Mengenang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (1)

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Bung Karno bukanlah sekedar manifesto politik saja, tapi lebih dari itu; ia adalah merupakan manifesto kultural. Artinya proklamasi kemerdekaan kita adalah merupakan kulminasi dari tuntutan-tuntutan kultural yaitu: Satu Kebebasan yang artinya adalah Kemerdekaan penuh, demokrasi sejati bukan demikrasi liberal a´ la AS, keadilan sosial, HAM, emansipasi, harga diri dan jatidiri sebagai bangsa yang mandiri merdeka dan berdaulat secara ekonomi dan politik.

Tuntutan tersebut ternyata belum terlaksana 100 persen, akibat rongrongan-rongan baik dari dalam maupun dari luar, yaitu kekuatan-kekuatan yang pro-imerialis atau nekolim, sehingga Bung Karno sering mencanangkan untuk menyelesaikan revolusi Augustus ´45 sampai ke-akar-akarnya.

Lebih celaka lagi tuntutan-tuntutan yang kita harapkan itu,  sejak ditegakkannya rezim otoriter dari militer dibawah pimpinan jendral TNI AD Soeharto pada tahun 1966 dengan cara kudeta merangkak, yang mengklaim dirinya sebagai pemerintah Orde Baru; mereka menolak sepenuhnya semua tuntutan –tuntutan kultural seperti tersebut diatas. Apa yang mereka lakukan jutru sebaliknya. Dampaknya adalah: Indonesia yang merdeka sekarang ini dapat dikatakan merupakan replika dari Indonesia yang terjajah pada zaman kolonial Belanda, hanya saja cara penjajahannya lain. Penjajahnya tidak lanngsung dari tangan asing atau bukan lagi ornag-orang Belanda, tetapi  dari bangsanya sendiri, yang mengabdi kepada kepentingan imperialisme neoliberal dibawah pimpinan AS. Penjajahan model baru yang menggunakan cara pengrojokan (pengucuran secara deras) utang luar negeri yang jumlahnya mencapai bertriliun-triliun US dolar, dan penanaman modal asing sebanyak-banyaknya di semua bidang kehidupan ekonomi Indonesia. Yang secara singkat, bentuk cengkeraman penjajahan model baru itu dapat digambarkan bahwa NKRI sudah dijepit oleh Utang Luar Negeri dan Modal Asing.

Melihat bangsa Indonesia pada ulang tahun ke-65 kemerdekaannya ditahun 2010 ini, bukannya disertai dengan rasa bangga dan kegembiraan, tetapi sebaliknya diiringi dengan  rasa yang sangat memprihatinkan. Betapa tidak, karena hingga kini  ternyata bangsa Indonesia harus menghadapi lagi penindasan dan penghisapan yang sangat berat, baik dari dalam maupun dari luar. Tuan-tuan tanah, kaum koruptor, lintah darat dari berbagai bank swasta yang selalu disertai dengan tindakan sewenang-wenang atau kekejaman membuat  masyarakat terus menerus prihatin. Kehidupan masyarakat dirasakan bukannya bertambah ringan melainkan semakin berat, kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi, begitu juga utang luar negeri terus-menrus membengkak, keadaan  infrastruktur banyak yang rusak, hutan-hutan  sebagai pelindung alami bukannya diselamatkan, supaya keadaan ekologi tidak terganggu, tetapi dalam kenyataan hutan-hutan lindung kita itu  terus-menerus  digunduli, dan demikian pula kedaan laut kita semakin rusak/kotor atau tercemar, karena ulah kaum indutralis asing, dan cadangan ikan semakin surut akibat penangkapan ikan liar dari kapal-kapal pengkap ikan asing. Hal ini terjadi karena kontrol di kawasan perairan tidak dilaksanakan sejara wajar.

Selain dari pada itu, bencana alam, baik yang alamiah ataupun karena ulah manusia  (semburan Lumpur panas Lapindo contohnya), juga semakin sering terjadi dan memakan korban yang besar.

