“Mengganti SBY-Boediono”

Menjelang satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, semakin santer terdengar isu untuk mengganti Pemerintahan SBY-Boediono. Isu ini jelas mendapat tempat setidaknya beberapa media memberitakan isu ini termasuk berbagai tanggapan atas isu ini. Sumber dari isu penggulingan ini adalah kekecewaan terhadap pemerintahan SBY-Boediono yang dianggap gagal membawa perubahan sebagaimana amanat reformasi: memberantas KKN: korupsi, kolusi, Nepotisme tapi justru semakin terpuruk dalam berbagai persoalan yang berujung pada lemahnya kedaulatan nasional. Berbagai kasus nasional yang dapat memecah belah bangsa juga tak tertangani dengan baik dan terkesan ada pembiaran terutama yang berkaitan dengan isu pluralisme atau kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Berbagai kalangan: aktivis ormas dan tokoh masyarakat juga mulai berkumpul untuk semakin memastikan langkah. Sebagian menyatakan ada banyak kegagalan pemerintahan SBY-Boediono sehingga tidak layak untuk dipertahankan terlalu lama. Sby sendiri dinilai tak mengubah gaya memerintahnya walau sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam diskusi setahun SBY-Budiono di PP Muhammadiyah, Rizal Ramli mengatakan: “Presiden Yudhoyono ini seperti takut dengan bayang-bayangnya sendiri. Padahal Rakyat Indonesia hanya ingin perubahan.” Romo Magnis Suseno menganggap praktik KKN sekarang ini lebih gawat dibandingkan dengan era Soeharto, namun ia merasa ngeri dengan ucapan orang-orang yang rindu kembali ke jaman Soeharto. (Berdikarionline,14/10)

Situasi sosial, ekonomi, budaya dan politik saat ini memang sangat meresahkan. Ditambah dengan bencana yang sering datang tanpa terprediksi, wajar saja bila keresahan atas keterpurukan sosial, ekonomi, budaya ini semakin membawa arah diskusi pada isu kepemimpinan nasional, terutama penggantian SBY-Budiono. Soal ini telah banyak dilontarkan. Ada yang berpendapat penggantian berjalan wajar saja sesuai waktu prosedur demokrasi yang disediakan yaitu 2014 sebagaimana disampaikan editorial Media Indonesia 14 Oktober, pun juga gabungan partai-partai pendukung SBY alias Setgab. Toh, SBY juga tak lagi bisa mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014. Pendapat yang sama juga pernah disampaikan Ketua MPR Taufik Kiemas. Walau begitu ada juga yang ingin menggiring kegagalan pemerintahan SBY ini dalam koridor konstitusional yang lain tapi tidak perlu sampai 2014, misalnya melalui Impeachment (pemilu dipercepat) via Mahkamah konstitusi. Bayangan yang lain adalah kemungkinan kudeta dan atau membangun gerakan rakyat alias revolusi meski belum ada gambaran siapa yang pantas menggantikan SBY.

Semua perdebatan cara mengganti SBY-Budiyono yang menyeruak akhir-akhir ini adalah cerminan keresahan masyarakat di berbagai bidang yang tidak tertangani dengan baik oleh Pemerintahan SBY-Budiono.

Kami menilai di tengah keterpurukan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan ini, isu penggantian SBY-Boediono adalah sah dan wajar saja. Yang penting di tengah berbagai pandangan perbedaan cara mengganti SBY-Budiono adalah tetap dilakukan penggalangan kekuatan rakyat seperti Persatuan dan mengerti betul aspirasi atau suara rakyat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • ancha

    Selama Kepentingan, Egositas, Popolaritas yang didasarai oleh ambisi kekuasaan Tentu Akan Menimbulkan bencana Sosia.
    Pemerintah SBY Tidak Akan mampu Menyelesaikan Persoalan Sosial Politik Bila Kekuasaannya hanya untuk mencari popolaritas

  • L-Kompleks

    mengganti SBY Budiono tdk perlu berdasarkan UU ……….nila setitik rusak susu sebelanga……dari pada rusak susu sebelanga ….mending nila yg setitik kita buang……benar nggak bro