Mengakhiri Keberadaan SATPOL PP Sebagai Warisan Kolonial

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satpol PP sangat mengejutkan bagi kita semua. Bagaimana tidak? Ditengah tuntutan masyarakat untuk menuntut pembubaran Satpol PP, pemerintah justru memberi “kekuatan baru” terhadap “pasukan gerak cepat” milik pemerintah daerah ini. Alasan Mendagri mengeluarkan peraturan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP. selain itu, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 ini juga mengacu kepada UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 148 ayat 1 dan 2.

Selain alasan formal ini, pemerintah juga memberikan argumentasi bahwa pemberian senjata api kepada Satpol PP untuk menjaga diri saat menjalankan tugasnya membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebuah argumentasi yang berbanding terbalik dengan kenyataannya, karena keberadaan Satpol PP ini malah berfungsi sebagai alat refresif pemerintah daerah untuk memuluskan kebijakan-kebijakannya. Ada banyak contoh kasus untuk membuktikan kebiadaban satpol PP ini, misalnya saat menggusur rumah rakyat, menggusur pedagang kaki lima serta menangkapi gelandangan dan pengemis.

Jika ditilik dari sejarahnya, keberadaan Satpol PP ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kolonialisme Belanda untuk menancapkan kuku-kukunya di tanah air. Pada tahun 1620, setahun setelah VOC menduduki Batavia, Gubernur Jenderal Pieter Both membentuk BAILLUW yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim dan bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Alat ini dirasa cukup efektif untuk meredam protes-protes warga kota yang tidak suka akan kehadiran VOC di Batavia. Karenanya, Raffles (1815) pun mengembangkan BAILLUW hingga di setiap Keresidenan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh Resident dan asisten Resident yang diberi nama BESTURRS POLITTIE atau Polisi Pamong Praja, yang berfungsi tak jauh berbeda dengan awal kelahirannya.

Pasca Indonesia merdeka, keberadaan kesatuan ini tetap dipertahankan dan dijadikan menjadi bagian dari kepolisian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 dengan nama Detasemen Polisi Pamong Praja. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi beberapa kali perubahan dari kesatuan ini. Tercatat terjadi 7 (tujuh) kali mengalami perubahan definisi dan nama. Dan perubahan yang sangat mendasar adalah dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1974 dimana meletakan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah tidak lagi menjadi salah satu Datesemen Kepolisian RI. Posisi sebagai perangkat daerah ini kembali dipertegas melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan sekaligus dirubah namanya menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga sekarang.

Di era neoliberal ini, dimana modal asing semakin gencar untuk masuk langsung ke daerah-daerah, keberadaan satpol PP tentu saja sangat dibutuhkan oleh para penguasa daerah untuk melapangkan jalan masuknya modal. Ini dapat dibuktikan dengan semakin maraknya kasus penggusuran pemukiman warga atau lahan usaha yang menggunakan cara kekerasan, tapi atas dalih ketertiban umum. Dalam kasus ini, Satpol PP seolah-olah punya kewenangan untuk menangkap pihak yang dianggap melanggar Perda, padahal mekanisme penegakan hukum kita hanya mengenal kepolisian sebagai pelaksana keputusan pengadilan. Semestinya, ketika terjadi pertikaian antara Pemda dan warga masyarakat, maka keputusan atau vonis harus tetap melalui pengadilan.

Karenanya, saat ini keberadaan Satpol PP merupakan momok yang menakutkan bagi kaum miskin perkotaan, baik dikota-kota besar maupun kecil. Sebenarnya, keberadaan Satpol PP ini tumpang tindih dengan fungsi kepolisian yang memilik tanggung jawab terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah jelas-jelas diatur dalam Undang Undang Kepolisian.

Ada argumentasi yang mengatakan, keberadaan Satpol PP ini untuk mengatasi pengangguran yang sedang meningkat pesat saat ini. Ini merupakan kekeliruan besar. Jika memang persoalannya di situ, seharusnya pemerintah merencanakan pembangunan industri nasional yang benar-benar bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, bukan dengan mengambil kaum miskin yang akan di adu dengan kaum miskin lainnya. Ini tindakan yang tidak beradab.

Tak ada alasan untuk tetap mempertahankan keberadaan Satpol PP ini, baik dilihat dari sejarah kelahirannya maupun prakteknya selama ini. Untuk itu, kita perlu mendesakkan revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2004 yang melegalisir keberadaan Satpol PP ini, dan mencabut seluruh produk hukum pelaksananya. Akan jauh lebih baik, jika tenaga Satpol PP ini di alih fungsikan untuk menangani masalah-masalah bencana alam dan sosial dari pada digunakan sebagai alat referesif pemerintah daerah.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut