keluarganya yang sudah tidak ada. Tak hanya itu, ia terpaksa mengendap-ngendap di jalanan sepi untuk menghindari razia anti-Tionghoa. Alhasil, karena dikejar rasa takut, Daniel dan keluarganya memilih meninggalkan Indonesia.

Apa yang digambarkan oleh Lukman Sardi melalui Di Balik 98 terkait Kerusuhan Mei, termasuk kekerasan terhadap etnis Tionghoa, memang benar adanya. Berbagai dokumen penelitian, kesaksian, dan investigasi membenarkan hal tersebut. Bahkan, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk  pada 23 Juli 1998 juga membenarkan adanya aksi kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama etnis Tionghoa, dalam kejadian tersebut.

Hanya saja, menurut saya, kita butuh sudut pandang yang objektif untuk melihat persoalan tersebut. Terkait pemicu kerusuhan Mei 1998, TGPF berkesimpulan: “Sebab peristiwa kerusuhan I3-I5 Mei 1998 adalah terjadinya persilangan ganda antara dua proses pokok, yakni proses pergumulan elit politik yang bertalian dengan masalah kelangsungan kekuasaan kepemimpinan nasional dan proses pemburukan moneter yang cepat. Di dalam proses pergumulan elit politik itu, ada pemeranpemeran kunci di lapangan pada waktu kerusuhan.”

Jadi, jika mengacu pada kesimpulan TGPF, bisa disimpulkan dua faktor utama kejadian itu. Pertama, adanya persaingan politik di kalangan elit kala itu, termasuk di kalangan militer, yang memanfaatkan amuk massa untuk menjatuhkan lawan politik. Kedua, akumulasi tekanan ekonomi, yang diperparah oleh krisis moneter di tahun 1997, yang membuat massa kehilangan kesabaran dan ketidakpuasan terhadap rezim berkuasa.

Di samping itu, analisa Partai Rakyat Demokratik (PRD) terkait kejadian itu juga sangat menarik. Melalui siaran persnya tertanggal 19 Mei 1998, PRD menilai kerusuhan Mei 1998 merupakan pemberontakan rakyat yang tidak terpimpin, terutama oleh gerakan mahasiswa, sehingga memunculkan anarkisme dan rasialisme. Bagi PRD, selama 32 tahun rakyat dijauhkan dari politik. Akibatnya, ketika hendak mengekspresikan ketidakpuasan, mereka tidak tahu tindakan politik apa yang mesti dilakukan untuk melawan kediktatoran Orba.

“Kesadaran sejati rakyat adalah benci dan marah terhadap penguasa yang telah membuat kebijakan yang menyengsarakan sebagian besar rakyat serta hanya menguntungkan sebagaian kecil orang. Rakyat dimana-mana mengumpat Soeharto, Harmoko, serta pejabat lain. Mereka membuat corat-coret yang berbunyi “Gantung Soeharto”, “Gantung Harmoko” dan sebagainya. Namun, mereka yang tidak terorganisasi dan tidak pernah mendapat pendidikan politik serta mengalami kelaparan yang amat sangat akibat krisis ekonomi, tiba-tiba sangat mudah diprovokasi untuk merampas barang-barang, termasuk milik WNI keturunan Tionghoa, yang memang pada umumnya adalah pedagang. Namun, sebenarnya kemarahan rakyat tertuju kepada penguasa,” demikian ditulis PRD dalam siaran persnya.

Yang juga patut dicatat, kebijakan ekonomi rezim Orde Baru berkontribusi besar dalam menciptakan ketimpangan ekonomi. Hampir sebagian besar kekayaan ekonomi nasional dikuasai oleh segelintir tangan, terutama Soeharto dan kroninya. Saat itu juga, Soeharto merangkul sejumlah konglomerat Tionghoa, seperti Liem Soei Liong (Soedono Salim), Eka Tjipta Widjaya, Bob Hasan, Prajogo Pangestu, dan lain-lain.

Selain itu, rezim Orba juga memelihara praktek diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Terutama melalui proyek asimilasi, yang memaksa WNI Tionghoa mengubah nama Tionghoa-nya menjadi nama pribumi. Juga melarang penggunaan bahasa dan aksara mandarin di media massa dan toko/perusahaan.

Mengaburkan Kejahatan Orba

Menonton Di Balik 98, anda jangan berharap bertemu dengan Soeharto yang otoriter. Sebaliknya, Soeharto (yang diperankan oleh Amoroso Katamsi) tampak sebagai penguasa yang dingin dan bijak. Mirip dengan ‘Soeharto’ yang juga diperankan oleh Amoroso dalam film Penumpasan Penghianatan G.30.S/PKI karya Arifin C Noer.

Tapi, okelah, Soeharto memang dikenal sebagai seorang jenderal dingin. Malahan, banyak yang menjuluki Soeharto sebagai jenderal doyan senyum (Smiling General). Tapi, ingat, jenderal dingin dan doyan senyum ini adalah aktor utama di balik pembantaian jutaan orang yang dituduh PKI dan simpatisannya pada tahun 1965/66.

Selain itu, di dalam film ini juga, Soeharto digambarkan cukup humanis. Tidak ada kesan kejam dalam kehidupan kesehariannya. Seringkali, ketika berpapasan dengan pegawai-pegawai Istana, Soeharto melemparkan senyum. Ia juga sangat ‘baik’ terhadap bawahan-bawahannya.

Dalam film itu juga, ketika desakan mahasiswa mulai menguat agar Soeharto lengser dari jabatannya, sang Presiden beberapa melontarkan kata-kata “saya kapok jadi Presiden”. Jadinya, ada kesan bahwa Soeharto tidak punya ambisi pribadi untuk mempertahankan kekuasaannya. Padahal, kita tahu, Soeharto berkuasa seperempat abad. Dan, demi mempertahankan kekuasannya itu, Soeharto menjalakan represi dan depolitisasi.

Selain itu, ada adegan lain yang cukup bermasalah di film itu, yakni rapat pimpinan ABRI. Rapat tersebut dipimpin oleh Wiranto dan menghadirkan sejumlah perwira tinggi ABRI, seperti Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (diperankan oleh Pandji Pragiwaksono). Rapat itu dihelat pasca meletusnya Tragedi Trisakti. Di situ Wiranto mengeluarkan himbauan: jangan ada korban lagi!.

Saya kira, pemunculan Wiranto dengan kata-katanya itu menjadi semacam cuci tangan atau cuci dosa. Dengan sendirinya, bagi penonton yang awan, Wiranto adalah sosok yang tidak menghendaki represi terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat yang menentang Orba. Pada kenyataannya, selama menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata dari bulan Februari 1998 hingga Oktober 1999, tidak terhitung jumlah represi terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat.  Yang terbesar: Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I, dan Tragedi Semanggi II.

Kalaupun himbauan Wiranto itu benar adanya, itu juga absurd. Buktinya, menjelang Sidang Istimewa MPR di bulan November 1998, Wiranto malah memprakarsai pembentukan Pam Swakarsa (milisi sipil yang dipersenjatai dengan senjata tajam, seperti bambu runcing, samurai, batang besi, dan lain-lain) untuk menggebuk gerakan mahasiswa dan rakyat. Selain itu, juga dalam konteks menggebuk gerakan mahasiswa dan kekuatan pro-demokrasi, Wiranto menggagas pembentuk milisi bernama “Rakyat Terlatih” (Ratih).

Gerakan Massa Sebagai Figuran

Di film ini juga kelihatan, bahwa faktor utama yang memaksa Soeharto mengambil jalan pengunduran diri sebagai Presiden adalah desakan tokoh-tokoh agama, intelektual, tekanan dari MPR (Harmoko), dan pengunduran 14 orang Menteri Kabinet. Sebaliknya, gerakan massa, terutama mahasiswa, hanya ditempatkan sebagai pemain figuran dalam hiruk-pikuk perjuangan reformasi.

Faktanya tidak demikian. Sejarah menunjukkan, tekanan gerakan massa-lah yang menyebabkan Soeharto lengser. Sejak kampanye Pemilu tahun 1997, yang menandai krisis politik mulai melanda Orba, aksi protes yang mempersoalkan kepemimpinan Soeharto telah meningkat. Kemudian, pada bulan November 1997, setelah krisis ekonomi Asia turut menghantam negeri ini, aksi protes makin berkembang luas dengan melibatkan massa kaum miskin perkotaan.

Yayasan Insan Politik (YIP) dalam penelitiannya terhadap sejumlah koran terkemuka mencatat, sepanjang Januari hingga Mei 1998, terdapat 850 kali aksi massa di seluruh Indonesia. Peningkatan aksi massa menjadi makin sering dan militan terjadi pasca Sidang Umum MPR pada bulan Maret 1998, yang memilih kembali Soeharto sebagai Presiden. Berdasarkan catatan YIP, ada sekitar 30 hingga 60 aksi setiap harinya di seluruh Indonesia selama periode Maret-Mei 1998.

Pada bulan Mei 1998, aksi demonstrasi makin membesar dan melibatkan massa dalam jumlah besar. Catatan menunjukkan, dari tanggal 7 Mei hingga 20 Mei 1998, hari-hari menjelang kejatuhan Soeharto, ada sekitar 300-an aksi yang terdaftar. Hampir sebagian besar aksi massa itu, yang melibatkan mahasiswa dan kaum miskin kota, berakhir bentrok dengan aparat keamanan.

Pada tanggal 19 Mei, puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menduduki gedung DPR/MPR. Mereka berjanji tidak akan meninggalkan gedung parlemen itu sebelum Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Saya kira, aksi pendudukan ini berkontribusi menekan Harmoko, Ketua MPR kala itu, untuk mendesak Soeharto segera mengundurkan diri.

Kemudian, pada tanggal 20 Mei 1998, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, aksi massa yang menuntut Soeharto segera mundur berlangsung di hampir semua kota di Indonesia. Yang menarik, seperti catatan YIP, aksi di sejumlah kota besar diikuti oleh ratusan ribu orang. Malahan, di Jogjakarta, aksi massa diperkirakan melibatkan 500-an ribu hingga satu juta orang. Situasi inilah yang mempertajam friksi di tingkat elit, termasuk kuatnya desakan agar Soeharto mengundurkan diri yang disuarakan sejumlah elit politik dan pengunduran 14 Menteri yang sebelumnya loyal terhadap Soeharto.

Kepahlawanan Amien Rais

Tak hanya itu, film ini juga memberikan saham sangat besar kepada Amien Rais sebagai pahlawan reformasi. Tampak dalam film ini, Amien menyampaikan orasi berapi-api di hadapan massa mahasiswa di gedung DPR/MPR. Tampilan lainnya: ia berbicara berapi-api dalam sebuah konferensi pers untuk menyerukan mobilisasi umum sejuta massa untuk rapat akbar di Monas tanggal 20 Mei 1998.

Tetapi, sesungguhnya, Amien Rais hanyalah satu dari sekian banyak elit yang mencoba mengambil keuntungan krisis politik internal yang melanda rezim Orde Baru sejak tahun 1997 dan kebangkitan gerakan mahasiswa menentang Orde Baru. Untuk diketahui, Amien Rais berafilisasi dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang ketua kehormatannya adalah Soeharto dan ketua aktifnya Habibie.

Amien Rais mulai menempatkan dirinya sebagai jubir mahasiswa kira-kira di akhir tahun 1997. Saat itu ia mulai lantang melancarkan kritiknya terhadap Soeharto dan meminta suksesi kepemimpinan nasional. Yang membedakan Amien dengan elit serupa lainnya jaman itu, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati, adalah kesediaan dirinya bergabung dengan mobilisasi massa mahasiswa.

Namun demikian, Amien Rais cenderung mengarahkan mobilisasi massa mahasiswa ke jalan moderat dan menghindari konfrontasi dengan aparatus rezim Orba. Di bulan Mei 1998, Amien menginisiasi sebuah mobilisasi umum yang menargetkan sejuta orang di lapangan Monas. Ia berharap acara ini bisa menjadi semacam “people power” untuk menjatuhkan Soeharto. Namun, karena mendapat tekanan dari sejumlah petinggi militer (KOSTRAD), Amien membatalkan sendiri acara tersebut.