Belum lagi jika kita melihat semakin berkurangnya sumber-sumber  daya energi dan kekayaan alam dari bumi Indonesia yang habis digadaikan atau dijual oleh penguasa NKRI pada pihak asing, seperti misalnya ; Freeport, Newmont dan Exxon Mobil (blok  Cepu), tidak ada satupun diantaranya yang lepas dari kekuasaan pihak asing. Inilah keadaan yang kita alami pada usia 65 tahun Indonesia “Merdeka” dibawah kekuasaan dwitunggal yang tercermin dalam kekuasaan SBY-Boediono yang didominasi oleh PD-Golkar atau SBY-Aburizal Bakri. Dengan keadaan yang sangat menyedihkan seperti itulah nampaknya yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan nampaknya masih akan terus berkelanjutan.

Penguasa kolonial dan birokrat di era Orde Baru baik yang jilid ke I (Soeharto) maupun yang jilid ke II (SBY-Boediono) yang berkuasa  sekarang ini, sepenuhnya pribumi. Penguasa feodal dan golongan aristokrat dizaman kolonial Belanda  tidak lagi memainkan peranan dalam berkolaborasi dengan pemodal asing. Tempat mereka sebagian besar digantikan oleh para militer pendukung orde baru yang telah berbaju sipil dan telah  menjadi elite-elite PD dan Golkar dan berkoalisi dengan partainya orang-orang bekas militer  seperti Hanura dari Wiranto dan Gerindra dari parainya Prabowo. Pendeknya SBY masih juga berusaha keras untuk melanggengkan kekuasaan militer seperti di zaman Suharto dan yang jelas mereka-mereka itu adalah orang-orang yang setia pada kepentingan imperiakisme neoliberal yang di pimpin oleh A S, dan sudah barang tentu juga mencari untuk kepentingannya sendiri. Ini semua tercermin dalam KIB jilid ke1 dan jilid ke 2 pimpinan presiden SBY, yang setia menjalankan sistem Demokrasi liberal a´la AS.

Meskipun rakyat Indonesia pada tahun 1998 telah mengadakan suatu gerakan yang dinamakan gerakan reformasi, namun demikian gerakan itu ternyata tidak membawakan hasil-hasil yang signifikan jika kita tinjau dari tujuan manifesto kultural seperti yang sudah disinggung diatas. Secara singkat dapat dikatakan bahwa gerakan reformasi 1998 telah gagal total.

Apa yang terjadi sejak tahun 2004 hingga detik ini yaitu berdirinya pemerintah Orde Baru jilid ke II; yang dimulai dari rezim SBY-JK sampai pada rezim SBY-Boediono yang bertindak sebagai penerus-penerus setia rezim otorirerisme militer Soeharto, secara hakekat adalah sama saja, yaitu tetap mempertahankan keadaan dimana Indonesia sebagai negara jajahan model baru dari imperialisme neoliberal yang dipimpin oleh A.S.

Sekarang ini NKRI sudah berusia 65 tahun, sayangnya penguasa NKRI, masih belum melek (membuka matanya lebar-lebar) terhadap  hakekat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hampir semuanya elite bangsa Indonesia masih tetap saja berbudaya konservative, feodal ditambah dengan budaya KKN, yang dibangun oleh rezim orde baru Soeharto, dan  oleh kerena itulah mereka pura-pura melaksanakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi  hakekatnya mereka mengabaikan bahkan menolak mentah-mentah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 seperti yang sudah dikemukakan diatas. Mereka para penguasa NKRI memilih caranya sendiri yaitu demokrasi liberal, dan menjalankan perekonomian mengikuti sistem ekonomi neoliberal, yaitu sistem ekonomi globalisasi pasar bebas, yang telah di paksakan oleh kaum imperialisme neoliberal. Andaikata mereka bersungguh-sungguh hendak melaksanakan cita-cita proklamasi kemerdekaan maka sebagai dicantumkan dalam UUD 45  pasal 33 yang menyatrakan bahwa :

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama beradasar atas azas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh  Negara ; dan
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmran Rakyat.

Inilah impian rakyat. Tetapi selama orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan menganut faham neoliberalisme, jangan harap cita-cita itu akan terwujud.

*) Bekas mahasiswa Indonesia era Bung Karno dan sekarang ini bermukim di Jerman Timur.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Please Apa Situs ? Yg Bisa Mengetahui tentang Pngebar bendra