Menggugat BPJS dan Komersialisasi Kesehatan

Baru-baru ini seorang kawan memposting ke media sosial rencana gugatan yang dilayangkannya bersama isteri terhadap pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Gugatan ini dilakukan karena BPJS menghapus obat transtuzumab untuk penderita kanker payudara HER2 positif dari daftar tanggungannya. Padahal, menurut kawan ini, obat tersebut telah terbukti secara medis dan empiris dapat membantu penderita sakit kanker payudara untuk bertahan. Dengan penghapusan ini maka sang isteri yang sedang menderita kanker payudara HER2 positif harus mengeluarkan uang sekitar 25-30 juta rupiah untuk mendapatkan obat tersebut.

Kasus ini adalah sebutir contoh konsekuensi persoalan yang dihadapi BPJS beberapa waktu terakhir. Tahun 2017 BPJS mengumumkan defisit anggaran sebesar 9,7 triliun rupiah. Pada tahun-tahun sebelumnya juga dilaporkan mengalami defisit, meski dengan jumlah yang lebih kecil.

Sejumlah wacanapun terangkat, antara lain untuk melibatkan pasien dalam pembiayaan beberapa jenis penyakit yang butuh perawatan lama dan berbiaya tinggi, hingga subsidi tambahan dari pemerintah. Penyakit kanker, jantung, ginjal, stroke, leukimia dan talasemia masuk dalam ancang-ancang untuk tidak lagi ditanggung sepenuhnya (cost sharing).

Tapi wacana cost sharing delapan penyakit katastropik ini batal direalisasikan karena reaksi penolakan yang cukup kuat dari masyarakat. Sementara penalangan defisit melalui tambahan subsidi juga belum dapat dilakukan lantaran pemerintah sendiri mengaku mengalami keterbatasan anggaran. Buktinya, pada tahun 2018 ini subsidi untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) stagnan di angka 25,5 triliun rupiah.

Persoalan defisit anggaran BPJS ini menyisakan pertanyaan, apakah benar anggaran 74,25 triliun itu masih tidak cukup untuk meng-cover 172 juta peserta di tahun 2017?

Bila kita bandingkan dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sempat diterapkan sebelum BPJS maka jawabannya adalah sangat cukup. Di tahun 2013 Jamkesmas mampu meng-cover 96,4 juta penduduk dengan anggaran sebesar 8,298 triliun rupiah. Terlepas dari berbagai kekurangan dalam penerapan Jamkesmas dan Jamkesda, ketimpangan yang sangat mencolok ini patut ditelusuri lebih lanjut.

Pihak BPJS menjelaskan dengan teori aktuaria yang menyatakan biaya iuran untuk kelas dua dan kelas tiga masih jauh di bawah nilai aktuaria. Artinya, iuran harus dinaikkan. Di sini BPJS benar-benar mengikuti logika pasar dengan perhitungan aktuaria yang biasanya digunakan oleh perusahaan asuransi komersial untuk menghitung resiko dan keuntungan perusahaan.

Apakah tidak ada solusi selain menaikkan iuran? Beberapa hal berikut ini barangakali dapat dipertimbangkan sebagai peluang solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

Pertama, BPJS menyebutkan tingginya angka klaim dari rumah sakit akibat bertambahnya jumlah orang sakit. Sayangnya belum ada data yang pasti tentang peningkatan jumlah orang sakit dari tahun ke tahun. Meski demikian, bila benar jumlah orang sakit bertambah, maka pemerintah perlu mengevaluasi secara serius program kementerian kesehatan dalam rangka pencegahan penyakit. Dan tema ini menjadi lebih luas karena berhubungan dengan isu kesejahteraan dan kesadaran masyarakat.

Kedua, janji pemerintah untuk serius memperhatikan persoalan kesehatan harus dibuktikan dengan meningkatkan anggaran. Tahun ini total anggaran kesehatan sejumlah 111 triliun rupiah, atau 5 persen dari APBN. Dengan tantangan yang begitu besar di dunia kesehatan angka tersebut masih sangat jauh dari mencukupi. Patokan badan kesehatan dunia (WHO) adalah 15 persen dari anggaran pemerintah. Pemecahan pada persoalan defisit anggaran yang sering dikeluhkan pemerintah dapat didiskusikan pada ruang berbeda.

Ketiga, di awal tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan indikasi satu juta klaim fiktif dari rumah sakit kepada BPJS. Tidak disebutkan berapa kerugian yang diderita. Tapi di semester pertama tahun 2015 sempat dilaporkan 150 ribu klaim fiktif dengan kerugian mencapai 400 miliar rupiah. Persoalan ini penting untuk diusut tuntas. Bukan saja untuk menegakkan hukum tapi juga agar kelemahan sistem yang ada sekarang dapat segera dibenahi.

Keempat, liberalisasi di sektor kesehatan sudah mencapai tahap akut. Pertumbuhan rumah sakit swasta yang berorientasi profit antara tahun 2012-2016 sangat pesat yaitu mencapai 34 persen, sementara pertumbuhan rumah sakit publik hanya sebesar 3 persen. Sementara jumlah rumah sakit swasta saat ini adalah 1,804 dibandingkan rumah sakit pemerintah yang berjumlah 1,016. Tentu saja komersialisasi sektor kesehatan ini berhubungan erat dengan tingginya nilai klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS.

Di antara keempat peluang solusi tersebut di atas, persoalan komersialisasi dan pencegahan penyakit bersifat lebih mendasar sehingga harus mendapat perhatian khusus pemerintah. Kita perlu belajar dari Kuba, misalnya, negara yang mampu membangun sistem kesehatan sehingga kualitas hidup manusianya berada di atas rata-rata dunia. Kita perlu belajar juga dari negara-negara Skandinavia yang tetap mempertahankan sektor kesehatan sebagai sektor publik; dan sekuat tenaga membatasi masuknya kepentingan kapital untuk menjadikan kesehatan sebagai ajang bisnis yang menguntungkan kantong pribadi segelintir orang.

Gugatan kepada pemerintah dan BPJS akan semakin menemukan arti pentingnya apabila isu-isu kesehatan yang lebih mendasar seperti komersialisasi dapat kita dorong ke meja kebijakan pemerintah untuk segera diatasi. Tidak mesti dalam sekali pukul untuk menghapus komersialisasi, tapi setidaknya ada langkah kongkrit seperti pembatasan  rumah sakit dan klinik swasta, pembangunan tambahan puskesmas dan rumah sakit pemerintah, dan juga yang sangat penting, menurunkan biaya pendidikan kedokteran di perguruan tinggi.

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut