Menggugat “Hari Kesaktian Pancasila”

Coba lihat kejanggalan Orde Baru memperlakukan Pancasila. Di satu sisi, sejak 1 Juni 1970, rezim Orde Baru melarang peringatan Hari Lahirnya Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Di sisi lain, Orde Baru kemudian membuat peringatan sendiri, yakni setiap tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Siapapun tak bisa menyangkal, Pancasila lahir dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPKI). Dan, tidak bisa disangkal pula, bahwa penggali Pancasila adalah Bung Karno.

Sayang, sejak Orde Baru berkuasa, proses pemalsuan sejarah intensif dilakukan. Termasuk terkait sejarah Pancasila. Sejak tahun 1971, Orde baru melalui ideolognya, Nugroho Notosusanto, mulai menyusun versi manipulatif terkait sejarah Pancasila. Hasilnya gampang ditebak: peranan Bung Karno dihilangkan dan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila dikaburkan.

Sebaliknya, Orde Baru kemudian menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini diputuskan sendiri oleh Soeharto melalui Surat Keputusan Presiden No. 153/1967. Alhasil, selama 32 tahun kekuasaan orde baru, hari kelahiran Pancasila tidak pernah diperingati, tetapi Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati.

1 Oktober sendiri mengacu pada 1 Oktober 1965, yakni peristiwa dimulainya “kudeta merangkak” terhadap pemerintahan Bung Karno. Sejak itu, peringatan 1 Oktober sebagai “Hari Kesaktian Pancasila” menjadi glorifikasi terhadap rezim Orde Baru atas jasa-jasanya menumpas komunisme dan sebagai ‘penyelamat’ Pancasila.

Sekarang ini, setelah berbagai fakta sejarah mengenai peristiwa 1965 mulai terungkap, ada baiknya predikat Orde Baru sebagai penyelamat Pancasila perlu ditinjau ulang. Ini sekaligus untuk membersihkan Pancasila dari lumuran dosa rezim Orde Baru.

Saya sendiri punya beberapa alasan mengapa peringatan 1 Oktober 1965 itu harus digugat. Pertama, aksi politik yang dilakukan oleh Soeharto dan sekelompok tentara pada 1 Oktober 1965 dan sesudahnya adalah aksi kudeta terhadap pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Bung Karno. Saya kira, tidak etis bila bangsa ini terus merayakan sebuah kejahatan demokrasi, yakni kudeta terhadap pemerintahan yang sah dan didukung oleh rakyat, sebagai Hari Nasional: Kesaktian Pancasila.

Kedua, 1 Oktober 1965 merupakan “titik balik” dari perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Kita tahu, hanya beberapa minggu setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden, PT. Freeport mulai menjarah kekayaan alam di Papua.

Lalu, setelah UU PMA tahun 1967 diteken, Soeharto mulai mengundang korporasi asing untuk mengembang-biakkan keuntungannya di Indonesia, dengan menjarah kekayaan alam Indonesia dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai kuli murah di negeri sendiri.

Praktis, sejak itulah cita-cita Revolusi Nasional Indonesia, yang berkeinginan melikuidasi struktur ekonomi kolonial, telah berakhir di tangan Soeharto dan begawan-begawan ekonominya yang disebut “Mafia Barkeley”. Ironisnya, Soeharto menipu rakyat dengan menyebut sistem ekonomi kapitalistiknya sebagai “ekonomi Pancasila”.

Tidak masuk akal, sistem ekonomi yang begitu tuntuk kepada kapital asing, yang hanya memperkaya segelintir kapitalis, yang mengesahkan pencolengan uang negara, yang mewarisi kita hutan luar negeri ribuan Triliun, justru disebut “ekonomi Pancasila”.

Ketiga, sejak 1 Oktober 1965, dalam rangka menumpas pendukung Bung Karno dan membangun kekuasaannya, orde baru melakukan pembantaian terhadap jutaan orang. Dari dokumen sejarah yang kita dapatkan hari ini, banyak diantara mereka yang dibantai itu—petani, buruh, mahasiswa kiri, perempuan, seniman progressif, dan intelektual—adalah pendukung loyal politik Bung Karno.

Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Konon, kejahatan kemanusiaan rezim Orde Baru merupakan tragedi kemanusiaan terbesar kedua setelah  Holocaus Nazi/Hitler. Saya kira, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, tidak pantas memperingati hari dimulainya Genosida (1 Oktober 1965) itu sebagai hari kemenangan nasional.