Setelah Soeharto lengser, gerakan mahasiswa tidak surut. Mereka menyadari, tujuan utama pergerakan bukan hanya menjatuhkan Soeharto sebagai simbol kediktatoran Orba, tetapi juga melucuti semua infrastruktur kekuasaan Orde Baru selama ini, terutama Golkar dan Dwi-Fungsi ABRI. Selain itu, di kalangan gerakan mahasiswa dan kelompok politik radikal berkembang penolakan terhadap kepemimpinan Habibie. Mereka menilai, kepemimpinan Habibie masihlah kelanjutan dari Orde baru. Selain itu, rezim Habibie tidak bisa memenuhi semua harapan reformasi.

Hal itulah yang membuat aksi massa tidak mengendur pasca pengumuman pengunduran diri Soeharto.  Laporan YIP menyebutkan, terjadi 700 lebih aksi massa dalam kurun waktu 7 bulan pasca lengsernya Soeharto. Pada saat itu, Amien Rais berposisi melegitimasi pemerintahan Habibie. Artinya, ia mengambil posisi berseberangan dengan gerakan mahasiswa dan rakyat yang menghendaki reformasi yang lebih mendalam.

Selain itu, di masa itu berkembang pula tuntutan politik yang cukup radikal, terutama PRD dan sejumlah kelompok mahasiswa, untuk mendesakkan pembentukan Komite Rakyat atau semacam koalisi dari kekuatan oposisi dan organisasi massa sebagai basis politik untuk mendorong perubahan politik dan ekonomi secara luas.  Saat itu, Amien Rais mengambil sikap menolak ide politik tersebut. Tak hanya itu, Amin juga menganggap ide Komite Rakyat dan semacamnya sebagai ide kiri dan berbau NASAKOM.

Tak mengherankan, banyak yang mencap Amien Rais sebagai “reformis gadungan”. Dan terbukti kemudian, orang ini berkontribusi dalam menghambat lebih jauh tuntutan reformasi. Selain itu, semasa menjabat Ketua MPR, ia juga menjadi perpanjangan tangan kekuatan asing untuk merombak UUD 1945 ke arah yang makin liberal.

PRD Dan Perjuangan Melawan Orba

Sebelum dirilis 15 Januari lalu, film Di Balik 98 mendapat somasi dari sejumlah orang yang mengaku aktivis 98. Dalam somasinya, mereka mempersoalkan kehadiran bendera Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam adegan film tersebut. Menurut Lili Herawati, salah seorang dari kelompok yang mengaku aktivis 98 itu, pelibatan bendera PRD dalam film itu sebagai bentuk pembohongan sejarah.

Saya kira, Lili Herawati dan orang-orang yang mengaku aktivis 98 di belakangnya harus belajar membaca sejarah secara objektif. Prasangka subjektif justru berpotensi mengkorupsi fakta sejarah yang sebenarnya. Dan, bagi saya, kalau seseorang itu memang pernah terlibat dalam perjuangan melawan kediktatoran Orde baru saat itu, seharusnya ia tidak menampik kehadiran dan kontribusi PRD dalam perjuangan tersebut.

Kelahiran PRD merupakan reaksi atas kegagalan gerakan mahasiswa di tahun 1978, kebuntuan gerakan LSM dan mahasiswa di tahun 1980-an, dan mandeknya pergerakan kelompok oposisi (Petisi 50 dan FODEM) saat itu. PRD merupakan hasil pengelompokan politik dari berbagai organisasi dan komite aksi yang aktif memperjuangkan hak-hak rakyat di tahun 1980-an dan tahun 1990-an.

PRD pertama kali dideklarasikan dengan nama Persatuan Rakyat Demokratik pada tanggal 2 Mei 1994. Dalam deklarasi tersebut, PRD sudah terang-terangan mengkampanyekan demokrasi di lapangan politik, yakni dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk berserikat, termasuk mendirikan organisasi massa dan partai politik, dan kebebasan untuk menyatakan pendapat. PRD juga menyerukan pengembalian supremasi sipil dengan meninjau ulang konsep “Dwi Fungsi ABRI”.

Kemudian, karena dinamika internal yang menghendaki ke arah yang lebih radikal, PRD berganti nama menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan dideklarasikan pada tanggal 22 Juli 1996. Saat itu PRD berdiri lantang dan terdepan dalam menentang kediktatoran Orde Baru. Program utama PRD saat itu langsung menyasar tiang utama kediktatoran Orba, yakni  5 paket UU Politik dan Dwi Fungsi ABRI.

