Mengakhiri Keberadaan SATPOL PP Sebagai Warisan Kolonial

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satpol PP sangat mengejutkan bagi kita semua. Bagaimana tidak? Ditengah tuntutan masyarakat untuk menuntut pembubaran Satpol PP, pemerintah justru memberi “kekuatan baru” terhadap “pasukan gerak cepat” milik pemerintah daerah ini. Alasan Mendagri mengeluarkan peraturan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP. selain itu, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ini juga mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 148 ayat 1 dan 2.

Selain alasan formal ini, pemerintah juga memberikan argumentasi bahwa pemberian senjata api kepada Satpol PP untuk menjaga diri saat menjalankan tugasnya membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebuah argumentasi yang berbanding terbalik dengan kenyataannya, karena keberadaan Satpol PP ini malah berfungsi sebagai alat refresif pemerintah daerah untuk memuluskan kebijakan-kebijakannya. Ada banyak contoh kasus untuk membuktikan kebiadaban satpol PP ini, misalnya saat menggusur rumah rakyat, menggusur pedagang kaki lima serta menangkapi gelandangan dan pengemis.

Jika ditilik dari sejarahnya, keberadaan Satpol PP ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kolonialisme Belanda untuk menancapkan kuku-kukunya di tanah air. Pada tahun 1620, setahun setelah VOC menduduki Batavia, Gubernur Jenderal Pieter Both membentuk BAILLUW yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim dan bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Alat ini dirasa cukup efektif untuk meredam protes-protes warga kota yang tidak suka akan kehadiran VOC di Batavia. Karenanya, Raffles (1815) pun mengembangkan BAILLUW hingga di setiap Keresidenan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh Resident dan asisten Resident yang diberi nama BESTURRS POLITTIE atau Polisi Pamong Praja, yang berfungsi tak jauh berbeda dengan awal kelahirannya.

Pasca Indonesia merdeka, keberadaan kesatuan ini tetap dipertahankan dan dijadikan menjadi bagian dari kepolisian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 dengan nama Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi beberapa kali perubahan dari kesatuan ini. Tercatat terjadi 7 (tujuh) kali mengalami perubahan definisi dan nama. Dan perubahan yang sangat mendasar adalah dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1974 dimana meletakan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah tidak lagi menjadi salah satu Datesemen Kepolisian RI. Posisi sebagai perangkat daerah ini kembali dipertegas melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan sekaligus dirubah namanya menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga sekarang.

Di era neoliberal ini, dimana modal asing semakin gencar untuk masuk langsung ke daerah-daerah, keberadaan satpol PP tentu saja sangat dibutuhkan oleh para penguasa daerah untuk melapangkan jalan masuknya modal. Ini dapat dibuktikan dengan semakin maraknya kasus penggusuran pemukiman warga atau lahan usaha yang menggunakan cara kekerasan, tapi atas dalih ketertiban umum. Dalam kasus ini, Satpol PP seolah-olah punya kewenangan untuk menangkap pihak yang dianggap melanggar Perda, padahal mekanisme penegakan hukum kita hanya mengenal kepolisian sebagai pelaksana keputusan pengadilan. Semestinya, ketika terjadi pertikaian antara Pemda dan warga masyarakat, maka keputusan atau vonis harus tetap melalui pengadilan.

Karenanya, saat ini keberadaan Satpol PP merupakan momok yang menakutkan bagi kaum miskin perkotaan, baik dikota-kota besar maupun kecil. Sebenarnya, keberadaan Satpol PP ini tumpang tindih dengan fungsi kepolisian yang memilik tanggung jawab terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah jelas-jelas diatur dalam Undang Undang Kepolisian.

Ada argumentasi yang mengatakan, keberadaan Satpol PP ini untuk mengatasi pengangguran yang sedang meningkat pesat saat ini. Ini merupakan kekeliruan besar. Jika memang persoalannya di situ, seharusnya pemerintah merencanakan pembangunan industri nasional yang benar-benar bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, bukan dengan mengambil kaum miskin yang akan di adu dengan kaum miskin lainnya. Ini tindakan yang tidak beradab.

Tak ada alasan untuk tetap mempertahankan keberadaan Satpol PP ini, baik dilihat dari sejarah kelahirannya maupun prakteknya selama ini. Untuk itu, kita perlu mendesakkan revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2004 yang melegalisir keberadaan Satpol PP ini, dan mencabut seluruh produk hukum pelaksananya. Akan jauh lebih baik, jika tenaga Satpol PP ini di alih fungsikan untuk menangani masalah-masalah bencana alam dan sosial dari pada digunakan sebagai alat referesif pemerintah daerah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Tertibkan Satpol PP, kalo masih kaga bisa bubarkan saja !!!

  • Bambang Budiono

    Apa bedanya Sat Pol PP dengan para Centeng2 tuan tanah/ pemilik perkebunan dijaman Kompeni Belanda? Kayaknya gak ada bedanya tuh?!? Sama-sama Kelakuannya kayak Preman2 dijaman sekarang.
    Bedanya cuman ‘mereka’ diberikan seragam dan digaji oleh Pemerintah Daerah, dan selalu ‘mendapat pembenaran’ atas semua tindakan dan perilaku represif dilapangan baik secara hukum pidana maupun secara peraturan daerah.
    Jika tugas/ fungsi mereka adalah sebagai ‘jembatan komunikasi’ antara pemerintah daerah dengan warga masyarakat untuk menjelaskan mengenai program2/ rencana penataan daerah dengan menggunakan cara2 yg Sopan, Ramah, Edukatif dan tidak Represif, hal itu akan baik2 saja. Namun jika tugas/ fungsi mereka seperti yg sudah2 ada saat ini yaitu sebagai ‘petugas Penindakan’ yg kemudian dalam prakteknya dilapangan juga menggunakan cara2 yg represif seperti itu, maka lebih baik DIBUBARKAN saja.

  • Bambang Budiono

    Pagi tadi saya terkejut saat menyaksikan tayangan acara dari Metro tv. Tayangan tersebut adalah wawancara host dari wartawati Metro tv terhadap Mendagri mengenai rencana mempaersenjatai Satpol PP dengan Senjata api berpeluru tajam.
    Saya jadi berpikir, apakah dengan dipersenjatai senjata api tersebut tidak akan “Menambah Sikap Arogansi” dari para petugas satpol PP dilapangan?

    Dalam teorinya OK lah,, jika dikatakan oleh Mendagri bahwa setiap petugas yang akan dipersenjatai tersebut akan dilatih dahulu oleh pihak Polri. Akan tetapi jika kita menyimak berita2 di mass media, dalam tubuh Polri sendiri masih banyak petugasnya yg sebenarnya ‘tidak layak’ baik secara emosi maupun secara psikologis untuk dipersenjatai tetapi tetap dipersenjatai, sehingga banyak memakan korban jiwa.

    Sebagai contoh berita yg baru2 ini terjadi (jika saya tidak salah ingat diwilayah Bantul-DI Jogjakarta), seorang anggota Polisi menembak kawannya sesama aggota Polisi sendiri, karena merasa kesal korban telah bercanda dengan cara menyembunyikan senjata dari pelaku. Bayangkan…hanya karena ‘merasa kesal’ akibat bercanda maka (seorang Anggota Polri yg notabene/ ‘katanya’ sudah terseleksi secara “psikotest’) senjata api turut ‘berbicara’…

    Kembali ke pokok ulasan diatas, secara kebetulan apa yg saya pikirkan itu juga menjadi materi dari wawancara tersebut. Sang wartawati menanyakan hal yg sama dengan pemikiran saya itu kepada Mendagri dan yg makin membuat saya terkejut adalah jawaban dari Mendagri bahwa hal itu tidak akan terjadi, ‘kalaupun terjadi juga’ maka toh hal itu dapat ‘Diproses Secara Hukum’ karena Negara ini adalah Negara Hukum?????…

    Sampai disini saya menjadi berpikir lagi, lagi dan lagi. Kok nampaknya enak sekali Mendagri memberikan jawaban tersebut?!?
    Lalu apakah selama ini Hukum di Negara ini menurut Mendagri sudah benar2 memberikan rasa yang adil bagi rakyat/ masyarakat khususnya bagi keluarga para korban? Apakah Hukum itu dapat menghidupkan/ mengembalikan nyawa para korban?
    Menyimak dari pemberitaan selama ini, paling2 Hukum akan ‘berkata’;
    1. Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tindakan yg diambil oleh pelaku sudah ‘memenuhi’ aturan/ prosedur, bla, bla, blaaa…
    2. Karena tindakan pelaku tersebut menyebabkan hilangnya nyawa, maka menghukum pelaku dengan pidana penjara 2 atau 3 tahun.
    3. Hal yg meringankan terdakwa sedang dalam menjalankan tugas, telah melakukan tindakan sesuai prosedur, bla, bla, bla, blaa…
    4. Hal yg memberatkan tidak ada.
    Bayangkan…nyawa seseorang rakyat, dihilangkan dengan menggunakan senjata api yang dibeli menggunakan uang rakyat, dan pelaku penghilangan nyawa tersebut hanya dihukum 2 sampai 3 tahun dengan alasan sudah sesuai prosedur dan menjalankan tugas… Benar2 Fantastis…

    Menurut pemikiran saya, langkah Mendagri tersebut adalah mengatasi suatu masalah dengan membuat masalah yang baru. Saya pikir, cukuplah satpol PP itu dilatih/ dibekali dengan keterampilan beladiri, karena toh yg dihadapi mereka adalah masyarakat sipil yg tidak terlatih.
    Untuk itu saya rasa perlu dikaji ulang kepatutan langkah dari Mendagri tersebut, dan perlu dilakukan penilaian ulang untuk Rapor dari Mendagri ini, sepatutnya sikap Mendagri ini mendapatkan nilai merah.