Keempat, 1 Oktober 1965 menandai dimulainya gelombang budaya anti-demokasi dan barbarian. Sejak itu, jutaan buku, terbitan, dan bacaan-bacaan hasil karya manusia Indonesia dibakar. Kebudayaan rakyat yang progressif dan demokratis, karena dianggap budaya PKI, kemudian dimusnahkan dan dilarang.

Begitu Orde Baru berkuasa, kritik dan kebebasan berpendapat dilarang. Para seniman tidak bebas berekspresi. Lantas, tidak sedikit media massa, terutama koran, yang dibredel. Di era Orde Baru, membakar buku adalah hal yang lazim. Padahal, kata Heinrich Heine, penyair Jerman yang terkenal itu: “where books are burned, human beings are destined to be burned too…”

Kelima, aksi kontra-revolusi Soeharto dan kelompoknya, bagi saya, menyisakan beban sejarah dan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia hingga sekarang.

Praktek pemberangusan ideologi di era Orde Baru, terutama ideologi kiri, menyebabkan bangsa kita mengalami kemandekan, miskin imajinasi, tidak kritis, dan kurang kreatif. Hingga sekarang, banyak generasi Indonesia, terutama yang dilahir di era Orba hingga sekarang, masih gelap ketika melihat sejarah negerinya.

Sebagian kontrak karya pertambangan yang merugikan bangsa Indonesia, seperti dengan Freeport, adalah hasil kongkalikong Soeharto dan modal asing. Utang luar negeri yang terus membebani APBN kita hingga sekarang juga sebagian besar adalah warisan rezim orde baru.

Sekarang ini, 68 tahun usia Pancasila dan menjelang 68 tahun usia Proklamasi Kemerdeaan Republik Indonesia, saatnya kita menyambungkan kembali benang sejarah bangsa yang pernah diputus oleh Orde Baru. Mari menghidupkan kembali roh Pancasila yang sangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme untuk kembali membebaskan negeri ini dari penjajahan baru: neo-kolonialisme.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Sayid

    Lalu yg PKI, PKI itu apa benar menurut anda? Soeharto beserta TNI yg berhasil menumpas PKI dan mengubah ideologi Nasakom dari presiden Soekarno.

  • Adi Notonagoro

    Siapa yang menyatakan bhw sejak 1 Juni 1970 rejim Orde Baru (Orba) melarang peringatan Hari Lahirnya Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni..?!?!?! Gableekk..!!! Seluruh rakyat Indonesia tahu bhw tgl 1 Juni itu adalah Hari Lahirnya Pancasila. Buku Pelajaran Sejarah Indonesia utk Siswa SD menuliskan dan menjabarkan jelas proses lahirnya Pancasila, dan buktinya buku sejarah itu tetap beredar tidak dilarang..!! Saya mengalaminya sendiri. Bahwa tidak diperingatinya Hari Lahirnya Pancasila setiap tgl 1 Juni itu jelas ada sebabnya. Ini bukan membela Orba. Karena Orba (TNI khususnya TNI-AD) alergi dengan alm bung Karno yang justeru sebagai pencetus lahirnya Pancasila malah bermain api / bermain mata dengan Komunis (PKI) atau yg disebut paham NASAKOM. Komunis tidak mengenal / anti Ketuhanan (kafir..!) sedangkan di salah satu sila dari Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini jelas bertentangan..!! Apalagi waktu itu tengah puncaknya terjadi Perang Dingin / Perang Anti Komunis dan Amerika Serikat sebagai Pemimpin-nya. Indonesia termasuk negara yang memerangi tuntas Komunis..!! Aktivitas PKI ditumpas / dilibas habis hingga ke-akar2-nya oleh Orba. Buktinya s/d sekarang Komunis di Indonesia dilarang keras + dilarang tegas, dan itu harga mati NKRI..!!

  • Rio

    1 juni 1945 adalah hari lahir usulan dasar negara versi Soekarno yg isinya jauh berbeda dgn isi pancasila saat ini. Dan beliau menamai usulan itu dgn nama pancasila.

    Justru usulan dasar negara oleh M Yamin tgl 29 mei 1945 lah yg mirip dgn isi pancasila saat ini. Meskipun tidak dinamai pancasila

    1 juni adalah hari lahir pancasila versi Soekarno.

    Hari lahir pancasila yg ada saat ini kalo boleh jujur adalah 22 juni 45 (sama persis 84%) dan 18 agustus 45 (100% sama)

    Ga usah bingung dgn Soeharto, krn Soekarnopun mengaku2 Pancasila yg sebenarnya adalah hasil kerja Tim BPUPKI dan PPKI. Kalo mau lebih spesifik, justru usulan M Yamin lah sangat mirip dgn pancasila saat ini