Gagasan dan program politik yang diusung oleh PRD sangat menohok kepentingan Orba. Karena itu, tanpa menunggu lama, penguasa PRD segera melemparkan phobia terhadap: Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) dan Neo-komunis. Tak hanya itu, dengan dalih peristiwa 27 Juli 1996, Orba segera menyatakan PRD sebagai organisasi terlarang. Kader-kader PRD dikejar-kejar, ditangkap, diculik, dan dibunuh.

Dalam hal strategi perjuangan, PRD mengandalkan metode aksi massa. Yang menarik, PRD mengeritik metode gerakan tahun 1970-an dan 1980-an yang mengisolir gerakannya dari massa rakyat. Sebaliknya, bagi PRD, perjuangan melawan kediktatoran hanya mungkin bila diletakkan pada mobilisasi kelas popular, terutama kaum buruh dan petani. Karena itu, PRD mulai mengorganisir dan mendorong berdirinya organisasi rakyat, seperti serikat buruh, serikat petani, serikat kaum miskin perkotaan, dan lain-lain.

Yang perlu juga diketahui, kendati mendapat represi brutal dari penguasa Orba pasca tragedi 27 Juli 1996, kader-kader PRD tetap bergerak di bawah tanah untuk mengorganisasikan perlawanan. Mereka berhasil mendorong pembentukan berbagai komite aksi mahasiswa di berbagi kampus di Indonesia. Komite-komite aksi ini berkontribusi besar dalam memanaskan kembali perlawanan di tahun 1997 hingga puncaknya di tahun 1998.

Jadi, menapikan kontribusi PRD dalam perjuangan melawan kediktatoran Orde baru bukan hanya buta sejarah, tetapi justru telah mengkorupsi kebenaran sejarah. Dan, kalau Lili Herawati dan kawan-kawannya yang ngaku-ngaku aktivis 98 pernah mendengar lagu “Darah Juang”, itu adalah mars aksi yang diciptakan oleh anggota PRD, John Tobing. Juga kalau Lili dan rekan-rekannya sering mendengar slogan “Hanya Ada Satu Kata: Lawan!”, itu adalah cukilan puisi berjudul “Peringatan” karya kader PRD, Wiji Thukul.

….

Lukman Sardi mengaku, sebelum menggarap film Di Balik 98 ini, dirinya sudah melakukan riset, wawancara, dan membuka sejumlah buku yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Ia mengaku sudah membaca buku BJ Habibie, Fadli Zon, dan Sintong Panjaitan.

Dari semua hasil riset dan bacaan tersebut, kemudian cara Lukman Sardi mengolahnya menjadi sebuah film, kita bisa menyimpulkan bahwa riset dan bacaan yang dipergunakan oleh Di Balik 98 sangatlah terbatas.

Selain itu, yang agak kebablasan adalah pemilihan aktor untuk memerankan sejumlah tokoh politik dan petinggi militer kala itu. Saya kira, hanya Amoroso Katamsi yang punya kemiripan dan bisa memainkan karakter tokoh yang diperankannya. Sementara pemeran Habibie, Agus Kuncoro, gagal menangkap karakter Habibie. Di film itu, Habibie lebih mirip pelawak ketimbang Wapres. Begitu juga dengan pemeran Harmoko (Iang Darmawan), Sintong Panjaitan (Asrul Dahlan), dan Gus Dur.

Mahesa Danu, Kontributor Berdikari Online

Di Balik 98
Sutradara: Lukman Sardi
Produser: Affandi Abdul Rahman
Tahun Produksi: 2015
Durasi: 107 menit
Pemain: Chelsea Islan, Boy William, Donny Alamsyah, Ririn Ekawati, Teuku Rifnu Wikana, dan lain-lain.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • YUSUF

    PRD dan perjuangan Orba – tulisan anda arahnya defensive kepada PRD, saya kira tidak ada salahnya seandainya anda kader PRD, tetapi pembahasan saudara tentang PRD dalam kaitannya dengan film ini cenderung subjektif. yang saudara gugat penafsiran politis dan historis atau terlalu sedikitnya PRD muncul di film ini?